Gubernur Jatim Sudah Tetapkan SK UMSK Kabupaten Pasuruan 2019, Ini Besarannya

PANDAAN – Gubernur Jawa Timur Sekarwo akhirnya menurunkan surat keputusan (SK) soal Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Dalam SK itu gubernur sudah menetapkannya pada 3 Desember lalu. Hasilnya, angka UMSK turun sedikit dari pengajuan Kabupaten Pasuruan.

Sebelumnya saat pengajuan, terbagi dalam tiga kelompok yakni kelompok I sebesar 12 persen dari UMK Kabupaten Pasuruan 2019 Rp 3.861.500, kelompok II sebesar 10 persen dan kelompok III sebesar 8 persen. Dan setelah ditetapkan, angka SK gubernur yang ditetapkan kelompok I sebesar 9 persen, kelompok II sebesar 8 persen dan kelompok III yakni 6 persen.

Adanya penetapan UMSK yang sudah dikeluarkan SK Gubernurnya itu disyukuri oleh serikat pekerja. “Alhamdulillah, UMSKnya sudah ditetapkan Gubernur Jatim. Ini berlaku mulai 1 Januari tahun ini,” terang Akhmad Soleh, ketua DPC FSPKEP Kabupaten Pasuruan.

Penetapan UMSK di kabupaten ini bersamaan dengan tiga daerah lainnya, masing-masing Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto. “Paling tinggi UMSK nya kelompok satu, dibandingkan dengan II dan III. Karena ini sudah ditetapkan, kami berharap pihak pengusaha dapat memenuhi ketentuan tersebut,” ungkapnya.

Secara terpisah, sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Agus Hernawan saat dihubungi media ini via telepon mengatakan, sudah mendengar informasi atas turunnya SK Gubernur terkait UMSK di kabupaten ini dan tiga daerah lainnya. Namun dia belum bisa berkomentar terlalu banyak. Ini lantaran hingga sekarang pihaknya belum mendapat salinan resmi surat atau bentuk fisiknya dari Disnaker Provinsi Jatim.

“Apabila SK nya sudah diterima, tugas kami hanya sosialisasi dengan menyampaikan ke perusahaan yang ada di kabupaten ini. Karena belum dapat SK nya, maka hanya bisa menunggu saja,” tuturnya. (zal/fun)