Proyek Depo Arsip Tak akan Selesai, Dewan Panggil OPD dan Kontraktor

PURWOREJO, Radar Bromo – DPRD Kota Pasuruan serius menyikapi proyek pembangunan Gedung Depo Arsip. Sebab, sisa waktu yang ada jelas-jelas tidak akan bisa menyelesaikan proyek tersebut.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan memastikan, pekan ini pihaknya mengagendakan hearing Komisi 3 untuk membahas kasus ini. “Jelas kami tindak lanjuti. Karena saat kami sidak ke lokasi pembangunan, ada beberapa informasi yang belum klir. Karena tidak semua pihak hadir,” ungkap Ismail.

Menurutnya, beberapa OPD terkait dan kontraktor bakal dipanggil dalam hearing itu. Dengan begitu, Komisi 3 bisa mendapatkan informasi secara lengkap dari semua pihak yang berkaitan dengan proyek senilai Rp 8,7 miliar itu.

“Yang jelas kami memanggil kontraktor, pelaksana, dan konsultan pengawas. Kami juga akan panggil BLP, Dinas Perpustakaan, dan Dinas PUPR,” tambah dia.

Ismail sendiri memastikan, proyek itu tidak akan selesai. Sebab, sisa tahun anggaran tak memungkinkan untuk menuntaskan proyek yang baru mencapai 47 persen tersebut.

Untuk menyikapinya, menurut Ismail, ada beberapa opsi yang bisa diambil Pemkot Pasuruan. Salah satunya, melalui skema penganggaran di perubahan anggaran keuangan (PAK) 2020. Sebab, APBD 2020 telah disetujui DPRD. Kalaupun menggunakan skema penganggaran PAK, kata Ismail, Pemkot harus menyiapkan pengajuan perubahan anggaran itu lebih awal.

“Yang paling memungkinkan ya melalui PAK. Pemkot harus mengajukan perubahannya sekitar bulan Juni atau paling lambat Juli,” ujarnya.

Setelah perubahan anggaran disetujui, baru dilanjutkan dengan proses lelang. Jika pengajuan perubahan anggaran tak disegerakan, dikhawatirkan akan memperlambat pekerjaan lagi.

“Sebab, proses lelang nantinya butuh waktu 40 hari. Jika ada pemenang bisa langsung dikerjakan,” jelasnya.

Tetapi, jika skema perubahan anggaran tak dijalankan, terpaksa kelanjutan proyek itu dilakukan pada 2021. Dewan sendiri akan mendorong pemkot untuk menempuh opsi pertama. Yakni, melalui perubahan anggaran keuangan.

“Kalau menunggu setahun lagi, ini bangunan yang sudah jadi juga berpotensi rusak,” pungkas dia. (tom/hn/fun)