alexametrics
28 C
Probolinggo
Monday, 17 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Ada Surat Keterangan Sehat Dijual Mahal, Ini Kata Dinas Kesehatan Kab Probolinggo

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

KRAKSAAN, Radar Bromo – Beberapa hari terakhir jagat sosial media beredar kabar kepengurusan surat keterangan sehat yang biayanya mencapai ratusan ribu. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo langsung mengambil sikap dan membantahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Anang Budi Yoelijanto mengatakan, untuk kepengurusan surat keterangan sehat di puskesmas atau yang lainnya, hanya dikenakan biaya administrasi. Yaitu sebesar Rp 10 ribu.

“Kalau kepengurusan surat keterangan sehat tidak mahal. Hanya sebesar Rp 10 ribu kalau tidak salah,” katanya.

Beda lagi jika rapid test. Menurutnya, rapid test dikenakan biasanya Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu. Itu pun dilakukan di rumah sakit swasta. “Di rumah sakit swasta harganya mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu,” tuturnya.

Ia menjelaskan, untuk rapid test, pihaknya tidak menyediakan. Bahkan di rumah sakit umum daerah (RSUD) yang dimiliki Pemkab Probolinggo, juga tidak menyediakan rapid test bagi masyarakat umum. Yang ada, lanjut Anang, rapid test di Kabupaten Probolinggo, digunakan untuk rapid test masal.

“Tidak ada (rapid test, Red). Baik di puskesmas, RSUD juga tidak menyediakan. Rapid test yang kami miliki itu untuk tes masal seperti di pasar, pemudik dan pegawai,” terangnya.

Karena itu, jika ada pengurusan surat keterangan sehat melebihi nominal yang telah ditentukan, maka masyarakat diharapkan melaporkan kepada Dinkes. Tujuannya, untuk diberikan teguran terhadap instansi yankes pemerintah itu. “Jadi tidak ada sampai ratusan ribu kalau ada laporkan saja, nanti kami tegur,” tuturnya. (sid/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

KRAKSAAN, Radar Bromo – Beberapa hari terakhir jagat sosial media beredar kabar kepengurusan surat keterangan sehat yang biayanya mencapai ratusan ribu. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo langsung mengambil sikap dan membantahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Anang Budi Yoelijanto mengatakan, untuk kepengurusan surat keterangan sehat di puskesmas atau yang lainnya, hanya dikenakan biaya administrasi. Yaitu sebesar Rp 10 ribu.

“Kalau kepengurusan surat keterangan sehat tidak mahal. Hanya sebesar Rp 10 ribu kalau tidak salah,” katanya.

Mobile_AP_Half Page

Beda lagi jika rapid test. Menurutnya, rapid test dikenakan biasanya Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu. Itu pun dilakukan di rumah sakit swasta. “Di rumah sakit swasta harganya mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu,” tuturnya.

Ia menjelaskan, untuk rapid test, pihaknya tidak menyediakan. Bahkan di rumah sakit umum daerah (RSUD) yang dimiliki Pemkab Probolinggo, juga tidak menyediakan rapid test bagi masyarakat umum. Yang ada, lanjut Anang, rapid test di Kabupaten Probolinggo, digunakan untuk rapid test masal.

“Tidak ada (rapid test, Red). Baik di puskesmas, RSUD juga tidak menyediakan. Rapid test yang kami miliki itu untuk tes masal seperti di pasar, pemudik dan pegawai,” terangnya.

Karena itu, jika ada pengurusan surat keterangan sehat melebihi nominal yang telah ditentukan, maka masyarakat diharapkan melaporkan kepada Dinkes. Tujuannya, untuk diberikan teguran terhadap instansi yankes pemerintah itu. “Jadi tidak ada sampai ratusan ribu kalau ada laporkan saja, nanti kami tegur,” tuturnya. (sid/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2