Heboh Kartu ATM Bantuan di Beji Ditahan, Beralasan Dipegang Kepala Dusun agar Memudahkan

BEJI, Radar Bromo – Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Beji diwarnai isu tak sedap. Pemicunya karena Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang seharusnya dipegang oleh tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ternyata dipegang oleh aparatur masing-masing desa.

Dampaknya, KPM yang memperoleh kartu berupa ATM itu, tak bisa leluasa menggunakannya. Mereka harus mengambilnya terlebih dahulu kepada aparatur desa atau kasun masing-masing.

Kondisi ini bahkan berlangsung lama. Sejak program BPNT dari Kemensos digulirkan pada 2018. Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, KKS milik KPM di hampir semua desa di Kecamatan Beji dipegang oleh aparatur desa masing-masing.

Kartu mereka ditahan dan baru dikembalikan saat akan ada pencairan dana dari pusat. Ada pula, pengumpulan KKS dilakukan tiga hari menjelang pencairan. Kartu milik KPM ditarik tiga hari sebelum pencairan oleh aparatur desa, kemudian dikembalikan setelah pencairan.

Saat saldo kartu itu sudah terisi Rp 200 ribu, agen terbang yang diduga telah bekerja sama dengan pihak oknum aparatur desa itu, kemudian bergerilya. Agen e-warung tersebut kemudian keliling untuk menukarkan uang di dalam ATM itu dengan barang, berupa beras dan telur.

Hal ini jelas membuat penerima manfaat, tidak leluasa. Mereka yang kartunya sempat ditahan itu, hanya bisa memperoleh telur dan beras. Mereka pun tidak bisa memilih kualitas barang. Kalaupun kualitasnya kurang baik, tetap hanya bisa menerima saja.

“Di kampung saya, memang kartunya dipegang oleh kasun. Tapi kebetulan, saya tidak mau dan menolak. Karena kalau dipegang sendiri, orang tua saya yang mendapatkan kartu, bisa leluasa belanja. Bisa mendapatkan kacang hijau, beras dan kebutuhan lain yang sesuai keinginan,” beber salah satu anak dari penerima program di Kecamatan Beji tersebut.

Persoalannya bukan hanya di situ. Dengan sistem pengkondisian tersebut, ada indikasi permainan harga yang bisa dilakukan. Ada indikasi pula, program itu digunakan untuk mendapat keuntungan.

Di Beji sendiri, jumlah penerima manfaat dari program BPNT mencapai 3 ribu lebih. Dari jumlah itu, memang tidak semua KKS ditahan aparatur desa.

“Bahkan kalau tidak mau, diintimidasi. Tidak akan dibantu kalau ada apa-apa,” imbuh sumber yang sama.

Sumber informasi Jawa Pos Radar Bromo di lingkungan program keluarga harapan (PKH) menyebutkan, kartu tersebut seharusnya memang dipegang oleh pemilik. Supaya, memudahkan pemilik untuk melakukan penukaran di agen-agen e-warung yang mereka kehendaki.

Namun di Kecamatan Beji tidak demikian. Ada tindakan pengumpulan atau pengepulan hingga penahanan KKS. Indikasinya, oknum-oknum yang ada, berniat mencari keuntungan. Bentuknya tak lain bekerja sama dengan pihak agen terbang.

“Agen ini sebenarnya resmi. Tapi keliling dan patut diduga telah bekerja sama dengan pihak yang terkait,” ulasnya.

Camat Beji Taufiqul Ghoni mengaku, belum memperoleh laporan terkait hal itu. Pihaknya bakal melakukan penelusuran atas dugaan pengepulan atau penahanan KKS di wilayah Beji.

Ia mengakui, KKS tersebut seharusnya memang dipegang oleh masing-masing KPM. Hanya saja, pihaknya masih perlu mendalami pula, tujuan dari pengepulan tersebut.

“Apakah memang berunsurkan hal positif, seperti untuk mempermudah KPM mendapatkan barang atau malah berunsurkan negatif. Yakni untuk mencari keuntungan. Ini juga akan kami didalami,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Beji, Syarifudin mengatakan, BPNT langsung ditangani tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK). Pihaknya pun tidak memiliki data tentang penerima bantuan tersebut.

“Kalau ada apa-apa, selalu kami kepala desa yang dijadikan sasaran warga,” bebernya.

Sedangkan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Beji, Slamet Irwanto menegaskan, pengumpulan kartu tersebut tidak dilakukan selamanya oleh aparatur desa. Pengumpulan kartu itu pun untuk mempermudah masyarakat saat menerima bantuan.

Mengingat, tidak semua desa memiliki e-warung. Di wilayah Kecamatan Beji, hanya ada sekitar lima e-warung.

“Sebenarnya, bukan untuk mencari keuntungan. Tapi, lebih memudahkan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya,” ungkap dia

Pengumpulan kartu itu, dilakukan saat ada penyaluran bantuan. Begitu bantuan diberikan, kartu tersebut dikembalikan.

Ia menambahkan, pengumpulan kartu itu memang membutuhkan waktu. Karena menunggu kehadiran agen keliling tiba untuk menggesek kartu. Bisa tiga hari atau lebih.

“Kalau yang dekat dengan e-warung, silahkan. Tapi yang jauh ini, kasihan,” sambungnya

Lebih jauh ia menegaskan, langkah tersebut merupakan saran dari TKSK Beji. Tujuannya, lebih pada membantu masyarakat. Bukan seperti yang dituduhkan, mencari keuntungan.

“Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang untuk mengambil paketan sembakonya. Tujuan sebenarnya itu. Untuk mempermudah masyarakat,” tegasnya

Jawa Pos Radar Bromo juga mengonfirmasi TKSK Beji, Indra. Namun, Indra belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Saat dihubungi melalui sambungan selulernya, yang bersangkutan tidak menjawab. (one/hn/fun)