Setahun Tak Mengajar, Guru Agama SDN Mayangan 4 Diprotes Wali Murid

MAYANGAN, Radar Bromo – SJ, seorang guru agama di SDN Mayangan 4, Kota Probolinggo diprotes wali murid setempat. Sebabnya, selama setahun terakhir, guru tersebut tidak mengajar.

Protes dilakukan dengan cara tertulis. Beberapa wali murid mulai perwakilan kelas satu hingga kelas enam, membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6 ribu.

Surat tersebut ditujukan pada Kepala SDN Mayangan 4 dan ditembuskan pada sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo pada 29 Juli 2019. Mulai Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pengawas PAI, Disdikpora, dan Kemenag Kota Probolinggo.

SJ sendiri adalah warga Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. SJ merupakan guru agama dengan status kepegawaian sebagai ASN.

EM, 35, salah satu wali murid asal Kecamatan Mayangan menjelaskan, sudah setahun terakhir SJ tidak pernah mengajar. Saat datang ke sekolah misalnya, SJ hanya absen saja. Tidak pernah mengajar. Tak lama setelah absen, SJ biasanya keluar sekolah. Dan imbasnya, siswa yang selalu jadi korban atas sikapnya itu.

“Anak saya mulai kelas satu sampai kelas dua, tidak pernah diajar olehnya. Bahkan, bukan hanya di kelas satu dan dua. Keluhan serupa juga terjadi di kelas lainnya,” kata EM.

EM berharap, SJ diberhentikan saja. Sebab, sudah lama SJ tidak mengajar. Dan selama itu pula, SJ tidak pernah ditindak tegas baik oleh sekolah, maupun dinas.

“Diberhentikan saja. Kalau dipindah, nanti yang jadi korbannya siswa di tempat baru. Jadi lebih baik diberhentikan. Karena dia kan PNS, tapi kok tidak punya rasa tanggung jawab,” bebernya.

Hal senada diungkapkan Mutaslim, pengawas guru agama pada Bidang Pendidikan Agama Islam (PAIS) di Kemenag yang bertugas di Kecamatan Mayangan. Menurutnya, pengawas dan Kemenag dalam hal ini hanya bisa memberikan rekomendasi. Mengingat, ASN tersebut menjadi tanggung jawab Disdikpora. Hanya saja karena mengajar agama, maka pengawasnya dari PAIS.

“Kasus ini sudah lama. Bahkan, sudah setumpuk rekomendasi yang saya buat pada saat saya datang ke sekolahnya. Namun, rupanya tidak digubris. Harusnya dinas bertindak tegas,” bebernya.

Sekolah menurutnya, akhirnya mengambil guru pengajar agama honorer untuk mengisi kekosongan pelajaran agama. Dengan demikian, SJ bisa dibilang makan gaji buta. Sebab, selama ini yang mengajar adalah guru honorer.

Lah dia PNS. Kalau kerjanya hanya begitu saja, kok enak,” tambahnya.

Kepala SDN Mayangan 4 Hariyanto membenarkan ada protes yang dilayangkan wali murid pada SJ. Kasek yang baru menjabat tiga bulan itu mengaku sudah berkoordinasi dengan Disdikpora. Hasilnya, sekolah bersama Disdikpora memutuskan mengangkat tenaga honorer untuk mengisi pelajaran agama yang kosong.

“Jadi, kami angkat guru honorer untuk mengajar agama di sekolah. Sehingga, siswa tidak terlantar dan tetap mendapatkan haknya,” bebernya.

Sengenai SJ, Hariyanto menyerahkan sepenuhnya kepada Disdikpora. Sebab, kepala sekolah tidak punya wewenang untuk memberhentikan ASN.

“Jadi, kami menunggu keputusan dari dinas. Sebab, saya (kasek) tidak bisa mengambil keputusan untuk memberhentikan ASN,” tandasnya.

Kepala Disdikpora Kota Probolinggo Moch Maskur saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sudah memproses masalah ini. Termasuk ada tim penilai yang menangani. Tim inilah yang menilai tentang kondisi di lapangan.

Misalnya, apakah SJ melakukan pelanggaran atau tidak. Jika melanggar, tim juga yang akan menentukan apakah termasuk pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Baru nanti, hasilnya akan dilaporkan ke Wali Kota.

“Saat ini prosesnya masih berlangsung. Karena harus ada prosedur untuk memberikan sanksi. Tidak ujuk-ujuk dipindahkan atau diberhentikan,” katanya.

Wartawan koran ini juga berusaha menghubungi SJ yang diprotes oleh wali murid. Namun, SJ belum bisa ditemui sampai berita ini ditulis. (rpd/hn)