Ingin Segera Diperdakan, Pemkot-DPRD Kota Pasuruan Bahas Materi Revisi RTRW

BAWA DAMPAK: Tol Gempol-Pasuruan di kawasan Sekargadung dipotret dari atas. Dengan adanya tol, Kota Pasuruan harus segera menentukan rencana tata ruang wilayahnya. (Foto M Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan menggulirkan rencana merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat ini pemkot terus menampung masukan-masukan dari DPRD setempat untuk memproses pengajuan revisi tersebut.

Tahun ini merupakan tahun keenam berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1/2012 tentang RTRW Kota Pasuruan 2011-2031. Pemkot menilai perlunya revisi atas RTRW tersebut. Hal itu dikarenakan perkembangan pembangunan di Kota Pasuruan belakangan ini yang belum terakomodasi sepenuhnya.

Seperti adanya pembangunan Tol Gempol-Pasuruan, Pelabuhan Pendaratan Ikan dan TPI Ngemplakrejo, Jalan Lingkar Utara (JLU) serta kawasan industri dan pariwisata.

Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan M Agus Fadjar menegaskan, pihaknya sudah mengantongi kepastian dari DPRD terkait dengan revisi RTRW yang akan dilakukan tahun ini. Itu, setelah Pemkot memaparkan materi revisi kepada DPRD, Senin (10/2).

Menurut Agus, pihaknya memerlukan masukan dewan guna menyempurnakan materi teknis revisi RTRW. “Pada prinsipnya ada kepastian akan diperdakan tahun ini. Karena itu, surat dari DPRD juga kami butuhkan untuk tahap selanjutnya,” ungkap dia.

RAPAT: Dewan dan eksektif di Kota Pasuruan membahas rencana Revisi Perda RTRW. (Foto M Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)

 

Setelah itu, Pemkot akan meminta rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur. Jika rekomendasi itu sudah didapat, baru mengajukan izin substansial ke pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang. “Baru dibahas di DPRD untuk diperdakan,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto menyebutkan, percepatan pembangunan JLU menjadi salah satu alasan logis, sehingga revisi RTRW itu dianggap perlu. Mengingat, pembebasan lahan untuk proyek JLU belum juga rampung hingga saat ini.

“Melalui revisi RTRW itu nanti bisa untuk melanjutkan JLU yang sudah sekian lama,” papar politisi PKS itu.

Lebih lanjut, Ismu juga menyinggung dana cadangan yang sudah disiapkan Pemkot untuk merealisasikan pembangunan JLU itu. Dana cadangan dikumpulkan sejak 2011 hingga 2014 dan sudah memiliki payung hukum.

Namun, berlakunya Perda Nomor 1/2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 29/2011 tentang Dana Cadangan akan berakhir pada 2021 mendatang. Dalam waktu setahun ke depan, kata Ismu, pembebasan lahan JLU harus dipercepat.

“Walaupun Perda Dana Cadangan juga memungkinkan untuk diperpanjang, tapi idealnya bisa tuntas pada 2021,” terangnya. (tom/fun)