GTT di Kota Pasuruan Meningkat, Honor Masih Jauh dari UMK

GTT di Kota Pasuruan Meningkat, Honor Masih Jauh dari UMK

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Jumlah guru tidak tetap (GTT) di Kota Pasuruan terus meningkat. Saat ini tercatat ada 566 GTT. Mereka menjadi GTT di lembaga TK, SD dan SMP di Kota Pasuruan. Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Pasuruan, Sutrisno membenarkan kondisi itu. Menurutnya, ini bergantung pada kebutuhan di setiap lembaga sekolah untuk mengisi minimnya guru PNS. Ia menjelaskan, pada 2019 hanya ada 546 GTT. Saat ini jumlah GTT mencapai…

Selengkapnya...

Belum Terima Keberatan dari Perusahaan yang Ajukan Penangguhan UMK Tahun 2020

Belum Terima Keberatan dari Perusahaan yang Ajukan Penangguhan UMK Tahun 2020

PURWOREJO, Radar Bromo– Nilai upah minimum Kota Pasuruan untuk 2020 mendatang meningkat dibandingkan tahun ini. Sejauh ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan masih belum menerima adanya keberatan dari sejumlah perusahaan di Kota Pasuruan terkait besaran UMK tahun depan. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pasuruan, Mahbub Effendi mengungkapkan, jumlah perusahan di Kota Pasuruan saat ini tercatat sebanyak 383 buah. Ini terdiri dari Perusahaan kecil dan menengah. Pihaknya sendiri sudah menyampaikan pada pihak perusahaan terkait besaran…

Selengkapnya...

Gubernur Tetapkan UMK Tahun 2020, Ini Besaran Angkanya di Kota-Kabupaten Pasuruan

Gubernur Tetapkan UMK Tahun 2020, Ini Besaran Angkanya di Kota-Kabupaten Pasuruan

RADAR BROMO – Gubernur Jawa Timur telah menetapkan UMK untuk semua kabupaten/kota di Jawa Timur. Di wilayah edar Jawa Pos Radar Bromo, UMK untuk Kabupaten Pasuruan menduduki posisi tertinggi. Yaitu, ditetapkan Rp 4.190.133,19. Latifah Hanum, sekretaris Federasi Sarikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SP RTMM) SPSI Kabupaten Pasuruan mengatakan tidak kaget dengan UMK yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur. “Kami tidak kaget karena angka tersebut memang sesuai dengan kenaikan berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015,”…

Selengkapnya...

Nihil Penangguhan UMK 2019 di Kota Pasuruan

Nihil Penangguhan UMK 2019 di Kota Pasuruan

PURWOREJO – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pasuruan memastikan pelaku usaha menyanggupi besaran upah minimum kota (UMK) Pasuruan tahun ini. Pasalnya, Disnaker menyebut belum ada perusahaan di Kota Pasuruan yang mengajukan penangguhan UMK. Kepala Disnaker Kota Pasuruan Mahbub Effendi mengungkapkan, besaran UMK Kota Pasuruan tahun ini sebesar Rp 2.575.616. Pihaknya pun sudah melakukan sosialisasi tentang besaran UMK ini pada sejumlah perusahaan di Kota Pasuruan. “Sejauh ini, kami belum menerima keberatan atau penangguhan terkait UMK dari…

Selengkapnya...

Mulai Sosialisasikan UMK Kota Pasuruan Pekan Ini

Mulai Sosialisasikan UMK Kota Pasuruan Pekan Ini

PURWOREJO – Usai mengesahkan besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) tahun 2019, Pemprov langsung bergerak cepat. Pemprov berencana menyosialisasikan besarannya dalam pekan ini pada pengusaha dan perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pasuruan, Mahbub Effendi mengungkapkan besaran UMK Kota Pasuruan 2019 mendatang disahkan sebesar Rp 2.575.616. Besaran UMK ini lebih besar dari pengajuan awal sebesar Rp 2.233.641. Ia mengaku belum dapat memastikan apakah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Pasuruan menyanggupi besaran UMK 2019 ini atau…

Selengkapnya...

UMK 2019 Kabupaten Pasuruan Naik Jadi Rp 3,8 Juta, UMK Probolinggo..

UMK 2019 Kabupaten Pasuruan Naik Jadi Rp 3,8 Juta, UMK Probolinggo..

SURABAYA-Gubernur Jawa Timur, Soekarwo telah menetapkan upah minimum kota/ kabupaten di Jawa Timur, Kamis malam (15/11). Dalam surat keputusan (SK) nomor 188/ 665/ KPTS/ 013/ 2018 itu, Kabupaten Pasuruan termasuk daerah ring 1 atau jajaran tertinggi. UMK di Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebesar Rp 3.861.518. Kabupaten Pasuruan berada di urutan ke empat UMK tertinggi se-Jatim. Di bawah Kota Surabaya (Rp 3.871.052); Kabupaten Gresik (Rp 3.867.874) dan Kabupaten Sidoarjo (Rp 3.864.696). Dengan begitu, UMK 2019 Kabupaten Pasuruan…

Selengkapnya...

Lakukan Survei Pekan Depan untuk Pembanding sebelum UMK 2019 Ditentukan

Lakukan Survei Pekan Depan untuk Pembanding sebelum UMK 2019 Ditentukan

PURWOREJO – Dinas Tenaga Kerja mulai bersiap sebelum penentuan upah minimum kota (UMK) untuk tahun 2019 mendatang. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dewan Pengupahan bakal melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) pekan depan. Kepala Disnaker Kota Pasuruan Mahbub Effendi mengungkapkan, penentuan UMK tahun 2019 tidak akan berbeda dengan tahun 2018. UMK harus mengacu dari inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 5,15 persen. “Besaran UMK masih akan kami bahas mulai Senin…

Selengkapnya...