alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Saturday, 2 July 2022

Harus Cari Solusi soal Pembantu Jukir agar Tak Ada Lagi Pungli

GADINGREJO – Rencana pendataan pembantu juru parkir, mendapat respons dari legislatif. Pembantu jukir dinilai bukan termasuk di Dinas Perhubungan. Jika dipaksakan masuk, jelas harus ada biaya untuk membayar honor mereka.

Sementara pembantu jukir inilah yang diduga kerap melakukan penarikan ganda, sehingga berpotensi terjadi pungutan liar. Alasan mereka, tugasnya membantu jukir resmi. Lantaran tak dibayar, maka mereka menarik retribusi kepada pengendara yang tengah parkir.

Nah, soal pembantu jukir ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan Abdullah Junaedi sangat menyayangkan masih maraknya praktik pungli parkir. Ia berharap agar Dishub segera menemukan solusi untuk menghapusnya, termasuk melakukan evaluasi pada keberadaan pembantu jukir.

“Pembantu jukir ini kan tidak resmi. Jadi, keberadaan mereka ya harus dievaluasi ulang. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban gara-gara mereka,” ungkap politisi dari Fraksi PKB ini.

Sebagaimana diketahui, pembantu jukir kini menjadi persoalan. Sebab, pembantu jukir sering dikeluhkan pengendara lantaran tetap menarik tarif parkir meski parkir tepi jalan sudah digratiskan. Dishub Kota Pasuruan berupaya menghilangkan praktik pungutan liar (pungli) dari jukir.

Beberapa waktu lalu, Dishub mulai mendata jumlah pembantu jukir di Kota Pasuruan. Pendataan ini masih terus dilakukan dan sementara ini ada 32 pembantu jukir di 16 titik parkir. Nantinya, jumlah pembantu jukir yang masuk ini akan disinkronisasikan dengan realita di lapangan. Dari sini, Dishub akan melakukan evaluasi. (riz/fun)

GADINGREJO – Rencana pendataan pembantu juru parkir, mendapat respons dari legislatif. Pembantu jukir dinilai bukan termasuk di Dinas Perhubungan. Jika dipaksakan masuk, jelas harus ada biaya untuk membayar honor mereka.

Sementara pembantu jukir inilah yang diduga kerap melakukan penarikan ganda, sehingga berpotensi terjadi pungutan liar. Alasan mereka, tugasnya membantu jukir resmi. Lantaran tak dibayar, maka mereka menarik retribusi kepada pengendara yang tengah parkir.

Nah, soal pembantu jukir ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan Abdullah Junaedi sangat menyayangkan masih maraknya praktik pungli parkir. Ia berharap agar Dishub segera menemukan solusi untuk menghapusnya, termasuk melakukan evaluasi pada keberadaan pembantu jukir.

“Pembantu jukir ini kan tidak resmi. Jadi, keberadaan mereka ya harus dievaluasi ulang. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban gara-gara mereka,” ungkap politisi dari Fraksi PKB ini.

Sebagaimana diketahui, pembantu jukir kini menjadi persoalan. Sebab, pembantu jukir sering dikeluhkan pengendara lantaran tetap menarik tarif parkir meski parkir tepi jalan sudah digratiskan. Dishub Kota Pasuruan berupaya menghilangkan praktik pungutan liar (pungli) dari jukir.

Beberapa waktu lalu, Dishub mulai mendata jumlah pembantu jukir di Kota Pasuruan. Pendataan ini masih terus dilakukan dan sementara ini ada 32 pembantu jukir di 16 titik parkir. Nantinya, jumlah pembantu jukir yang masuk ini akan disinkronisasikan dengan realita di lapangan. Dari sini, Dishub akan melakukan evaluasi. (riz/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/