alexametrics
25 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Pemkot Rencana Rampingkan OPD agar Efisien, Ini di Antaranya

PROBOLINGGO – Tersiar kabar akan ada perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo. Salah satu OPD yang akan terkena dampaknya adalah Bagian Humas dan Protokol.

Bagian Humas dan protokol yang sebelumnya berada di Kesekretariatan daerah akan melebur bersama dalam Diskominfo dan Bagian Umum. Untuk Humas akan dilebur dalam Diskominfo, sedangkan untuk protokol akan masuk dalam Bagian Umum.

Hal ini dibenarkan oleh Mochammad Soufis Subri, Wakil Wali Kota Probolinggo, Jumat (10/5). ”Benar. Tujuannya untuk efisiensi kinerja di lingkungan Pemkot,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Tujuan efisensi ini dibenarkan oleh Heri Astuti, Kabag Organisasi Pemkot Probolinggo, Kamis (9/5) lalu. “Tujuan perampingan ini untuk efisiensi kinerja OPD, karena ada 1 fungsi yang dijalankan oleh 2 OPD,” ujarnya.

Heri mencontohkan, seperti Bagian Humas dan Protokol. Menurutnya, selama ini urusan media sudah berjalan di Diskominfo. Namun di Bagian Humas juga berjalan hal yang sama. “Makanya Humas dilebur masuk ke Diskominfo. Sedangkan untuk protokol masuk ke Bagian Umum,” ujarnya.

Mantan sekretaris Bappeda Litbang ini menjelaskan bahwa ada OPD yang baru, namun ada juga OPD yang dilebur. Untuk OPD yang dilebur seperti Bagian Humas dan Protokol dan Bagian Administrasi Pembangunan.

“Untuk Administrasi pembangunan ada sebagian masuk ke Bagian Perekonomian. Ada yang berdiri menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),” jelasnya.

OPD lain yang akan digabungkan antara lain Dinas Perumahan dan permukiman (Perkim) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial digabung dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan yang sebelumnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. “Sedangkan bidang yang menangani KB masuk ke Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, ada juga Dinas Perikanan bergabung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja bergabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Namun ini masih belum final. Perubahan ini akan dilakukan melalui revisi Perda Kelembagaan Nomor 7 Tahun 2018. Jika disetujui DPRD, masih harus mendapat persetujuan dari Biro Hukum Provinsi Jatim. Jadi, lembaga-lembaga yang direncanakan untuk digabung belum final,” ujarnya.

Dengan adanya perampingan OPD ini jelas akan berpengaruh pada Sumber Daya Manusia (SDM) baik untuk SDM PNS mau pun non-PNS. Namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo memastikan bahwa tidak akan ada PNS yang mengalami demosi atau penurunan jabatan.

“Kami sudah memperhitungan jika dilakukan perampingan ini dampaknya ke PNS mau pun honorer. Kami pastikan tidak ada PNS yang mengalami demosi atau penurunan Jabatan,” ujarnya.

Tidak adanya PNS yang demosi karena BKPSDM telah mendata jumlah PNS yang pensiun. Baik untuk tingkat Kepala OPD maupun Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi mau pun staf.

“Seperti Kasie dan Kabid yang akan pensiun sekitar 50 orang. Sedangkan setingkat sekretaris OPD ada 7-8 orang yang akan pensiun. Jadi PNS-PNS yag ada di OPD yang dilebur bisa mengisi posisi tersebut,” jelasnya.

Sampai saat ini ada 2 OPD yang kosong pucuk pimpinannya yaitu Sekretaris Dewan dan Inspektorat karena pejabat lama pensiun. Sedangkan sampai akhir tahun 2019, akan ada 3 kepala OPD yang akan pensiun.

