Pecat ASN Terlibat Korupsi, Daerah Tunggu Inkracht

PANGGUNGREJO – Pemkot Pasuruan tak serta merta menjatuhkan putusan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keputusan untuk memberhentikan ASN yang terlibat kasus tersebut, akan dilakukan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan Muhammad Fakih. Ia mengungkapkan, pihaknya sempat menerima surat edaran dari BKN beberapa waktu lalu. Dalam surat tersebut, BKN meminta agar diputuskan status ASN yang terjerat korupsi.

Pemda sendiri diberikan tenggat waktu sampai 30 April. Pemberitahuan ini bertujuan untuk segera mendeteksi nilai kerugian negara dan ganti rugi yang dilakukan tersangka tersebut. Namun, tentunya hal ini tetap mengacu pada peraturan.

“Betul. Kami memang menerima pemberitahuan terkait permintaan BKN agar ASN yang terjerat masalah tipikor untuk segera diberi putusan masalah indisiplinernya. Pasalnya, banyak daerah lain yang tidak segera memutuskan hal ini,”ungkap Fakih.

Fakih memastikan ASN yang terjerat masalah tipikor di lingkungan Pemkot Pasuruan sudah diputus oleh pemkot. Terakhir, tim indisipliner pemkot memecat Erdeny Dinarta, eks Kabid Dinas Pertanian yang terjerat korupsi eks lahan bengkok tahun lalu.

Menurutnya, kendati ada perintah BKN agar pemda segera memberikan putusan pada ASN yang terjerat korupsi, namun putusan ini tetap mengacu pada hasil sidang di PN Tipikor. Jika belum ikracht, maka pihaknya tidak bisa memproses indisplinernya.

“ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan sudah kami proses semua untuk masalah indisiplinernya. Untuk tahun ini, kami memproses Erdeny Dinarta yang rampung September lalu. Tentunya proses pemberhentiannya tetap mengacu pada putusan inkracht,” jelasnya. (riz/rf)