Temukan Hewan Kurban Tak Penuhi Syarat Dijual di Kota Probolinggo

Temukan Hewan Kurban Tak Penuhi Syarat Dijual di Kota Probolinggo

KEDOPOK, Radar Bromo – Jumlah pedagang hewan kurban di Kota Probolinggo, tahun ini jauh lebih banyak dibanding tahun 2018. Pada 2018 hanya ada 38 titik penjualan, tahun ini mencapai 54 titik. Jumlah hewan yang dijual pun meningkat lipat dua. Pada 2018, ada 888 ekor hewan kurban yang dijual. Baik berupa sapi, kambing, dan domba. Tahun ini, meningkat ada 1.549 ekor. Puluhan tempat penjualan hewan ini pun telah dipantau oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)…

Selengkapnya...

Kemenkes Tinjau Persiapan Proyek RS Anyar di Probolinggo, Ini Catatannya

Kemenkes Tinjau Persiapan Proyek RS Anyar di Probolinggo, Ini Catatannya

MAYANGAN – Tim Kemenkes Jumat (21/6) datang ke Kota Probolinggo. Mereka meninjau progres dan kesiapan Kota Probolinggo membangun rumah sakit anyar. Kunjungan tim Kemenkes diisi dengan beberapa agenda. Tim berjumlah delapan orang itu awalnya mendatangi lokasi yang akan jadi tempat pembangunan rumah sakit baru. Yaitu, di Jalan Profesor Hamka, Kelurahan Kareng Lor dan Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok. Tim didampingi Wakil Wali Kota Probolinggo Moch Soufis Subri bersama sejumlah OPD. “Lahan sudah siap. Sesuai petunjuk…

Selengkapnya...

Bangun RS Baru di Kota Probolinggo, Butuh Rp 400 M

Bangun RS Baru di Kota Probolinggo, Butuh Rp 400 M

MAYANGAN – Pemkot Probolinggo makin serius merealisasikan rencana pembangunan RSUD baru di wilayah selatan Kota Probolinggo. Namun, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Minimal, harus ada anggaran dana Rp 400 miliar untuk membangun rumah sakit tipe B. Wakil Wali Kota Probolinggo Moch Soufis Subri menegaskan hal itu, setelah bertemu dengan tim dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berkunjung Jumat (21/06). Menurutnya, realisasi pembangunan rumah sakit baru itu sudah mendesak. Lihat videonya disini. “Keberadaan rumah sakit baru ini…

Selengkapnya...

APK Caleg Dilarang “Catut” Kepala Daerah dan Presiden

APK Caleg Dilarang “Catut” Kepala Daerah dan Presiden

MAYANGAN – Alat Peraga Kampanye (APK) calon legislatif (caleg) dalam pemilihan legislatif (pileg) tahun depan tidak akan sebanyak dalam pelaksanaan pileg tahun-tahun sebelumnya. Sebab, kini ada batasan pemasangan, pengaturan desain, dan lokasi pemasangan APK. Salah satunya, dilarang menampilkan gambar wali kota dan presiden. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, yang berhak memasang APK partai politik (parpol) bukan calon legislatif (caleg). “KPU juga akan memfasilitas APK untuk parpol. Sebelum dilakukan fasilitasi serta penempatan titik-titik pemasangan…

Selengkapnya...