alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Menko Polhukam: Pilkada Batal, Bisa Pengaruhi Sistem

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 memang menjadi dilema. Sebab, Pilkada sangat identik dengan pengumpulan massa. Namun, Pilkada harus tetap dilaksanakan. Jika tidak, maka akan memengaruhi jalannya sistem pemerintahan di suatu daerah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menegaskan hal itu saat Dialog Kebangsaan di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Sabtu (3/10) pagi. Dialog yang digelar pukul pukul 10.00 – 12.30 itu dihadiri sejumlah pejabat, ulama, habaib, dan tokoh masyarakat.

Ada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Hadir pula Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin, Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Probolinggo Raya, dan pengasuh pondok Pesantren di daerah Tapal Kuda.

Dalam kesempatan itu Mahfud menegaskan, tahun ini ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Pandemi dikatakan Mahfud, tidak boleh menghambat rencana Pilkada. Namun demikian, pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Pilkada sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, yakni KPU, Bawaslu, DPR RI dan Pemerintah. Yakni akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang,” ujarnya.

Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa pertimbangan yang cukup matang. Di antaranya, belum ada yang bisa memastikan kapan masa berakhirnya pandemi Covid-19. Kalaupun ada, sifatnya hanya prediksi.

Jika Pilkada digelar menunggu pandemi berakhir, dikhawatirkan berpengaruh pada jalannya sistem pemerintahan di suatu daerah. Karena itu, Pilkada tetap digelar di tengah pandemi.

“Dikhawatirkan dapat berdampak pada daerah, maka Pilkada tetap dilaksanakan. Namun, namun harus ada penyesuaian. Sebab pelaksanaan di tengah masa pandemi,” tuturnya.

Penyesuaian itu dapat dilakukan salah satunya dengan sistem kampanye mendatangi warga, tanpa harus mengumpulkan massa. Media kampanye dapat dimodifikasi dengan membagikan masker atau hand sanitizer.

Cara seperti ini memiliki dua manfaat. Selain untuk mengenalkan calon, juga untuk memerangi pandemi yang saat ini masih melanda.

Termasuk pelaksanaan pencoblosan, harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Estimasi waktu yang akan dihabiskan setiap kali mencoblos perlu dimatangkan agar tidak ada kerumunan warga. Kerumunan harus sangat dihindari dalam upaya memutus rantai penyebaran virus korona. Koordinasi antar pihak juga perlu dilakukan, agar pelaksanaan Pilkada benar-benar menerapkan protokol kesehatan.

“Intinya, Pilkada tetap dilaksanakan tanpa mengenyampingkan pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Protokol harus tetap dilaksanakan dengan ketat saat Pilkada berlangsung,” pungkasnya. (ar/hn)

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 memang menjadi dilema. Sebab, Pilkada sangat identik dengan pengumpulan massa. Namun, Pilkada harus tetap dilaksanakan. Jika tidak, maka akan memengaruhi jalannya sistem pemerintahan di suatu daerah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menegaskan hal itu saat Dialog Kebangsaan di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Sabtu (3/10) pagi. Dialog yang digelar pukul pukul 10.00 – 12.30 itu dihadiri sejumlah pejabat, ulama, habaib, dan tokoh masyarakat.

Ada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Hadir pula Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin, Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Probolinggo Raya, dan pengasuh pondok Pesantren di daerah Tapal Kuda.

Dalam kesempatan itu Mahfud menegaskan, tahun ini ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Pandemi dikatakan Mahfud, tidak boleh menghambat rencana Pilkada. Namun demikian, pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Pilkada sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, yakni KPU, Bawaslu, DPR RI dan Pemerintah. Yakni akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang,” ujarnya.

Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa pertimbangan yang cukup matang. Di antaranya, belum ada yang bisa memastikan kapan masa berakhirnya pandemi Covid-19. Kalaupun ada, sifatnya hanya prediksi.

Jika Pilkada digelar menunggu pandemi berakhir, dikhawatirkan berpengaruh pada jalannya sistem pemerintahan di suatu daerah. Karena itu, Pilkada tetap digelar di tengah pandemi.

“Dikhawatirkan dapat berdampak pada daerah, maka Pilkada tetap dilaksanakan. Namun, namun harus ada penyesuaian. Sebab pelaksanaan di tengah masa pandemi,” tuturnya.

Penyesuaian itu dapat dilakukan salah satunya dengan sistem kampanye mendatangi warga, tanpa harus mengumpulkan massa. Media kampanye dapat dimodifikasi dengan membagikan masker atau hand sanitizer.

Cara seperti ini memiliki dua manfaat. Selain untuk mengenalkan calon, juga untuk memerangi pandemi yang saat ini masih melanda.

Termasuk pelaksanaan pencoblosan, harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Estimasi waktu yang akan dihabiskan setiap kali mencoblos perlu dimatangkan agar tidak ada kerumunan warga. Kerumunan harus sangat dihindari dalam upaya memutus rantai penyebaran virus korona. Koordinasi antar pihak juga perlu dilakukan, agar pelaksanaan Pilkada benar-benar menerapkan protokol kesehatan.

“Intinya, Pilkada tetap dilaksanakan tanpa mengenyampingkan pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Protokol harus tetap dilaksanakan dengan ketat saat Pilkada berlangsung,” pungkasnya. (ar/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/