alexametrics
24.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

SPBU di Gending Ini Dituding Batasi Pembelian Premium

GENDING, Radar Bromo – Pembelian premium (bensin) subsidi di SPBU Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Proboliggo, mendadak viral di media sosial (medsos). Pasalnya, petugas SPBU diduga lebih utamakan pembelian pakai jeriken dari pada konsumen menggunakan kendaraan bermotor.

Akun Facebook Wahyudy Wahyudy itu share foto dan keterangan ke group Info Lantas dan Kriminal Kota/Kabupaten Probolinggo. Akun FB tersebut menuliskan: “Tolong sama pihak PT. Pertamina untuk kerjasamanya di Pom Curahsawo Probolinggo pas timurnya Bentar Utara jalan ini sudah melanggar protokol PT. Pertamina. Sudah isi jeriken yang sangat melanggar per orang itu dijatah 6 jeriken sedangkan pengendara mobil di isi 100 ribu sepeda motor 50 ribu. Sedangkan premium itu bersubsidi”

Tudingan tersebut, langsung mendapat bantahan dari pihak SPBU Curahsawo. Melalui Gus Sajat, keponakan pemilik SPBU Curahsawo saat dikonfirmasi, menepis adanya praktik penjualan premium yang memprioritaskan pembelian menggunakan jeriken. Dirinya setelah klarifikasi ke pengawas SPBU Curahsawo, sebut foto yang ramai di medsos tersebut bukan SPBU Curahsawo. Itu dibuktikan foto dengan kondisi SPBU yang ada, berbeda.

”Tidak ada aturan utamakan pembelian jeriken, Mas. Kami layani semua pembeli yang datang,” tandasnya saat dikonfirmasi via telepon kemarin.

Sementara itu, Rustam Aji selaku Manager Communication dan CSR Pertamina Pemasaran Regional Jatimbalinus saat dikonfirmasi mengatakan, untuk jenis BBM tertentu (JBT) atau Biosolar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau premium, yang sering disebut BBM Bersubsidi, sudah ada regulasi dari pemerintah terkait harga, volume/kuota setiap daerah, juga penerima yang berhak. Secara umum, SPBU hanya melayani pembelian langsung ke konsumen, dalam hal ini kendaraan bermotor.

Namun ada juga beberapa kelompok yang bisa melakukan pembelian BBM subsidi di SPBU, dengan menggunakan kemasan. Dengan syarat, ada rekomendasi dari instansi/SKPD terkait. Misalnya usaha mikro dan kecil, petani, dan nelayan.

”Hal ini sesuai dengan Sesuai dengan Perpres No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No. 6 Tahun 2015, di wilayah yang belum terdapat lembaga penyalur BBM (SPBU). Apabila ada masyarakat yang kurang mampu dan bermata pencaharian di sektor usaha tertentu (Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang membutuhkan JBT dalam kemasan, dapat dilayani di SPBU. Syaratnya, dengan melampirkan surat rekomendasi yang sah dan masih berlaku tanggalnya dari Pemerintah Daerah setempat dan SKPD terkait (Dinas Pertanian, Dinas Kelautan & Perikanan dan Dinas Koperasi),” paparnya saat dikonfirmasi kemarin.

Rustam menjelaskan, apabila ada indikasi SPBU melayani pembelian JBT/JBKP dalam kemasan tanpa disertai surat rekomendasi, Pertamina akan melakukan pemeriksaan ke SPBU yang dimaksud. Hal ini untuk memastikan, apakah pembelian JBT/JBKP sudah dilengkapi dengan surat rekomendasi, serta pengecekan data penjualan berdasarkan tanggal dan waktu yang diduga terjadi pelayanan tersebut.

