alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Tahun Ini 48 KK Terdampak Penataan Kawasan Kumuh di Kota Probolinggo

KANIGARAN, Radar Bromo – Rencana Pemkot menata Kawasan Kumuh Mayangan, terus digodok. Bahkan, kini ditargetkan proyeknya bisa dilelang pada Oktober 2019. Dari rencana ini, ada 48 kepala keluarga yang dipastikan akan terdampak Program Penataan Kawasan Mayangan.

Jumlah ini diperkirakan akan bertambah. Mengingat program ini akan berlangsung sampai 2021. “Tahap pertama 2019 yang terdampak ada 48 KK. Tahun berikutnya juga akan ada yang terdampak, tapi berapa jumlahnya masih dihitung,” ujar kabid Perumahan Pemukiman, Dinas Perkim Kota Probolinggo Abdul Kholiq.

Warga terdampak bisa lebih banyak. Sebab, direncanakan 25 meter dari jalan lingkar utara (JLU) ke selatan akan dibuat ruang terbuka hijau (RTH). Karenanya, rumah warga yang berjarak 25 meter dari JLU akan dibebaskan.

Dalam proses ini direncanakan akan ada ganti rugi terhadap rumah warga. Tapi, khusus bangunannya saja. Sedangkan, tanahnya tidak akan mendapatkan ganti rugi karena tanah yang digunakan merupakan tanah negara. “Kalau dari segi teknis sudah siap, seperti masterplan. Yang perlu disiapkan utamanya dampak sosial bagi warga yang lingkungannya akan terkena penataan,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Mayangan Mochammad Abbas mengatakan, masih ada warganya yang menolak rencana penataan kawasan kumuh ini. Sehingga, diperlukan pendekatan lebih intens. “Karena sampai saat ini masih ada warga yang menolak,” ujarnya dalam Workshop Tingkat Kota Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bale Hinggil, Kota Probolinggo, Senin (2/9).

Namun, ketika ditemui terpisah, Abas menolak menyebutkan jumlah warga yang menolak rencana penataan tersebut. “Sosialisasi dan pendekatan terus kami lakukan. Termasuk agar jangan sampai warga ini terprovokasi dengan informasi yang tidak benar,” ujarnya. (put/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo – Rencana Pemkot menata Kawasan Kumuh Mayangan, terus digodok. Bahkan, kini ditargetkan proyeknya bisa dilelang pada Oktober 2019. Dari rencana ini, ada 48 kepala keluarga yang dipastikan akan terdampak Program Penataan Kawasan Mayangan.

Jumlah ini diperkirakan akan bertambah. Mengingat program ini akan berlangsung sampai 2021. “Tahap pertama 2019 yang terdampak ada 48 KK. Tahun berikutnya juga akan ada yang terdampak, tapi berapa jumlahnya masih dihitung,” ujar kabid Perumahan Pemukiman, Dinas Perkim Kota Probolinggo Abdul Kholiq.

Warga terdampak bisa lebih banyak. Sebab, direncanakan 25 meter dari jalan lingkar utara (JLU) ke selatan akan dibuat ruang terbuka hijau (RTH). Karenanya, rumah warga yang berjarak 25 meter dari JLU akan dibebaskan.

Dalam proses ini direncanakan akan ada ganti rugi terhadap rumah warga. Tapi, khusus bangunannya saja. Sedangkan, tanahnya tidak akan mendapatkan ganti rugi karena tanah yang digunakan merupakan tanah negara. “Kalau dari segi teknis sudah siap, seperti masterplan. Yang perlu disiapkan utamanya dampak sosial bagi warga yang lingkungannya akan terkena penataan,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Mayangan Mochammad Abbas mengatakan, masih ada warganya yang menolak rencana penataan kawasan kumuh ini. Sehingga, diperlukan pendekatan lebih intens. “Karena sampai saat ini masih ada warga yang menolak,” ujarnya dalam Workshop Tingkat Kota Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bale Hinggil, Kota Probolinggo, Senin (2/9).

Namun, ketika ditemui terpisah, Abas menolak menyebutkan jumlah warga yang menolak rencana penataan tersebut. “Sosialisasi dan pendekatan terus kami lakukan. Termasuk agar jangan sampai warga ini terprovokasi dengan informasi yang tidak benar,” ujarnya. (put/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/