Banyak Bertentangan dengan Aturan Pusat, Peraturan Pilkades Disorot

PAJARAKAN, Radar Bromo– Sejumlah orang yang mengatasnamakan dari Yayasan Konsultan dan Bantuan Hukum Bela Keadilan (YKBHBK), Kamis (5/12) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Aksi itu dilakukan lantaran ada beberapa permasalahan di desa yang ditangani tidak sesuai aturan.

Belasan orang tersebut datang sekitar pukul 11.00. Meski hanya belasan orang, pengamanan gedung dewan diperketat oleh pihak kepolisian. Mereka datang langsung diarahkan masuk ke dalam ruangan yang ada di lantai bawah kantor.

Jumanto, ketua YKBHBK mengatakan, yang menjadi aduan pihaknya yaitu permasalahan pilkades di Desa Clarak, Kecamatan Leces dan Pencopotan Kepala Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan.

Untuk permasalahan pilkades Desa Clarak, kata Jumanto, seharusnya yang menang dalam pilkades itu adalah calon yang menguasai daerah terbanyak, yang lebih luas. Itu, karena tertuang di aturan, mulai dari Permendagri 112/2014 tentang pemilihan kepala desa dan perda Nomor 9/2017.

“Di Permendagri dan perdanya berbunyi, bahwa jika dalam suatu desa suara terbanyak lebih dari satu orang, maka calon terpilih ditetapkan wilayah perolehan suara yang sah yang lebih luas,” katanya.

Namun, dalam kenyataannya hal itu berbeda. Pihaknya menganggap bahwa Perbup Nomor 28/2019 menyimpang dan terlalu dini. Sebab, dalam perbup dijelaskan, bahwa jika perolehan suara calon kepala desa sama, maka dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam dusun.

“Itu sudah menyimpang dari aturan diatasnya. Karena itu, kasus ini kami bawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan juga Perbup itu terlaku dini. Sebab, seharusnya perbup itu sudah disosialisasikan satu tahun sebelum pelaksanaan, ” ungkapnya.

Sementara itu, untuk kasus kepala desa Sokaan yang dicopot karena permasalahan PTSL, menurutnya salah prosedur. Apalagi, dalam perbup tentang pedoman pencalonan, pemilihan, penetapan dan pemberhentian kepala desa dijelaskan, bahwa jika kades tersangkut masalah hukum, maka diberhentikan bila ancaman hukuman 7 tahun.

“Sedangkan yang bersangkutan itu divonis satu bulan dan hukuman tahanan kota. Maka seharusnya tidak diberhentikan. Selain itu, prosedur pencopotan yang kami nilai cacat adalah, dia (Kades) dicopot. Tapi SK pengangkatannya belum ditarik. Ini bagaimana? ” ungkap Jumanto.

Sementara itu Adhi Catur, Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Pemkab Probolinggo mengatakan, pihaknya menghargai jika yang dilakukan YKBHBK mengangkat permasalahan itu kepada ranah hukum. Dengan demikian, maka pembuktian dilakukan dan diputus oleh hakim.

“Kami rasa tidak ada yang dilanggar dan aturannya sudah sesuai. Karena itu, jika dibawa ke ranah hokum, maka itu lebih baik. Kami akan mengikuti bagaimana putusan pengadilan, ” tandasnya.

Di sisi lain, Sugianto Kepala Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD setempat mengatakan, pihaknya menerima aspirasi yang dibawa oleh siapapun. Nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan kajian bersama. Jika memang Perbup perlu untuk diperbaiki, pihaknya siap untuk melakukan.  (sid/fun)