”Apabila terbukti ada pelanggaran, Pertamina sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembinaan, dengan memberikan sanksi administratif kepada SPBU tersebut. Sanksi administratif ini dimulai dengan teguran lisan, surat peringatan, penghentian pasokan JBT/JBKP dengan jangka waktu tertentu, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” tegasnya. (mas/fun)

GENDING, Radar Bromo – Pembelian premium (bensin) subsidi di SPBU Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Proboliggo, mendadak viral di media sosial (medsos). Pasalnya, petugas SPBU diduga lebih utamakan pembelian pakai jeriken dari pada konsumen menggunakan kendaraan bermotor.

Akun Facebook Wahyudy Wahyudy itu share foto dan keterangan ke group Info Lantas dan Kriminal Kota/Kabupaten Probolinggo. Akun FB tersebut menuliskan: “Tolong sama pihak PT. Pertamina untuk kerjasamanya di Pom Curahsawo Probolinggo pas timurnya Bentar Utara jalan ini sudah melanggar protokol PT. Pertamina. Sudah isi jeriken yang sangat melanggar per orang itu dijatah 6 jeriken sedangkan pengendara mobil di isi 100 ribu sepeda motor 50 ribu. Sedangkan premium itu bersubsidi”

Tudingan tersebut, langsung mendapat bantahan dari pihak SPBU Curahsawo. Melalui Gus Sajat, keponakan pemilik SPBU Curahsawo saat dikonfirmasi, menepis adanya praktik penjualan premium yang memprioritaskan pembelian menggunakan jeriken. Dirinya setelah klarifikasi ke pengawas SPBU Curahsawo, sebut foto yang ramai di medsos tersebut bukan SPBU Curahsawo. Itu dibuktikan foto dengan kondisi SPBU yang ada, berbeda.

”Tidak ada aturan utamakan pembelian jeriken, Mas. Kami layani semua pembeli yang datang,” tandasnya saat dikonfirmasi via telepon kemarin.

Sementara itu, Rustam Aji selaku Manager Communication dan CSR Pertamina Pemasaran Regional Jatimbalinus saat dikonfirmasi mengatakan, untuk jenis BBM tertentu (JBT) atau Biosolar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau premium, yang sering disebut BBM Bersubsidi, sudah ada regulasi dari pemerintah terkait harga, volume/kuota setiap daerah, juga penerima yang berhak. Secara umum, SPBU hanya melayani pembelian langsung ke konsumen, dalam hal ini kendaraan bermotor.

Namun ada juga beberapa kelompok yang bisa melakukan pembelian BBM subsidi di SPBU, dengan menggunakan kemasan. Dengan syarat, ada rekomendasi dari instansi/SKPD terkait. Misalnya usaha mikro dan kecil, petani, dan nelayan.

”Hal ini sesuai dengan Sesuai dengan Perpres No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No. 6 Tahun 2015, di wilayah yang belum terdapat lembaga penyalur BBM (SPBU). Apabila ada masyarakat yang kurang mampu dan bermata pencaharian di sektor usaha tertentu (Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang membutuhkan JBT dalam kemasan, dapat dilayani di SPBU. Syaratnya, dengan melampirkan surat rekomendasi yang sah dan masih berlaku tanggalnya dari Pemerintah Daerah setempat dan SKPD terkait (Dinas Pertanian, Dinas Kelautan & Perikanan dan Dinas Koperasi),” paparnya saat dikonfirmasi kemarin.

Rustam menjelaskan, apabila ada indikasi SPBU melayani pembelian JBT/JBKP dalam kemasan tanpa disertai surat rekomendasi, Pertamina akan melakukan pemeriksaan ke SPBU yang dimaksud. Hal ini untuk memastikan, apakah pembelian JBT/JBKP sudah dilengkapi dengan surat rekomendasi, serta pengecekan data penjualan berdasarkan tanggal dan waktu yang diduga terjadi pelayanan tersebut.

”Apabila terbukti ada pelanggaran, Pertamina sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembinaan, dengan memberikan sanksi administratif kepada SPBU tersebut. Sanksi administratif ini dimulai dengan teguran lisan, surat peringatan, penghentian pasokan JBT/JBKP dengan jangka waktu tertentu, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” tegasnya. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/