alexametrics
26.3 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Minta Pemkab Probolinggo Hitung Ulang Dana Cadangan Pilkada

PAJARAKAN, Radar Bromo – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, terus berlanjut. Senin (4/11), DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna beragenda Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda.

Dalam laporannya, yang dibacakan oleh Ketua Pansus Sugito, disampaikan pembahasan dana cadangan telah mengakomodasi beragam usulan, masukan, dan pendapat anggota panitia khusus serta elemen masyarakat. Juga instansi terkait yang disesuaikan perundang-undangan dan memenuhi syarat untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Sudah kami akomodasi semua mengenai usulan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Karenanya, lanjutnya, Pansus memiliki empat saran bagi eksekutif terkait dengan Raperda tersebut. Di antaranya, Pemkab Probolinggo bersama pihak terkait disarankan menghitung ulang berapa kebutuhan dana Pilkada disesuaikan dengan rumusan.

Serta, disesuaikan dengan tahapan pilkada yang biasanya dibuat oleh KPU dan disesuaikan dengan dana sharing dari Pemerintah Provinsi. “Karena diperkirakan pelaksanaan Pilkada yang akan datang bersamaan dengan Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota yang lain. Tentunya dengan menggunakan prinsip keterpaduan dan pembebanan yang proporsional antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Kedua, menurut Sugito, dalam pembiayaan pelaksanaan Pilkada serentak, pemerintah daerah hendaknya lebih cermat dalam perincian anggaran. Agar kelebihan anggaran pelaksanaan pilkada tidak banyak lebihnya, sehingga bisa dimanfaatkan ke pembiayaan yang lain.

Ketiga, efisiensi pembiayaan pilkada. Menurutnya, penghematan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya, mengurangi jumlah petugas KPPS di setiap TPS. Mengoptimalkan jumlah pemilih per-TPS, standardisasi unit cost, mengurangi belanja sosialisasi, membatasi jumlah pokja, dan sebagainya.

“Hasil studi banding Pansus ke Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Jogjakarta, terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Untuk itu, Pansus merekomendasikan pihak terkait dapat menghitung ulang usulan pembiayaan dengan prinsip efisiensi dengan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan atau lebih baik dibanding pelaksanaan sebelumnya,” ujarnya.

Keempat, prinsipnya Pansus Dana Cadangan mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 disisihkan sebesar sesuai kemampuan APBD yang tidak terlalu berdampak pada program yang lain.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Probolinggo berencana mencadangkan dana untuk Pilkada 2023. Pencadangan dana itu akan dimulai pada 2020-2022. Pada 2020 akan dicadangkan Rp 20 miliar; 2021 sebesar Rp 20 miliar, dan pada 2022 sekitar Rp 15 miliar. Sehingga, total keseluruhan sekitar Rp 55 miliar. (sid/rud/fun)

PAJARAKAN, Radar Bromo – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, terus berlanjut. Senin (4/11), DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna beragenda Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda.

Dalam laporannya, yang dibacakan oleh Ketua Pansus Sugito, disampaikan pembahasan dana cadangan telah mengakomodasi beragam usulan, masukan, dan pendapat anggota panitia khusus serta elemen masyarakat. Juga instansi terkait yang disesuaikan perundang-undangan dan memenuhi syarat untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Sudah kami akomodasi semua mengenai usulan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Karenanya, lanjutnya, Pansus memiliki empat saran bagi eksekutif terkait dengan Raperda tersebut. Di antaranya, Pemkab Probolinggo bersama pihak terkait disarankan menghitung ulang berapa kebutuhan dana Pilkada disesuaikan dengan rumusan.

Serta, disesuaikan dengan tahapan pilkada yang biasanya dibuat oleh KPU dan disesuaikan dengan dana sharing dari Pemerintah Provinsi. “Karena diperkirakan pelaksanaan Pilkada yang akan datang bersamaan dengan Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota yang lain. Tentunya dengan menggunakan prinsip keterpaduan dan pembebanan yang proporsional antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Kedua, menurut Sugito, dalam pembiayaan pelaksanaan Pilkada serentak, pemerintah daerah hendaknya lebih cermat dalam perincian anggaran. Agar kelebihan anggaran pelaksanaan pilkada tidak banyak lebihnya, sehingga bisa dimanfaatkan ke pembiayaan yang lain.

Ketiga, efisiensi pembiayaan pilkada. Menurutnya, penghematan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya, mengurangi jumlah petugas KPPS di setiap TPS. Mengoptimalkan jumlah pemilih per-TPS, standardisasi unit cost, mengurangi belanja sosialisasi, membatasi jumlah pokja, dan sebagainya.

“Hasil studi banding Pansus ke Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Jogjakarta, terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Untuk itu, Pansus merekomendasikan pihak terkait dapat menghitung ulang usulan pembiayaan dengan prinsip efisiensi dengan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan atau lebih baik dibanding pelaksanaan sebelumnya,” ujarnya.

Keempat, prinsipnya Pansus Dana Cadangan mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 disisihkan sebesar sesuai kemampuan APBD yang tidak terlalu berdampak pada program yang lain.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Probolinggo berencana mencadangkan dana untuk Pilkada 2023. Pencadangan dana itu akan dimulai pada 2020-2022. Pada 2020 akan dicadangkan Rp 20 miliar; 2021 sebesar Rp 20 miliar, dan pada 2022 sekitar Rp 15 miliar. Sehingga, total keseluruhan sekitar Rp 55 miliar. (sid/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/