alexametrics
31.5 C
Probolinggo
Friday, 30 October 2020

Sidang Paripurna Banjir Kritikan, Diantaranya Menyorot Pertanggungjawaban Dana Desa

BANGIL – Raihan opini WTP tak serta merta membuat Pemkab bebas dari kritikan dewan. Buktinya dalam rapat paripurna pengesahan Perda pertanggungjawaban APBD 2018, Rabu (10/7), eksekutif kebanjiran kritik dari legislatif.

BAGIAN KONTROL: Anggota dewan yang mengikuti sidang paripurna. (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Kritik tersebut salah satunya datan dari Pansus I DPRD Kabupaten Pasuruan. Juru bicara pansus I, Kasiman menyoal soal munculnya hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan.

Menurutnya, pelaksanaan penyerapan anggaran di DPMD nyaris tidak kendala. Namun, hasil pemeriksaan BPK, terdapat 10 desa yang bermasalah, karena laporan penggunaan anggarannya belum selesai.

“Setelah diverifikasi tersisa tujuh desa bermasalah, dikarenakan laporan pertanggungjawabannya yang terlambat,” terang Kasiman.

Ia pun meminta agar DPMD intens dalam berkonsultasi dengan inspektorat. Hal ini dimaksudkan, agar pengawasan dan penanganannya lebih maksimal.

Sorotan yang diberikan Pansus I, bukan hanya untuk DPMD. Tetapi juga untuk OPD yang lain. Seperti kecamatan-kecamatan hingga Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. Sebab, Dispendukcapil dinilainya sering mengalami keterlambatan blanko KTP elektronik.

“Kami berharap Dispendukcapil harus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk proses percepatan percetakan KTP. Walalupun biaya kegiatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemkab,” sambungnya.

Selain Pansus I, Pansus II DPRD Kabupaten Pasuruan juga tak mau ketinggalan dalam mengkritisi mitranya. Salah satu yang kena semprot adalah PDAM Kabupaten Pasuruan. Agus Susanto, juru bicara Pansus II menguraikan, pihak manajemen PDAM tidak mampu mengaktualisasikan aset lancar menjadi sebuah investasi yang mampu meningkatkan pelayanan dan laba perusahaan.

Hal tersebut ditinjau dari asset lancar perusahaan air itu yang mencapai Rp 20 miliar pada 2018. Angka itu bahkan naik dari tahun sebelumnya, yang hanya Rp 17 miliar.

Selain itu, dari sisi kewajiban jangka pendek PDAM 2018, hanya sebesar Rp 320 juta dari total kewajiban sebesar Rp 1,6 miliar. “Dari sisi likuiditas, angka itu sangatlah aman. Tetapi dari sisi lain, kami melihat hal itu karena ketidakmampuan PDAM mengaktualisasi asset lancar,” tandasnya.

Pansus IV DPRD Kabupaten Pasuruan, juga tak mau kalah untuk menyoroti kinerja mitranya. Juru bicara Pansus IV, Sholeh mendesak, agar BPBD Kabupaten Pasuruan melakukan percepatan penanganan pasca bencana. Baik masalah banjir, tanah longsor maupun pengiriman air bersih di daerah kekeringan.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Dinas Sosial bisa meningkatkan fasilitas yang memadai untuk rumah singgah. “Karena berdasarkan pengecekan yang kami lakukan, rumah singgah yang ada, benar-benar tidak layak bagi mereka yang menyandang permasalahan sosial,” tudingnya.

Ia juga menyoal pelayanan BPJS di rumah sakit-rumah sakit daerah. Baik RSUD Bangil ataupun Grati. “Agar meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakata. Termasuk pasien BPJS,” ungkapnya.

Pada masalah pendidikan, pihaknya berharap dinas terkait bisa lebih menggencarkan sosialisasi. Khususnya untuk masalah zonasi. Supaya, tidak ada keributan di masyarakat.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf memandang, kritik yang diberikan itu merupakan suatu hal yang bisa dijadikan rujukan dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. “Tentunya ini kritik yang membangun. Akan kami tindaklanjuti, untuk bisa lebih baik lagi dalam bekerja,” sampainya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan menguraikan, raperda pertanggungjawaban APBD 2018 telah disahkan menjadi perda. Nantinya, akan disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi. “Hasil ini akan diserahkan ke Gubernur,” pungkasnya. (one/fun)

- Advertisement -
- Advertisement -

MOST READ

Siswi SDN di Kraksaan Lolos dari Penculikan, Ini Ciri-Ciri Pelaku

KRAKSAAN, Radar Bromo - Niat Cld, 13, berangkat sekolah, Rabu (12/2) pagi berubah menjadi kisah menegangkan. Siswi SDN Kandangjati Kulon 1, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,...

Mau Ke Tretes, Muda-mudi Asal Gempol Tertabrak Truk Tangki di Candiwates, Penumpangnya Tewas

PRIGEN – Nasib sial dialami pasangan muda-mudi ini. Minggu siang (20/1) keduanya terlibat kecelakaan saat hendak menuju Tretes, Akibatnya, satu orang tewas dan satu...

Siswa MI di Pandaan Tewas Gantung Diri, Diduga usai Smartphonenya Disembunyikan Orang Tua

PANDAAN, Radar Bromo – Tragis nian cara AA, 11, mengakhiri hidupnya. Pelajar di Desa Banjarkejen, Kecamatan Pandaan ini, ditemukan tewas, Minggu (17/11) pagi. Dia...

Geger Mayat Wanita di Pantai Pasir Panjang-Lekok, Kondisinya Terikat Tali dan Dikaitkan Batu

LEKOK, Radar Bromo - Temuan mayat dengan kondisi terikat, kembali menggegerkan warga. Rabu (18/9) pagi, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di Pantai Pasir...

BERITA TERBARU

Waspada Banjir di Kab Probolinggo, Dinas PUPR Pantau Pintu Air Ini

Mengingat hujan mulai turun, pemantauan pintu air lebih diintensifkan.

Sampah Sering Berserakan, Rencanakan TPS di Dekat Jembatan Krejengan

Keresahan warga Desa/Kecamatan Krejengan dan para pengendara yang melintasi jembatan di sana akan berakhir.

Long Weekend, Ketua PHRI: Okupansi Hotel di Pasuruan Naik 80 Persen

Okupansi hotel-hotel di Kabupaten Pasuruan naik hingga 80 persen, bahkan, diprediksi naik sampai hari Minggu nanti.

Polisi: Pelaku Curanmor di Petungasri Komplotan Spesialis

Para pelaku yang menggondol dua motor di Lingkungan Pasegan, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, terlihat cukup tenang ketika beraksi.

Tersisa Rehab 534 RTLH Belum Rampung di Kab Pasuruan

Sebanyak 2 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan bakal dibedah tahun ini.