alexametrics
27.8 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

Agus Beri Waktu Sepekan untuk BK, Bila Tidak Ada Tindakan Bakal Laporkan Dugaan Pemalsuan

BANGIL, Radar Bromo – Perseteruan antara Agus Suyanto dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan, kian memanas. Bahkan, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan itu berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Agus melalui penasihat hukumnya Suryono Pane menguraikan, persoalan beda rekomendasi yang dikelurkan BK, tidak akan selesai dengan hanya berdebat. Pembuktiannya hanya bisa dilakukan oleh ahli.

Ahli dalam hal ini, tak lain adalah pihak kepolisian. Karena itulah, pihaknya beranggapan persoalan itu bisa dibuktikan bila masuk ranah hukum.

“Biar pihak kepolisian nanti yang membutikan apakah perbedaan rekomendasi itu masuk ranah pemalsuan atau tidak,” kata Suryono, kemarin (2/7).

Suryono kembali menjelaskan, rekomendasi BK yang disampaikan pada pimpinan DPRD dengan rekomendasi yang disampaikan saat pers rilis ke media, jelas berbeda. Namun, BK menilai bahwa substansi rekomendasi yang dilaporkan ke pimpinan DPRD dengan pers rilis sama.

“Apakah BK tidak membaca lebih detail. Kan jelas-jelas berbeda. Atau apa ada pihak ketiga yang sengaja membuat atau mengubahnya? Nah, untuk membuktikannya tidak bisa hanya dengan berdebat,” urainya.

Ia mengaku, bakal melaporkan kasus itu ke polisian dengan dugaan pemalsuan dokumen. Namun, pihaknya memberi jeda waktu selama sepekan pada BK. Bila tidak ada sikap baik dari BK untuk mengembalikan nama baik kliennya, laporan dugaan pemalsuan itu akan dilayangkan ke kepolisian.

“Kami akan tunggu sikap resmi BK selama tujuh hari ke depan. Kalau tidak ada sikap yang kami harapkan, kami akan membawa perkara ini ke ranah hukum,” sambung dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, rekomendasi BK atas dugaan keterlibatan Agus dalam pengadaan 2,5 juta masker program Pemkab Pasuruan, berujung polemik. Rekomendasi itu dianggap Agus telah menghancurkan martabatnya sebagai anggota dewan, kepala keluarga, sebagai seorang suami, dan seorang ayah.

Dia menilai, rekomendasi BK pada pimpinan DPRD tidak sama dengan rekomendasi BK yang dirilis ke media. Agus pun melakukan perlawanan. Ia menyewa pengacara untuk melawan BK.

Namun, BK sendiri tak mau kalah. Mereka menegaskan, apa yang dijalankan sudah sesuai tatib dan kode etik. BK melalui ketuanya, M. Sholeh memandang, substansi laporan dan bahan pers rilis sebenarnya sama. Hanya memang ada tambahan penekanan.

“Hak mereka untuk melakukan langkah apapun, sebagai ketidakpuasan atas apa yang kami rekomendasikan,” beber Sholeh. (one/hn/fun)

BANGIL, Radar Bromo – Perseteruan antara Agus Suyanto dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan, kian memanas. Bahkan, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan itu berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Agus melalui penasihat hukumnya Suryono Pane menguraikan, persoalan beda rekomendasi yang dikelurkan BK, tidak akan selesai dengan hanya berdebat. Pembuktiannya hanya bisa dilakukan oleh ahli.

Ahli dalam hal ini, tak lain adalah pihak kepolisian. Karena itulah, pihaknya beranggapan persoalan itu bisa dibuktikan bila masuk ranah hukum.

“Biar pihak kepolisian nanti yang membutikan apakah perbedaan rekomendasi itu masuk ranah pemalsuan atau tidak,” kata Suryono, kemarin (2/7).

Suryono kembali menjelaskan, rekomendasi BK yang disampaikan pada pimpinan DPRD dengan rekomendasi yang disampaikan saat pers rilis ke media, jelas berbeda. Namun, BK menilai bahwa substansi rekomendasi yang dilaporkan ke pimpinan DPRD dengan pers rilis sama.

“Apakah BK tidak membaca lebih detail. Kan jelas-jelas berbeda. Atau apa ada pihak ketiga yang sengaja membuat atau mengubahnya? Nah, untuk membuktikannya tidak bisa hanya dengan berdebat,” urainya.

Ia mengaku, bakal melaporkan kasus itu ke polisian dengan dugaan pemalsuan dokumen. Namun, pihaknya memberi jeda waktu selama sepekan pada BK. Bila tidak ada sikap baik dari BK untuk mengembalikan nama baik kliennya, laporan dugaan pemalsuan itu akan dilayangkan ke kepolisian.

“Kami akan tunggu sikap resmi BK selama tujuh hari ke depan. Kalau tidak ada sikap yang kami harapkan, kami akan membawa perkara ini ke ranah hukum,” sambung dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, rekomendasi BK atas dugaan keterlibatan Agus dalam pengadaan 2,5 juta masker program Pemkab Pasuruan, berujung polemik. Rekomendasi itu dianggap Agus telah menghancurkan martabatnya sebagai anggota dewan, kepala keluarga, sebagai seorang suami, dan seorang ayah.

Dia menilai, rekomendasi BK pada pimpinan DPRD tidak sama dengan rekomendasi BK yang dirilis ke media. Agus pun melakukan perlawanan. Ia menyewa pengacara untuk melawan BK.

Namun, BK sendiri tak mau kalah. Mereka menegaskan, apa yang dijalankan sudah sesuai tatib dan kode etik. BK melalui ketuanya, M. Sholeh memandang, substansi laporan dan bahan pers rilis sebenarnya sama. Hanya memang ada tambahan penekanan.

“Hak mereka untuk melakukan langkah apapun, sebagai ketidakpuasan atas apa yang kami rekomendasikan,” beber Sholeh. (one/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/