SK Bupati Habis, Pemkab Apraisal Ulang Tarif Sewa Ruko di Terminal Pandaan

PANDAAN – Batas waktu surat keputusan (SK) Bupati untuk tarif sewa ruko terminal Pandaan, akan berakhir. Sebelum berakhirnya masa berlaku tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, bakal melakukan apraisal.

Langkah itu dilakukan untuk menjadi acuan bagi Disperindag, sebelum menentukan tarif sewa yang baru. Saat ini, Disperindag selaku pengelola dilapangan sedang mempersiapkan proses apraisal ulang. Dalam waktu dekat atau minimal awal bulan depan akan ditempuh.

“Apraisal ulang harus kami lakukan segera, karena SK Bupati berlaku sejak 2013 – 2018 ini sudah hampir habis masa berlakunya. Tentunya proses tersebut harus ditempuh,” ungkap Budi Hartono, Plt Kabid Pasar Disperindag Kabupaten Pasuruan.

Untuk proses apreisal, ia sebutkan Disperindag tidak sendirian. Namun juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemkab Pasuruan. Diantaranya bagian ekonomi, aset, keuangan dan kerjasama.

“Jika hasil apraiselnya sudah tuntas, selanjutnya ditetapkan menjadi SK Bupati Pasuruan. Isinya mengatur tarif sewa ruko ini, selama durasi 2018 – 2023,” jelasnya.

Sementara itu, saat ini dari total 76 ruko yang ada hanya 56 ruko saja yang ditempati. Untuk sisanya 20 ruko tutup atau kosong. Kemudian dari 56 ruko yang ditempati, hanya 26 ruko saja yang bayar sewa. “Sementara sisanya sebanyak 30 ruko belum bayar sewa sama sekali,” katanya.

Kemudian untuk PAD yang didapat dari pembayaran sewa yang masuk, sampai dengan sekarang masih mencapai Rp 403 juta. Selanjutnya disetorkan dan masuk ke dalam kas daerah.

“Untuk penghuni yang menempati dan belum bayar sewa ruko, petugas dilapangan tetap terus melakukan penagihan di tiap bulannya,” ucap Budi sapaan akrabnya.

Ruko terminal Pandaan kini menjadi aset milik Pemkab Pasuruan. Ruko ini dikelola sejak 2013 lalu oleh Disperindag. Untuk pemberlakuan tarif sewanya ditetapkan dalam SK Bupati Pasuruan, berdasarkan apraisal dilakukan pada 2012 lalu. (zal/fun)