Perbup Probolinggo Nomor 28/2019 Tentang Pilkades, Mantan Napi Boleh Nyalon Dengan Syarat

Tahun ini, 12 desa di Kabupaten Probolinggo bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Yang menarik, mantan narapidana (napi) boleh mencalonkan diri jadi kepala desa (kades). Namun, dengan syarat tertentu.

——————-

Pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo, telah dilengkapi dengan Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo Nomor 28/2019. Yaitu Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Kades).

Bagi masyarakat luas, khususnya warga yang berencana mencalonkan diri dalam Pilkades, Perbup ini sudah dinanti-nanti. Dengan Perbup ini, mereka yang akan maju dalam Pilkades, bisa mematutkan diri. Apakah memenuhi syarat atau tidak untuk jadi calon kepala desa.

Perbup itu sendiri terdiri dari 88 pasal. Dari 88 pasal itu, ada hal menarik yang bisa dicermati dan bisa jadi, sudah dinanti banyak pihak. Yaitu Bagian Ketiga, Tahapan Pencalonan.

Paragraf 1 pada tahapan ini, mengatur tentang persyaratan Calon Kepala Desa (cakades). Tepatnya di Pasal 15.

”Syarat menjadi calon kepala desa, berpendidikan paling rendah tamat SMP sederajat (Paket B/Wusto) dan berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar,” kata Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo, Samsul Huda.

Samsul menjelaskan, dalam pasal 15 itu juga diatur, Cakades bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Namun, aturan ini ada pengecualiannya. Kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik. Bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

”Mantan narapidana boleh mendaftar sebagai calon kepala desa. Dengan syarat, sudah 5 tahun, setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara,” terangnya.

Selain itu, mereka yang pernah dihukum pidana, dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, bisa menjadi Cakades. “Jika pernah dihukum pidana dengan ancamanan hukuman di bawah 5 tahun, diperbolehkan jadi Cakades. Tidak perlu menunggu 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman,” terangnya.

Syarat lain dikatakan Samsul, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu, tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan tidak dalam status sebagai penjabat kepala desa.

Samsul mengungkapkan, Cakades harus menyertakan surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai. Ditambah, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.

Untuk mereka yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun, harus menyertakan berkas tambahan. Yaitu, surat pernyataan telah selesai menjalani pidana penjara 5 tahun dengan disertai rmaterai.

”Cakades juga harus membuat surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, sebagai syarat,” terangnya. (mas/hn)