alexametrics
25.5 C
Probolinggo
Friday, 12 August 2022

Kasus PHK Mendominasi Perselisihan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan

PASURUAN – Cukup banyak kasus ketenagakerjaan yang diterima Disnaker Kabupaten Pasuruan. Sampai triwulan ketiga atau akhir September 2018, ada 68 kasus yang masuk. Paling banyak adalah kasus perselisihan PHK yang mencapai 50 kasus.

Saiful Anwar, kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan mengatakan, sampai triwulan ketiga memang ada 68 kasus yang masuk. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 kasus sudah selesai. Sisanya, 26 kasus masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

Menurutnya, waktu penyelesaikan tiap kasus bervariasi. Tergantung kesepakatan antarpihak yang berselisih. Jika salah satu pihak belum mencapai kata sepakat, akan makin lama penyelesaiannya.

Dikatakan Saiful, dari 68 kasus yang ditangani tahun ini, mayoritas adalah kasus perselisihan PHK. Jumlahnya mencapai 50 kasus.

“Untuk perselisihan PHK ini, biasanya ada hak-hak normatif yang tidak diterima pekerja. Seperti jumlah pesangon dan sebagainya,” jelasnya.

Lalu, perselisihan tentang hak karyawan mencapai 14 kasus. Pada kondisi ini, biasanya adalah hak normatif karyawan yang belum dipenuhi. Misalnya, gaji tidak sesuai kesepakatan atau THR yang belum terbayarkan.

Sedangkan sisanya adalah kasus kepentingan yang mencapai empat. Kasus ini berupa kepentingan karyawan yang ingin segera diangkat menjadi pegawai tetap.

Disnaker, menurutnya, menangani kasus setelah ada laporan dari pemohon. Biasanya, Disnaker melakukan klarifikasi dan mengundang kedua pihak.

Setelah itu, ada undangan pilihan, dilanjutkan dengan mediator atau ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Terutama jika ada salah satu pihak yang keberatan dan mengajukan tuntutan.

Untuk penanganan kasus, setelah menerima laporan dari pekerja, Disnaker melakukan mediasi dengan membawa bukti-bukti laporan awal. Biasanya perselisihan hubungan industrial (PHI) terjadi lantaran ada perbedaan. Sehingga, mengakibatkan pertentangan atau ketidaksesuaian antara hak, kepentingan, atau dalam perjanjian kerja sama. (eka/fun)

PASURUAN – Cukup banyak kasus ketenagakerjaan yang diterima Disnaker Kabupaten Pasuruan. Sampai triwulan ketiga atau akhir September 2018, ada 68 kasus yang masuk. Paling banyak adalah kasus perselisihan PHK yang mencapai 50 kasus.

Saiful Anwar, kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan mengatakan, sampai triwulan ketiga memang ada 68 kasus yang masuk. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 kasus sudah selesai. Sisanya, 26 kasus masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

Menurutnya, waktu penyelesaikan tiap kasus bervariasi. Tergantung kesepakatan antarpihak yang berselisih. Jika salah satu pihak belum mencapai kata sepakat, akan makin lama penyelesaiannya.

Dikatakan Saiful, dari 68 kasus yang ditangani tahun ini, mayoritas adalah kasus perselisihan PHK. Jumlahnya mencapai 50 kasus.

“Untuk perselisihan PHK ini, biasanya ada hak-hak normatif yang tidak diterima pekerja. Seperti jumlah pesangon dan sebagainya,” jelasnya.

Lalu, perselisihan tentang hak karyawan mencapai 14 kasus. Pada kondisi ini, biasanya adalah hak normatif karyawan yang belum dipenuhi. Misalnya, gaji tidak sesuai kesepakatan atau THR yang belum terbayarkan.

Sedangkan sisanya adalah kasus kepentingan yang mencapai empat. Kasus ini berupa kepentingan karyawan yang ingin segera diangkat menjadi pegawai tetap.

Disnaker, menurutnya, menangani kasus setelah ada laporan dari pemohon. Biasanya, Disnaker melakukan klarifikasi dan mengundang kedua pihak.

Setelah itu, ada undangan pilihan, dilanjutkan dengan mediator atau ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Terutama jika ada salah satu pihak yang keberatan dan mengajukan tuntutan.

Untuk penanganan kasus, setelah menerima laporan dari pekerja, Disnaker melakukan mediasi dengan membawa bukti-bukti laporan awal. Biasanya perselisihan hubungan industrial (PHI) terjadi lantaran ada perbedaan. Sehingga, mengakibatkan pertentangan atau ketidaksesuaian antara hak, kepentingan, atau dalam perjanjian kerja sama. (eka/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/