alexametrics
28.2 C
Probolinggo
Friday, 12 August 2022

Disuruh Pulihkan Nama Baiknya-Kembalikan Martabat Agus, Apa Kata BK DPRD?

BANGIL, Radar Bromo – Agus Suyanto merasa tak terima akan sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan. Dia pun meradang dan meminta agar BK mengembalikan nama baik dan martabat Agus Suyanto. Lalu, apa kata Badan Kehormatan (BK)?

Ketua BK Kabupaten Pasuruan M. Sholeh menguraikan, dasar kerja yang digunakannya adalah kode etik dan tatib. Apa yang disampaikan dan dilaporkan ke pimpinan, sebenarnya belumlah final. Ada pertimbangan-pertimbangan dan jeda waktu yang akhirnya ada penambahan.

Namun, sebenarnya penambahan yang dilayangkan tidak ada perbedaan. Hanya penekanan dari BK untuk pimpinan.

“Kami berusaha memberikan tekanan. Karena masalah Covid-19 dengan langkah pengadaan masker ini tidak main-main. Dan sebenarnya, materi maupun substansi dari apa yang kami sampaikan, tidak ada perbedaan,” tegasnya.

Ia pun memandang, apa yang dilakukan Agus hal yang wajar. Hak semua orang untuk melakukan semacam perlawanan atas ketidakpuasan. Sholeh juga mempertanyakan dasar tercemarnya nama agus itu.

“Apa karena BK atau karena ulahnya sendiri atau yang lain? Perkara mereka melakukan apapun, itu hak mereka,” tutur Sholeh.

Dikatakan Sholeh, pihaknya menyampaikan hasil investigasi itu bukan tanpa alasan. Banyak media yang mempertanyakan perkembangan perkara itu. Sementara, laporan sudah dilayangkan ke pimpinan.

Dalam konfirmasinya, pimpinan mempersilakan untuk menyampaikan ke media. “Pimpinan mengarahkan kami yang menjawab, ketika ada pertanyaan dari media. Itu yang mendasari kami,” akunya.

Sementara itu, Najib Setiawan, anggota BK yang lain menegaskan, pihak berwenang di sini, bukanlah lembaga yudikatif atau penegak hukum. Melainkan, internal DPRD Kabupaten Pasuruan. Karena di legislatif, ada pimpinan dewan ataupun pimpinan fraksi.

“Jadi, bukan lembaga yudikatif, tapi pimpinan dewan atau pimpinan fraksinya. Jadi, ini kami perlu luruskan,” paparnya.

Seperti diketahui, program pengadaan 2,5 juta masker yang dilakukan Pemkab Pasuruan memicu polemik. Ada indikasi pengadaan tersebut, dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Sejumlah kalangan tercatut.

Mulai dari wartawan, LSM, hingga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Delapan anggota dewan dicatut lantaran disebut-sebut mendapatkan plotting pengadaan masker. Hal ini membuat BK melakukan penelusuran.

Dari penelusuran itu, tujuh orang dianggap tidak terlibat. Sementara Agus Suyanto dinilai BK patut disediliki terlibat lantaran jabatannya sebagai pembina HIAS. (one/fun)

BANGIL, Radar Bromo – Agus Suyanto merasa tak terima akan sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan. Dia pun meradang dan meminta agar BK mengembalikan nama baik dan martabat Agus Suyanto. Lalu, apa kata Badan Kehormatan (BK)?

Ketua BK Kabupaten Pasuruan M. Sholeh menguraikan, dasar kerja yang digunakannya adalah kode etik dan tatib. Apa yang disampaikan dan dilaporkan ke pimpinan, sebenarnya belumlah final. Ada pertimbangan-pertimbangan dan jeda waktu yang akhirnya ada penambahan.

Namun, sebenarnya penambahan yang dilayangkan tidak ada perbedaan. Hanya penekanan dari BK untuk pimpinan.

“Kami berusaha memberikan tekanan. Karena masalah Covid-19 dengan langkah pengadaan masker ini tidak main-main. Dan sebenarnya, materi maupun substansi dari apa yang kami sampaikan, tidak ada perbedaan,” tegasnya.

Ia pun memandang, apa yang dilakukan Agus hal yang wajar. Hak semua orang untuk melakukan semacam perlawanan atas ketidakpuasan. Sholeh juga mempertanyakan dasar tercemarnya nama agus itu.

“Apa karena BK atau karena ulahnya sendiri atau yang lain? Perkara mereka melakukan apapun, itu hak mereka,” tutur Sholeh.

Dikatakan Sholeh, pihaknya menyampaikan hasil investigasi itu bukan tanpa alasan. Banyak media yang mempertanyakan perkembangan perkara itu. Sementara, laporan sudah dilayangkan ke pimpinan.

Dalam konfirmasinya, pimpinan mempersilakan untuk menyampaikan ke media. “Pimpinan mengarahkan kami yang menjawab, ketika ada pertanyaan dari media. Itu yang mendasari kami,” akunya.

Sementara itu, Najib Setiawan, anggota BK yang lain menegaskan, pihak berwenang di sini, bukanlah lembaga yudikatif atau penegak hukum. Melainkan, internal DPRD Kabupaten Pasuruan. Karena di legislatif, ada pimpinan dewan ataupun pimpinan fraksi.

“Jadi, bukan lembaga yudikatif, tapi pimpinan dewan atau pimpinan fraksinya. Jadi, ini kami perlu luruskan,” paparnya.

Seperti diketahui, program pengadaan 2,5 juta masker yang dilakukan Pemkab Pasuruan memicu polemik. Ada indikasi pengadaan tersebut, dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Sejumlah kalangan tercatut.

Mulai dari wartawan, LSM, hingga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Delapan anggota dewan dicatut lantaran disebut-sebut mendapatkan plotting pengadaan masker. Hal ini membuat BK melakukan penelusuran.

Dari penelusuran itu, tujuh orang dianggap tidak terlibat. Sementara Agus Suyanto dinilai BK patut disediliki terlibat lantaran jabatannya sebagai pembina HIAS. (one/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/