alexametrics
26.7 C
Probolinggo
Friday, 12 August 2022

Kelurahan-SD Triwung Lor Disegel, Pemilik Tanah Nilai Pembayaran Belum Tuntas

PROBOLINGGO – Persoalan tanah kelurahan Triwung lor dan SDN Triwung Lor kembali memanas. Pihak keluarga selaku pemilik tanah, kembali menyegel kantor kelurahan Triwung Lor dan SD Triwung Lor.

Mereka memasang tulisan yang menyatakan tanah kantor kelurahan dijual. Tulisan tersebut bertuliskan “Tanah SHM dijual Hub: 08175066*** dan 082399217***”.

Hal yang sama juga dilakukan di SDN Triwung Lor III. Jarak antara kantor Kelurahan dengan SDN Triwung Lor III hanya sekitar 200 meter.

Penyegelan ini dilakukan karena pihak keluarga Bullah, pemilik tanah kelurahan dan SDN Triwung Lor, tidak bisa bersabar menunggu proses pembayaran atas tanah yang sudah dijadikan kantor kelurahan dan SDN. Padahal proses negosiasi sudah dilakukan sejak lama.

“Proses negosiasi tanah dengan pemkot ini sudah dilakukan sejak 2015. Bahkan sudah sampai di notaris, termasuk akta tanah juga sempat dibawa ke notaris. Tapi sampai saat ini tidak ada pembayaran atas tanah tersebut,” ujar Arik Wardianto,30, cucu Bullah.

Arik menuturkan, dalam negosiasi tersebut sudah disepakati nilai ganti rugi yang diterima keluarga. Bahkan sudah ada pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh beberapa pihak.

Dalam pernyataan kesepakatan, pihak keluarga sudah sepakat melepas tanah seluas 5.650 meter persegi kepada pemerintah. Dengan harga yang ditawarkan saat itu Rp 5 miliar. Kemudian dipotong pajak sebesar 5 persen sehingga menjadi Rp 4,75 Miliar. Dan disepakati bahwa biaya notaris dibebankan kepada pemkot.

“Itu (negosiasi) sudah dari tahun 2015. Dijanjikan 3 hari cair pembayaran, bergeser 3 bulan, hingga akhirnya sampai 3 tahun tidak dibayarkan. Sampai sekarang ini,” ujarnya.

Arik menegaskan penyegelan ini dilakukan bukan untuk mengganggu aktifitas pelayanan masyarakat di kelurahan mau pun siswa belajar di sekolah. Namun pihak keluarga ingin agar persoalan tanah ini bisa segera dituntaskan.

“Paling tidak dalam 1 tahun ini bisa selesai. Untuk mengajukan tuntutan hukum belum, tapi kami menunggu iktikad baik dari pemkot untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Arik saat ditanya mengenai langkah yang dilakukan jika penyelesaian pembayaran masih berlangsung lama.

Selain itu Arik mengungkapkan bahwa tanah yang saat ini ditempati kelurahan dan SDN banyak mendapat penawaran dari pihak swasta. Bahkan ada yang menawar Rp 15-20 Miliar. “Sekarang kami inginkan pembelian dengan harga yang sama Rp 15 miliar,” jelasnya.

Pihak keluarga Bullah telah menyampaikan somasi tertanggal 25 April 2019 yang ditujukan kepada wali kota Probolinggo. Dalam somasi tersebut, Sudiono sebagai salah satu ahli waris meminta agar ada penyelesaian terkait pembayaran pembelian tanah kelurahan Triwung Lor, TK Dharma Wanita serta SDN Triwung Lor III.

“Kami berkali-kali menyurati wali kota Probolinggo yang lama (Rukmini), tapi tidak pernah ada tanggapan. Kami menyurati wali kota baru (Habib Hadi Zainal Abidin), akhirnya sertifikat tanah kami dikembalikan pemkot pada Februari 2019,” ujar Sudiono dalam suratnya.

Dalam surat tersebut juga memastikan jika sampai tanggal 10 Juni 2019 tidak ada penyelesaian, maka pihak ahli waris akan menutup seluruh akses jalan masuk ke pekarangan. Baik di Kantor kelurahan Triwung lor, TK Dharma Wanita dan SDN Triwung Lor III.

Sementara itu Sofi, salah satu guru SDN Triwung lor III mengaku terkejut dengan kabar adanya penyegelan sekolah tempat dia mengajar. Sehingga kemaarin pagi langsung datang ke sekolah.

