Jelang Purna Jabatan, Walikota Rukmini Melawat ke Inggris

PROBOLINGGO – Menjelang purna jabatan 28 Januari nanti, Wali Kota Rukmini melakukan lawatan ke Inggris. Rukmini tidak sendiri. Ia mengajak serta empat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak tanggung-tanggung, kunjungan pribadi ke luar negeri itu dilakukan sejak Senin (7/1).

Lima kepala OPD yang turut serta ke negeri Ratu Elizabeth itu di antaranya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Sukarning Yuliastuti, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) drg. Ninik Irawibawati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rachmadeta Antariksa, dan Kabag Umum Sugito Prasetyo.

Rencananya, Rukmini dan kelima kepala OPD itu akan bertolak ke tanah air Minggu (13/1). Kabag Humas dan Protokol Mardi Prihatini membenarkan lawatan walikota perempuan pertama dan kepala OPD itu ke Inggris. Ia juga memastikan bahwa kunjungan tersebut bukan kedinasan, melainkan pribadi.

“Walikota ke Inggris untuk tujuan pribadi. Tidak ada kegiatan pemerintahan yang harus dihadiri,” terangnya pada Jawa Pos Radar Bromo, Sabtu (12/1). Hanya saja, ia tak memastikan kemana saja Rukmini dan kepala OPD itu selama berada di Inggris. Namun, London menjadi kota yang pasti dikunjungi rombongan tersebut.

Mardi –sapaan akrabnya– mengatakan, karena kunjungan itu tak berkaitan dengan kedinasan, maka anggaran yang digunakan bukan bersumber dari APBD. Terkait soal izin, Mardi memastikan jika keberangkatan Rukmini ke Inggris sudah mendapat izin gubernur. Meskipun, Mardi tidak memastikan kapan izin diajukan dan kapan izin tersebut turun.

“Kalau walikota jelas sudah izin terlebih dahulu. Sedangkan kepala OPD yang ikut ini memang sudah mengajukan cuti,” ujarnya. Izin wajib dikantongi oleh kepala daerah ketika bepergian keluar negeri, meski agendanya bukan kedinasan alias kepentingan pribadi.

Jika tidak mengantongi izin, maka kepala daerah terancam mendapat sanksi. Aturan soal izin ke luar negeri ini diatur dalam UU nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 76 ayat 1 huruf i disebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

Dalam pasal pasal 77 ayat 2 disebutkan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf i, dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Selain sudah mengantongi izin, walikota dikatakan Mardi, tidak ada agenda yang wajib dihadiri selama lawatan tersebut. “Walikota juga sudah mendisposisi tugasnya pada asisten pemerintahan,” jelasnya. Bagaimana dengan kepala OPD yang cuti? Mardi berdalih, kegiatan di awal Januari belum padat.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo Abdul Azis menanggapi lawatan Rukmini dan kepala OPD ke Inggris. Politisi PKB itu menilai, meski tidak melanggar aturan, namun lawatan itu tidak etis.

“Secara etika tidak baik untuk dilakukan. Karena dalam sumpah jabatan, sudah tegas untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya. Azis juga mempertanyakan seberapa pentingnya lawatan ke Inggris itu bagi kepala OPD, sampai harus meninggalkan tugas utamanya. (put/rf)