Dewan Sebut Insentif Retribusi Pasar di Kota Probolinggo Tidak Jelas

KANIGARAN, Radar Bromo – Selain melihat keberadaan pedagang, Komisi II DPRD Kota Probolinggo melihat petugas pemungut retribusi tidak mengetahui bahwa ada insentif yang diberikan pemerintah kepada mereka. Kondisi ini diketahui dalam proses sidak, Senin (6/1).

“Petugas pemungut di pasar ini tidak tahu bahwa ada anggaran dari pemerintah untuk insentif pemungut retribusi. Acuannya ada dari UU sampai perda pun sudah mengatur,” ujar Sibro Malisi, ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo saat sidak.

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, dalam proses anggaran APBD 2020 juga telah dianggarkan sebesar Rp 106 juta untuk insentif. Tahun sebelumnya pun sudah ada anggaran untuk insentif pemungut retribusi pasar.

“Besarannya adalah 5 persen dari PAD retribusi pasar. Kami tahu karena kami mengikuti proses penganggaran dari APBD. Kalau petugas pemungut retribusi ini tidak tahu tentang insentif tersebut, lantas kemana anggaran retribusi yang selama ini dianggarkan,” tambahnya.

Penjelasan mengenai Insentif Pemungutan ini diatur dalam Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 123. Ayat (1) Menyebutkan bahwa instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam ayat (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sementara itu ayat (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, M. Arif Billah, kepala UPT Pasar hanya menjawab normatif terkait masalah retribusi pasar. “Kami masih akan menanyakan terlebih dahulu soal insentif retribusi ini,” ujarnya saat dimintai tanggapannya. (put/fun)