Kades Bulusari Ditetapkan jadi Tersangka Bersama BPD Lantaran Diduga Lakukan Penyimpangan TKD

BANGIL¸ Radar Bromo – Kejari Kabupaten Pasuruan akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol. Selain Kepala Desa Yudono, tersangka lain dalam kasus ini adalah anggota BPD setempat, Bambang.

Keduanya disangka menjadi orang yang harus bertanggung jawab atas pemanfaatan TKD Bulusari. Diduga, tanah seluas 4 hektare itu dikeruk untuk kemudian dinikmati keduanya.

“Sudah kami tetapkan tersangka. Pihak kepala desa dan seorang BPD yang kami jadikan sebagai tersangka,” kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra.

Denny menyampaikan, penetapan keduanya sebagai tersangka, dilakukan sejak awal September 2019. Kenaikan status dari yang semula hanya saksi dan kini menjadi tersangka, didasari atas sejumlah alat bukti yang dimiliki kejaksaan.

Selain alat bukti berupa saksi-saksi, pihaknya juga memiliki alat bukti berupa surat-surat dan perhitungan kerugian negara. Dari datanya, ditemukan kerugian negara hingga Rp 2,9 miliar atas pemanfaatan tanah kas desa di wilayah setempat.

“Minimal dua alat bukti yang sudah kami kantongi. Kami juga sudah mendapatkan perhitungan dari saksi ahli melalui BPKP Jawa Timur,” imbuhnya.

Disampaikan Denny, pihaknya memang mengagendakan pemeriksaan pada Yudono dan Bambang sebagai tersangka. Rencana itu dilakukan Kamis (3/10).

Namun, rencana itu harus ditunda lantaran keduanya tak hadir memenuhi panggilan. Penyebabnya, keduanya tengah sakit.

“Kami sudah melayangkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan, beberapa waktu lalu. Dan agenda pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan Kamis kemarin. Tapi, yang bersangkutan tidak hadir. Hanya ada surat dokter yang menjelaskan keduanya sakit,” jelasnya.

Pihaknya berencana memanggil ulang keduanya. Pemanggilan ulang itu akan dilakukan pekan depan.

“Kami minta agar keduanya kooperatif dengan memenuhi pemanggilan kami,” sambungnya.

Seperti pernah diberitakan, Kejari Kabupaten Pasuruan menyelidiki dugaan penyimpangan atas pemanfaatan TKD Bulusari. Tanah seluas 4 hektare di wilayah setempat, disebut-sebut telah dikeruk untuk kemudian dijual. Hasilnya, diambil oleh pihak-pihak tertentu tanpa prosedur sesuai.

Kasus ini muncul sejak tahun 2017. Selama itu pula, pihak kejaksaan terus melakukan pendalaman. Termasuk mengundang tim geodesi ke Bulusari untuk mengukur volume tanah yang dikeruk.

Hasilnya, ditemukan dugaan korupsi atas tanah kas desa itu. Pihak kejaksaan pun menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah kepala desa dan anggota BPD Bulusari yang dulu menjabat ketua.

Kepala Desa Bulusari Yudono belum bisa dikonfirmasi secara resmi. Saat Jawa Pos Radar Bromo menghubunginya, selulernya tak aktif. Bahkan saat dikunjungi ke kantor desa Jumat (4/10), yang bersangkutan tidak ada di tempat.

“Mungkin ada di garasinya,” ucap salah satu staf di kantor desa setempat.

Jawa Pos Radar Bromo juga mengunjungi garasinya di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol. Namun, menurut petugas jaga setempat, Yudono tidak ada di lokasi. Bahkan, Jawa Pos Radar Bromo juga mendatangi ke rumahnya. Namun, pagar rumahnya dalam keadaan tertutup.

Nggak tahu, Mas. Pagarnya tertutup gitu,” ungkap salah satu tetangga Yudono.

Namun begitu, Yudono pernah menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam persoalan tersebut. Ia juga menegaskan, tanah tersebut sebenarnya merupakan tanah gendom yang sudah ditukar guling oleh CV Punika sejak 1986.

“Saya memang sering menjadi orang yang dituduhkan. Padahal saya tidak terlibat. Dan tanah itu, sebenarnya tanah P2 atau eks gendom yang sudah ditukar guling oleh CV Punika. Jadi, bukan tanah kas desa,” akunya beberapa waktu silam. (one/hn/fun)