Eks Kades-BPD Bulusari Dituntut 10 Tahun, Pengacara: Mana Bisa Tambang Tiga Hari Rugikan Miliaran Rupiah

BANGIL, Radar BromoMantan Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Yudhono terancam mendekam lama di penjara. Pasalnya, lelaki yang tersandung kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) itu, dituntut 10 tahun penjara oleh JPU Kejari Kabupaten Pasuruan.

Tuntutan itu dilayangkan Jumat (6/3) siang. Dalam sidang tersebut, Yudhono dianggap pihak JPU Kejari Kabupaten Pasuruan melanggar pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1. Atas pelanggaran itulah, ia dituntut 10 tahun penjara.

“Menyatakan kedua terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi pemanfaatan TKD Bulusari seluas 4,6 hektare di Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, periode 2013 hingga 2017. Dengan kerugian negara sebesar Rp 2,9 miliar,” kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya itu, JPU Kejari Kabupaten Pasuruan bukan hanya menuntut Yudhono. Karena tuntutan serupa juga dilayangkan kepada eks BPD Bulusari, Kecamatan Gempol, Bambang Nuryanto. Bambang dituntut hukuman yang sama, atas keterlibatannya dalam pemanfaatan TKD Bulusari.

Bukan hanya hukuman badan selama 10 tahun. Keduanya juga dituntut hukuman denda senilai Rp 300 juta. Bila tidak, denda itu harus mereka ganti dengan kurungan selama delapan bulan.

Selain itu, mereka juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara. Masing-masing, Rp 1,5 miliar. Seandainya tidak mampu membayar, maka kerugian negara itu harus mereka ganti dengan hukuman 5 tahun kurungan.

“Kami tidak hanya menuntut hukuman badan selama 10 tahun untuk masing-masing terdakwa. Tetapi, juga hukuman denda dan pengembalian uang pengganti,” tutur Denny.

Atas tuntutan itu, Penasihat Hukum Terdakwa Suryono Pane mengaku, tidak habis pikir dengan tuntutan tersebut. Ia pun menegaskan akan mengikuti permainan dari pihak jaksa. Dimana, pihak jaksa dinilainya tidak bisa membuktikan tindak korupsi yang dimaksudkan.

Sebab, banyak kejanggalan yang ditudingkan kepada kliennya. Seperti proses penambangan yang hanya tiga hari. Penambangan itu pun menggunakan hanya satu alat berat. Dan lagi, penambangan itu dilakukan untuk pengurukan lapangan serta pembuatan tanggul. Hal itu dinilainya sudah diakui pihak saksi-saksi yang dihadirkan.

“Lalu, bagaimana mungkin, selama tiga hari bisa merugikan negara sampai Rp 2,9 miliar. Kami akan ikuti permainan apa yang dimainkan pihak kejaksaan,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta agar pihak kejaksaan tidak melindungi pelanggaran hukum. Ia juga meminta agar pihak kejaksaan bersikap atas permintaan uang yang mengatasnamakan pihak kejaksaan.

“Dari keterangan saksi, baik yang diajukan JPU atau pihak terdakwa, ada permintaan sejumlah uang mulai oknum dengan mencatut nama kejaksaan. Kalau kejaksaan tidak menerima, kenapa tidak melaporkan ke kepolisian. Ini kan ada upaya melindungi pelanggaran hukum. Dan saya akan buka semuanya,” beber dia.

Pihaknya juga berharap pihak kejaksaan menggunakan hati nurani dalam menangani perkara. “Semua ada pertanggungjawabannya. Kami minta hati nurani jaksa untuk digunakan dalam perkara ini,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Mantan Kepala Desa Bulusari Yudhono dan Mantan Ketua BPD Bulusari Bambang, dijebloskan ke tahanan. Keduanya diduga menjadi orang yang harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi TKD Bulusari.

Mereka diduga menjadi orang yang mengeruk TKD seluas 4,6 hektare. Serta meraih keuntungan dari kegiatan penambangan TKD Bulusari. Hingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,9 miliar. (one/fun)