Kuota CPNS Pemkab Pasuruan Turun, Pastikan Kuota Cumlaude 5 Persen dan Disabilitas 2 Persen

PASURUAN, Radar Bromo – Secara resmi, Senin (11/11) Pemkab Pasuruan merilis formasi kebutuhan CPNS di tahun 2019. Jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan mencapai 634 kuota dan pembukaan formasi ini masih mengutamakan tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Secara kuota, jumlah formasi yang dibuka tahun ini memang lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 535 formasi. Dari jumlah formasi tersebut 63 persen atau 402 formasi diutamakan untuk tenaga pendidik, dan 196 formasi atau 30 persen untuk tenaga kesehatan dan sisanya untuk tenaga teknis.

Nurhayati Purba, Kabid Pengadaan Data dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan mengatakan, sejak Senin BKPPD Kabupaten Pasuruan sudah merilis secara resmi kuota dan formasi yang dibuka. “Untuk detail syarat dan pembukaan formasi di mana saja, bisa langsung diunduh di website resmi bkppd.pasuruankab.go.id untuk melihat secara detail,” terangnya.

Pengumuman formasi resmi ini, sudah dibuka diseluruh Indonesia. Namun untuk kapan mulai pendaftaran, Nurhayati menyebut, pemkab masih menunggu informasi resmi dan BKN Pusat. Sehingga diharapkan calon peserta CPNS bisa terus meng-update informasi melalui sscasn.bkn.go.id.

Nurhayati mengatakan nantinya semua info pendaftaran termasuk berkas akan diunggah melalui website BKN pusat tersebut di atas. Termasuk untuk panitia daerah yaitu BKPPD Kabupaten Pasuruan juga menyiapkan posko khusus CPNS jika ada masyarakat yang kurang jelas terkait informasi CPNS tahun ini.

Untuk tahun ini selain formasi umum, penerimaan CPNS juga diberikan kuota untuk lulusan cumlaude dan penyandang disabilitas. “Untuk cumlaude diberikan kuota 5 persen dari total formasi, dan disabilitas 2 persen,” terangnya.

Disabilitas dibuka untuk tenaga pendidik. Namun karena bukan sekolah Luar Biasa (SLB), disabilitas pun dibatasi yang masih bisa melihat dan mendengar dengan baik. “Termasuk ada surat keterangan dari dokter dari RS pemerintah bahwa peserta memang penyandang disabilitas,” ujarnya. (eka/fun)