alexametrics
28.1 C
Probolinggo
Sunday, 3 July 2022

Serikat Pekerja di Kab Pasuruan Keliling Pabrik Tolak UU Cipta Kerja

SUKOREJO, Radar Bromo – Gelombang penolakan terhadap UU Cipta Kerja, terus terjadi di berbagai daerah. Termasuk di Kabupaten Pasuruan. Kemarin, sejumlah pekerja di Kabupaten Pasuruan, berkeliling ke pabrik-pabrik menyatakan penolakannya terhadap undang-undang tersebut.

Mereka mendatangi sejumlah pabrik di wilayah Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, dan kawasan industri PIER di Bangil. Mereka datang dengan mengendarai sejumlah sepeda motor dan mobil.

Sesampai di depan gerbang pabrik, mereka ditemui Penggurus Unit Kerja (PUK) di setiap pabrik. Setelah itu, mereka memasang spanduk dan berkomitmen bersama untuk menolah tolak Omnibus Law Cipta Kerja.

PABRIK ROKOK: Serikat pekerja dari FSP KEP SPSI Kabupaten Pasuruan bentangkan banner tolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan pabrik rokok, Desa Karangsono, Sukorejo. (Foto: Rizal F Syatori/Jawa Pos Radar Bromo)

“Di beberapa pabrik ada PUK-nya. Kami datangi untuk memasang banner dan komitmen bersama menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sekaligus ngecek kesiapan untuk demo besar-besaran ke Surabaya besok (hari ini),” ujar Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Kabupaten Pasuruan, Basuki Widodo.

Pria berkacamata asal Kecamatan Pandaan, ini mengatakan, UU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR RI, namun belum diteken Presiden, itu diharapkan dapat ditunda. Sebab, ada sejumlah pasal yang merugikan buruh atau pekerja. “Bagi kami UU ini untuk klaster ketenagakerjaan tidak menguntungkan buruh dan pekerja. Sebaliknya, lebih berpihak pada pengusaha dan investor,” ujarnya.

Aksi serupa juga terlihat di depan PT SAAC, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol. Sejumlah pekerja melakukan orasi, membentangkan sejumlah poster, dan spanduk penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

“Sama dengan serikat pekerja dan serikat buruh lainnya, kami melakukan orasi di depan pabrik menegaskan sikap tegas menolak UU Cipta Kerja. Lebih baik dikembalikan lagi ke UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya. (zal/rud/fun)

SUKOREJO, Radar Bromo – Gelombang penolakan terhadap UU Cipta Kerja, terus terjadi di berbagai daerah. Termasuk di Kabupaten Pasuruan. Kemarin, sejumlah pekerja di Kabupaten Pasuruan, berkeliling ke pabrik-pabrik menyatakan penolakannya terhadap undang-undang tersebut.

Mereka mendatangi sejumlah pabrik di wilayah Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, dan kawasan industri PIER di Bangil. Mereka datang dengan mengendarai sejumlah sepeda motor dan mobil.

Sesampai di depan gerbang pabrik, mereka ditemui Penggurus Unit Kerja (PUK) di setiap pabrik. Setelah itu, mereka memasang spanduk dan berkomitmen bersama untuk menolah tolak Omnibus Law Cipta Kerja.

PABRIK ROKOK: Serikat pekerja dari FSP KEP SPSI Kabupaten Pasuruan bentangkan banner tolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan pabrik rokok, Desa Karangsono, Sukorejo. (Foto: Rizal F Syatori/Jawa Pos Radar Bromo)

“Di beberapa pabrik ada PUK-nya. Kami datangi untuk memasang banner dan komitmen bersama menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sekaligus ngecek kesiapan untuk demo besar-besaran ke Surabaya besok (hari ini),” ujar Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Kabupaten Pasuruan, Basuki Widodo.

Pria berkacamata asal Kecamatan Pandaan, ini mengatakan, UU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR RI, namun belum diteken Presiden, itu diharapkan dapat ditunda. Sebab, ada sejumlah pasal yang merugikan buruh atau pekerja. “Bagi kami UU ini untuk klaster ketenagakerjaan tidak menguntungkan buruh dan pekerja. Sebaliknya, lebih berpihak pada pengusaha dan investor,” ujarnya.

Aksi serupa juga terlihat di depan PT SAAC, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol. Sejumlah pekerja melakukan orasi, membentangkan sejumlah poster, dan spanduk penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

“Sama dengan serikat pekerja dan serikat buruh lainnya, kami melakukan orasi di depan pabrik menegaskan sikap tegas menolak UU Cipta Kerja. Lebih baik dikembalikan lagi ke UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya. (zal/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/