Kembali Hadirkan 4 Saksi dari Unsur Pemdes di Sidang Korupsi Dana Desa Blimbing

KRAKSAAN, Radar Bromo– Sidang lanjutan kasus korupsi dana desa (DD) Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo Kamis (4/6) kembali digelar. Agendanya, pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Betindak sebagai ketua majelis hakim adalah Dede. Dalam sidang kemarin, JPU kembali menghadirkan empat orang saksi. Mereka dalah saksi yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Karena keterangan yang didapat kurang meyakinkan hakim, sehingga pada sidang kali ini mereka dihadirkan kembali.

Keempat saksi itu adalah Jufri selaku Sekdes Blimbing; Johari, Bendahara Desa Blibing; Jayus, Kaur Pembangunan, dan Syaiful selaku operator desa.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Novan Basuki Ariyanto mengatakan, berdasarkan keterangan, saksi menguatkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kades Blimbing Suhari. “Menurut keterangan bendahara (Johari, Red), dia tidak pernah pegang uang kas desa. Semua uang yang pegang kades,” katanya.

Berdasarkan saksi lain, lanjut Novan, ada pekerjaan pebangunan tembok penahan tanah (TPT) yang seharusnya dibangun di tanah desa. Tetapi malah dibangun di tanah pribadi kades. Dengan alasan tanah akan dihibahkan kepada desa untuk dibangun kantor desa.

“Ada pekerjaan saluran air yang seharusnya panjangnya 150 meter. Tetapi, saat digarap hanya dikerjakan 75 meter. Sempat terjadi perdebatan antara kades dengan pendamping desa,” jelasnya.

Dengan keterangan keterangan tersebut, maka bukti semakin kuat. Bahwa Suhari selaku Kades Blimbing, melakukan korupsi dana desa. Dengan demekian, ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. “Saksi saksi sudah jelas. Bahwa kades tersebut memang melakukan korupsi, ” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Suhari ditahan Kejari Kabupaten Probolinggo, Kamis (12/12) tahun 2019, setelah dia berstatus tersangka. Dia disangka terlibat korupsi dalam tiga perkara. Meliputi, penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2015-2016-2017. Lalu, penyalahgunaan silpa dana desa tahun anggaran 2015-2016 dan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2015-2016-2017. Perbuatannya disebut merugikan negara Rp 244.202.600. Kini, Suhari dititipkan di tahanan Rutan Kelas IIB Kraksaan. (sid/fun)