Retribusi Selangit, Pedagang di Swadesi di Bangil Menjerit

BANGIL, Radar Bromo – Sejumlah pedagang makanan di kompleks Swadesi, Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, menjerit. Tagihan retribusi sewa tempat di kompleks itu dianggap terlalu mencekik.

Seperti yang diungkapkan Ridwan, pemilik rumah makan Setia Budi. Ia tak mengira tagihan retribusi untuk sewa tempat di kompleks Swadesi begitu tinggi. Mencapai Rp 10 juta untuk masa sewa tiga tahun.

Besaran tagihan itu, terhitung dari tahun 2017 hingga 2020. Padahal, beban retribusi sewa yang dikenakan untuk lima tahun sebelumnya yaitu 2012 hingga 2016 hanya kisaran Rp 6 juta. “Kami benar-benar kaget dengan tagihan yang sangat besar itu,” jelas dia.

Ia mengakui, ada denda retribusi sewa tempat. Besarnya mencapai Rp 268 ribu hingga Rp 1,2 juta. Total denda yang harus dibayar selama tiga tahun sebesar Rp 2,4 juta.

Selain itu, ia harus membayar retribusi setiap tahun sekitar Rp 2,6 juta. Sehingga, total tiga tahun Rp 7,8 juta.

Yang membuat Ridwan kaget yaitu, besarnya denda retribusi. Dia didenda karena telat membayar. Seharusnya retribusi dibayar setahun sekali atau setiap tahun. Namun, dirinya baru membayar setelah tiga tahun.

Menurutnya, dirinya pernah hendak membayar retribusi ke Disperindag Kabupaten Pasuruan pada 2017. Namun, oleh pihak pegawai setempat ditolak.

“Tiba-tiba saat ini ada tagihan sebesar itu. Ada pengenaan denda yang memberatkan,” tutur pedagang sate ini.

Kondisi tersebut, jelas menyesakkan. Terlebih dengan situasi pandemi Covid-19 yang melanda sekarang. Tingkat pengunjung begitu sepi. Paling banyak hanya 20 orang sehari. Bahkan, ia pernah tidak mendapatkan pembeli sama sekali dalam sehari.

Mukhlis, salah satu pemilik warung di tempat itu mengeluhkan hal serupa. Dia mendapat tagihan retribusi untuk tiga tahun sebesar Rp 3,8 juta. Selain itu, ada denda yang harus dibayar sebesar Rp 1,2 juta. Sehingga, total yang harus dibayarnya mencapai Rp 5 juta.

“Intinya, tagihan retribusi dan dendanya terlalu besar.

Padahal, pada tahun 2012 sampai 2016 tidak sampai segitu. Kalaupun ada keterlambatan membayar retribusi, juga tidak sampai setinggi itu,” lanjutnya.

Namun, Mukhlis tidak paham apa yang menyebabkan tingginya tagihan retribusi dan denda. “Apa ada kenaikan retribusi, kami tidak paham. Karena kalau ada, toh tidak dicantumkan,” jelasnya.

Mukhlis yang juga perwakilan Paguyuban Pedagang Kompleks Swadesi Bangil menyayangkan pengenaan retribusi dan denda yang mencekik tersebut. Terlebih lagi, dengan kondisi ekonomi para pedagang yang tengah lesu seperti sekarang ini.

Bukan hanya karena pandemi korona. Kondisi tersebut lesu sejak adanya median jalan atau pembatas jalan. Akhirnya, tingkat pengunjung warung Swadesi begitu sepi.

“Kalau beberapa tahun sebelumnya, kondisi di sini memang ramai. Namun, sejak ada pemasangan separator atau pembatas jalan, pembelian turun 50 persen. Kondisi itu diperparah dengan adanya korona,” bebernya.

Mukhlis berharap ada kebijakan dari Pemkab Pasuruan atas persoalan ini. Setidaknya, ada keringanan biaya atau retribusi dari sewa tempat di wilayah itu. Sehingga, tidak membebani para pedagang swadesi yang tengah terpuruk.

“Ada lima pedagang di sini. Kami harap ada keringanan dari Pemkab untuk mereka. Supaya besaran retribusi ini tidak membebani pedagang,” tuturnya.

Plt Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan Yudha Tri Widya Sasongko mengungkapkan, beban retribusi yang harus dibayarkan pedagang kompleks Swadesi sudah sesuai. Karena selain harus membayar retribusi, ada denda yang juga dikenakan.

“Ketentuan pembayaran sewa tempat usaha tersebut, sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi kekayaan daerah yang belum terbayar sejak 2017. Selain itu, juga ada denda 2 persen yang harus dibayarkan,” singkatnya. (one/hn/fun)