Seragam Gratis untuk Siswa di Kota Pasuruan Urung Dibagi Lantaran Gagal Lelang

PASURUAN, Radar Bromo – Rencana Pemkot Pasuruan memberi seragam gratis untuk pelajar SD dan SMP di Kota Pasuruan tahun ini tertunda. Sebab, proses pengadaan bahan seragam yang dilakukan Pemkot Pasuruan mengalami gagal lelang.

Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo pun meminta maaf kepada orang tua pelajar atas kendala tersebut. Ia menyebut, pengadaan bahan seragam sekolah itu gagal lelang karena tidak ada penyedia yang kompeten dan memenuhi persyaratan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Pasuruan. Gagal lelang karena tidak adanya penyedia barang yang qualified,” ungkapnya.

Kendati demikian, Teno memastikan bahwa Pemkot akan berupaya untuk merealisasikan seragam gratis berupa bahan kain itu tahun depan. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban orang tua atau wali murid.

Ia juga meminta agar rencana tersebut mendapat dukungan dari legislatif. “Kita bersinergi dalam hal kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Rencananya, seragam gratis itu tak hanya diperuntukkan siswa SD dan SMP negeri atau swasta. Melainkan juga untuk siswa yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah negeri maupun swasta.

“Bedanya, di tahun 2020 bukan hanya SD-SMP negeri dan swasta. Tapi, juga MI-MTs negeri dan swasta,” bebernya.

Lantaran itu, anggaran yang disediakan Pemkot juga bertambah. Semula, Pemkot mengalokasikan dana sekitar Rp 7 miliar dari APBD 2019. Tahun depan, pengadaan bahan seragam sekolah itu naik menjadi Rp 10 miliar.

Pengadaan bahan seragam itu sendiri dilelang sejak 22 Oktober 2019 dan berakhir pada 28 November 2019. Para peserta lelang harus memenuhi kualifikasi administrasi maupun teknis.

Kualifikasi administrasi yakni mengharuskan peserta lelang memiliki TDP atau NIB, NPWP, memenuhi kewajiban pajak SPT tahunan, mempunyai kantor. Selanjutnya, peserta lelang juga tidak masuk blacklist, kemudian membuat beberapa surat pernyataan, dan memiliki kapasitas membuat kontrak.

Sedangkan kualifikasi teknis meliputi pengalaman pekerjaan pengadaan barang pada divisi yang sama. Setidaknya, pernah mengerjakan satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun. Baik di lingkungan pemerintah ataupun swasta. (tom/hn/fun)