Mendagri Tak Masalahkan Ali Jadi Tim Pendamping Haji, Berangkat sebagai Unsur Tokoh Masyarakat

KANIGARAN, Radar Bromo – Status Ali Muhtar sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kota Probolinggo akhirnya jelas. Mendagri tidak mempermasalahkan keberangkatan Ali sebagai TPHD.

Kepastian itu diperoleh setelah Sekretariat DPRD Kota Probolinggo berkonsultasi ke Kemendagri. Konsultasi dilakukan atas SE Mendagri Nomor 099/6459/SJ 16 Juli 2019. Surat yang ditujukan untuk Pimpinan DPRD kota/kabupaten se-Indonesia itu, berisi larangan anggota DPRD pergi haji dengan menggunakan APBD, termasuk ketika bertugas sebagai TPHD.

“Betul, memang kami mengirimkan staf ke Kemendagri. Pak Budi yang ke sana. Beliau berkonsultasi tentang SE Mendagri serta keberangkatan Pak Ali Muhtar sebagai Tim Pemandu Haji Daerah,” ujar Warsito, Plt sekretaris DPRD Kota Probolinggo.

Hasil dari konsultasi tersebut memastikan tidak ada masalah mengenai keberangkatan Ali Muhtar sebagai TPHD. Sebab, Ali menjadi TPHD bukan sebagai anggota DPRD.

“Pak Ali menjadi TPHD sebagai tokoh masyarakat, bukan sebagai anggota DPRD. Sehingga, Kemendagri memastikan tidak perlu izin khusus untuk itu. Jadi, tidak masalah dengan keberangkatan Pak Ali sebagai TPHD ini,” tambahnya,

Keberangkatan Ali sebagai TPHD, menjadi pertanyaan dalam rapat Banggar yang membahas KUA-PPAS 2020. Sebab, Ali berangkat ke tanah suci sebagai TPHD menggunakan anggaran APBD dari Bagian Kesra.

Hal ini menjadi persoalan setelah ada SE Mendagri yang melarang anggota DPRD berangkat ke Makkah menggunakan dana APBD. Anggota DPRD boleh berangkat umrah atau haji, asalkan menggunakan biaya sendiri.

Ali Muhtar sendiri tidak menampik keberangkatannya sebagai TPHD dibiayai Bagian Kesra. Namun, Ali mengaku bukan berangkat sebagai anggota DPRD. Melainkan sebagai tokoh masyarakat.

“Saya berangkat sebagai tokoh masyarakat. Tepatnya sebagai wakil ketua Tanfidzyiah PC NU Kota Probolinggo,” jelasnya. (put/fun)