Plaza Probolinggo Kembali Jadi Aset Pemkot Probolinggo

KANIGARAN, Radar Bromo – Setelah melalui proses selama 13 tahun, Plaza Probolinggo akhirnya kembali menjadi aset Pemkot Probolinggo. Pemkot bahkan tidak memberikan ganti rugi pada pihak ketiga dalam proses peralihan itu.

Proses peralihan Plaza Probolinggo ini dilakukan melalui pengawasan Kejari Kota Probolinggo.

“Proses peralihan Plaza Probolinggo dari PT Avila Prima ke Pemkot Probolinggo sudah dilakukan kemarin. Jadi, sekarang sudah menjadi aset Pemkot Probolinggo,” terang Kepala Kejari Probolinggo Yeni Puspita saat sidak di bangunan Plaza Probolinggo kemarin (4/9).

Yeni menjelaskan, pada tahun 1987 Pemkot Probolinggo mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, PT Avila Prima. Dalam perjanjian itu disepakati, Plaza Probolinggo dikelola PT Avila Prima selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, Plaza Probolinggo dikembalikan ke Pemkot Probolinggo.

“Setelah 30 tahun, ternyata Plaza Probolinggo tidak tercatat sebagai aset Kota Probolinggo. Sehingga, beberapa kali menjadi temuan BPK. Alhamdulillah, dengan surat kuasa dari pemkot kepada kami, kami bisa mengembalikan Plaza Probolinggo,” terangnya.

Bahkan, menurutnya tidak ada ganti rugi dari Pemkot pada pihak ketiga. Padahal sebelumnya, pihak ketiga sempat meminta ganti rugi Rp 5 miliar pada pemkot dalam penyelesaikan masalah itu.

“Tidak ada ganti rugi. Karena prosesnya panjang, kemudian sejak tahun 2017 didampingi kejaksaan. Karena tidak ada titik temu, sehingga berkembang dengan minta ganti rugi Rp 5 M. Namun tidak selesai,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menyebut, peralihan Plaza Probolinggo menjadi hadiah ulang tahun ke-661 bagi Kota Probolinggo. “Yang paling penting dari peralihan Plaza Probolinggo ini adalah tidak lagi menjadi temuan BPK,” ujarnya saat ditemui kemarin (4/9).

Setelah kembali menjadi milik Pemkot Probolinggo, Habib Hadi –panggilannya- mempersilakan investor untuk berinvestasi mengembangkan Plaza Probolinggo. “Termasuk kalau PT Avilla Prima ingin berinvestasi kembali dipersilakan. Tapi dengan peraturan-peraturan yang harus diikuti,” terangnya.

Saat disinggung mengenai nasib penyewa kios yang sebelumnya terikat dengan PT Avilla, politisi PKB ini masih belum bisa memastikan. “Kita selesaikan satu persatu. Pemerintah mengatur regulasi satu persatu secara bertahap,” tegasnya.

 

Belum Tercatat di Bidang Aset

Meski sudah beralih jadi aset Pemkot Probolinggo, saat ini Plaza Probolinggo belum tercatat di bidang aset. Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Achmad Wahyudi menjelaskan, saat ini proses masih berlangsung di bagian hukum.

“Meskipun peralihan kepemilikan sudah terjadi, tapi bangunan Plaza Probolinggo belum masuk dalam catatan bidang aset. Saat ini masih berproses di bagian hukum,” ujarnya.

Tidak hanya itu, perawatan untuk bangunan Plaza Probolinggo juga belum bisa dilakukan oleh Bidang Aset. Rencananya, Bidang Aset baru akan menganggarkan biaya prawatan melalui PAK APBD 2020.

Proses pengambilalihan Plaza Probolinggo sendiri, telah berlangsung cukup lama. Yaitu, sejak masa kepemimpinan Wali Kota Probolinggo Rukmini. Dalam prosesnya, pemkot sempat berkirim surat ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Jatim pada 25 Juli 2017. Surat itu bernomor 180/1614/425.012/2017 perihal penyelesaian permasalahan hukum terkait Probolinggo Plaza.

Pengambilalihan Plaza Probolinggo juga pernah dilakukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Namun, juga tidak membuahkan hasil. Pada tahun 2019, Pemkot Probolinggo lantas melakukan penyelesaian sengketa Plaza Probolinggo di luar persidangan atau nonlitigasi. Selain itu, Pemkot Probolinggo juga mengajukan legal opinion/pendapat hukum kepada pengacara negara, yaitu Kejari Kota Probolinggo tentang kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan kasus itu di luar persidangan. (put/hn)