“Betul ternyata sekolah disegel. Saya berharap soal tanah ini bisa selesaikan biar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ujarnya. (put/fun)

PROBOLINGGO – Persoalan tanah kelurahan Triwung lor dan SDN Triwung Lor kembali memanas. Pihak keluarga selaku pemilik tanah, kembali menyegel kantor kelurahan Triwung Lor dan SD Triwung Lor.

Mereka memasang tulisan yang menyatakan tanah kantor kelurahan dijual. Tulisan tersebut bertuliskan “Tanah SHM dijual Hub: 08175066*** dan 082399217***”.

Hal yang sama juga dilakukan di SDN Triwung Lor III. Jarak antara kantor Kelurahan dengan SDN Triwung Lor III hanya sekitar 200 meter.

Penyegelan ini dilakukan karena pihak keluarga Bullah, pemilik tanah kelurahan dan SDN Triwung Lor, tidak bisa bersabar menunggu proses pembayaran atas tanah yang sudah dijadikan kantor kelurahan dan SDN. Padahal proses negosiasi sudah dilakukan sejak lama.

“Proses negosiasi tanah dengan pemkot ini sudah dilakukan sejak 2015. Bahkan sudah sampai di notaris, termasuk akta tanah juga sempat dibawa ke notaris. Tapi sampai saat ini tidak ada pembayaran atas tanah tersebut,” ujar Arik Wardianto,30, cucu Bullah.

Arik menuturkan, dalam negosiasi tersebut sudah disepakati nilai ganti rugi yang diterima keluarga. Bahkan sudah ada pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh beberapa pihak.

Dalam pernyataan kesepakatan, pihak keluarga sudah sepakat melepas tanah seluas 5.650 meter persegi kepada pemerintah. Dengan harga yang ditawarkan saat itu Rp 5 miliar. Kemudian dipotong pajak sebesar 5 persen sehingga menjadi Rp 4,75 Miliar. Dan disepakati bahwa biaya notaris dibebankan kepada pemkot.

“Itu (negosiasi) sudah dari tahun 2015. Dijanjikan 3 hari cair pembayaran, bergeser 3 bulan, hingga akhirnya sampai 3 tahun tidak dibayarkan. Sampai sekarang ini,” ujarnya.

Arik menegaskan penyegelan ini dilakukan bukan untuk mengganggu aktifitas pelayanan masyarakat di kelurahan mau pun siswa belajar di sekolah. Namun pihak keluarga ingin agar persoalan tanah ini bisa segera dituntaskan.

“Paling tidak dalam 1 tahun ini bisa selesai. Untuk mengajukan tuntutan hukum belum, tapi kami menunggu iktikad baik dari pemkot untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Arik saat ditanya mengenai langkah yang dilakukan jika penyelesaian pembayaran masih berlangsung lama.

Selain itu Arik mengungkapkan bahwa tanah yang saat ini ditempati kelurahan dan SDN banyak mendapat penawaran dari pihak swasta. Bahkan ada yang menawar Rp 15-20 Miliar. “Sekarang kami inginkan pembelian dengan harga yang sama Rp 15 miliar,” jelasnya.

Pihak keluarga Bullah telah menyampaikan somasi tertanggal 25 April 2019 yang ditujukan kepada wali kota Probolinggo. Dalam somasi tersebut, Sudiono sebagai salah satu ahli waris meminta agar ada penyelesaian terkait pembayaran pembelian tanah kelurahan Triwung Lor, TK Dharma Wanita serta SDN Triwung Lor III.

“Kami berkali-kali menyurati wali kota Probolinggo yang lama (Rukmini), tapi tidak pernah ada tanggapan. Kami menyurati wali kota baru (Habib Hadi Zainal Abidin), akhirnya sertifikat tanah kami dikembalikan pemkot pada Februari 2019,” ujar Sudiono dalam suratnya.

Dalam surat tersebut juga memastikan jika sampai tanggal 10 Juni 2019 tidak ada penyelesaian, maka pihak ahli waris akan menutup seluruh akses jalan masuk ke pekarangan. Baik di Kantor kelurahan Triwung lor, TK Dharma Wanita dan SDN Triwung Lor III.

Sementara itu Sofi, salah satu guru SDN Triwung lor III mengaku terkejut dengan kabar adanya penyegelan sekolah tempat dia mengajar. Sehingga kemaarin pagi langsung datang ke sekolah.

“Betul ternyata sekolah disegel. Saya berharap soal tanah ini bisa selesaikan biar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ujarnya. (put/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/