Sembari Bentuk AKD, Dewan Juga Susun Draf Tatib DPRD

KANIGARAN, Radar Bromo – Dengan alasan mempercepat proses pembentukan AKD, DPRD Kota Probolinggo mulai menyusun draf Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo. Pembahasan dilakukan dengan Ketua DPRD Sementara bersama sejumlah ketua fraksi di DPRD Kota probolinggo.

Meskipun sudah melakukan penyusunan draf, namun tidak bisa langsung melakukan pembahasan tatib. Pembahasan tatib harus dilakukan melalui Panitia Khusus.

“Tadi (6/9, Red) itu rapat untuk menyusun draf tata tertib DPRD. Bukan pembahasan Tatib. Kalau pembahasan Tatib baru dilakukan setelah ada pimpinan definitif,” ujar dr Aminudin, ketua Fraksi Gerindra saat ditemui Jawa Pos Radar Bromo.

Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Mujib, ketua DPRD Kota Probolinggo sementara. “Tadi membahas draf tata tertib DPRD, baru draf. Kalau pembahasan harus melalui pansus yang dibentuk oleh pimpinan DPRD definitif,” jelasnya.

Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam draf tatib DPRD. Terutama berkaitan dengan fungsi-fungsi alat kelengkapan dewan (AKD).

“Sebelum AKD terbentuk, maka harus ada tatib dulu. Tatib ini menjadi landasan bagi AKD termasuk tugas-tugasnya,” ujarnya.

Sekretaris DPC PKB Kota Probolinggo menjelaskan, bahwa ada beberapa poin yang perlu diperjelas dalam tatib DPRD. Salah satunya adalah tugas-tugas Komisi di DPRD. “Dalam tatib DPRD perlu diperjelas tugas-tugas komisi. Agar tidak terjadi kebingungan bagi OPD dalam pelaksanaan tugas-tugasnya,” ujarnya.

Mujib mencontohkan bahwa kewenangan masalah pendidikan itu ada di Komisi I. “Tapi, jika ada pembangunan gedung sekolah, kalau terkait pembangunan fisik jelas di Komisi III. Nah, ini perlu diperjelas bagaimana tugas-tugas komisi agar tidak berbenturan antarkomisi,” ujarnya. (put/fun)