“Seperti Pak Sariadi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip di bulan September, Bu Sukarning Yuliastutik pensiun Agustus dari Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan, Pak Imanto dari BPPKA pada bulan Desember,” ujarnya. (put/fun)

PROBOLINGGO – Tersiar kabar akan ada perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo. Salah satu OPD yang akan terkena dampaknya adalah Bagian Humas dan Protokol.

Bagian Humas dan protokol yang sebelumnya berada di Kesekretariatan daerah akan melebur bersama dalam Diskominfo dan Bagian Umum. Untuk Humas akan dilebur dalam Diskominfo, sedangkan untuk protokol akan masuk dalam Bagian Umum.

Hal ini dibenarkan oleh Mochammad Soufis Subri, Wakil Wali Kota Probolinggo, Jumat (10/5). ”Benar. Tujuannya untuk efisiensi kinerja di lingkungan Pemkot,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Tujuan efisensi ini dibenarkan oleh Heri Astuti, Kabag Organisasi Pemkot Probolinggo, Kamis (9/5) lalu. “Tujuan perampingan ini untuk efisiensi kinerja OPD, karena ada 1 fungsi yang dijalankan oleh 2 OPD,” ujarnya.

Heri mencontohkan, seperti Bagian Humas dan Protokol. Menurutnya, selama ini urusan media sudah berjalan di Diskominfo. Namun di Bagian Humas juga berjalan hal yang sama. “Makanya Humas dilebur masuk ke Diskominfo. Sedangkan untuk protokol masuk ke Bagian Umum,” ujarnya.

Mantan sekretaris Bappeda Litbang ini menjelaskan bahwa ada OPD yang baru, namun ada juga OPD yang dilebur. Untuk OPD yang dilebur seperti Bagian Humas dan Protokol dan Bagian Administrasi Pembangunan.

“Untuk Administrasi pembangunan ada sebagian masuk ke Bagian Perekonomian. Ada yang berdiri menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),” jelasnya.

OPD lain yang akan digabungkan antara lain Dinas Perumahan dan permukiman (Perkim) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial digabung dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan yang sebelumnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. “Sedangkan bidang yang menangani KB masuk ke Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, ada juga Dinas Perikanan bergabung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja bergabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Namun ini masih belum final. Perubahan ini akan dilakukan melalui revisi Perda Kelembagaan Nomor 7 Tahun 2018. Jika disetujui DPRD, masih harus mendapat persetujuan dari Biro Hukum Provinsi Jatim. Jadi, lembaga-lembaga yang direncanakan untuk digabung belum final,” ujarnya.

Dengan adanya perampingan OPD ini jelas akan berpengaruh pada Sumber Daya Manusia (SDM) baik untuk SDM PNS mau pun non-PNS. Namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo memastikan bahwa tidak akan ada PNS yang mengalami demosi atau penurunan jabatan.

“Kami sudah memperhitungan jika dilakukan perampingan ini dampaknya ke PNS mau pun honorer. Kami pastikan tidak ada PNS yang mengalami demosi atau penurunan Jabatan,” ujarnya.

Tidak adanya PNS yang demosi karena BKPSDM telah mendata jumlah PNS yang pensiun. Baik untuk tingkat Kepala OPD maupun Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi mau pun staf.

“Seperti Kasie dan Kabid yang akan pensiun sekitar 50 orang. Sedangkan setingkat sekretaris OPD ada 7-8 orang yang akan pensiun. Jadi PNS-PNS yag ada di OPD yang dilebur bisa mengisi posisi tersebut,” jelasnya.

Sampai saat ini ada 2 OPD yang kosong pucuk pimpinannya yaitu Sekretaris Dewan dan Inspektorat karena pejabat lama pensiun. Sedangkan sampai akhir tahun 2019, akan ada 3 kepala OPD yang akan pensiun.

“Seperti Pak Sariadi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip di bulan September, Bu Sukarning Yuliastutik pensiun Agustus dari Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan, Pak Imanto dari BPPKA pada bulan Desember,” ujarnya. (put/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/