UMK 2019 Kabupaten Pasuruan Naik Jadi Rp 3,8 Juta, UMK Probolinggo..

UMK 2019 Kabupaten Pasuruan Naik Jadi Rp 3,8 Juta, UMK Probolinggo..

SURABAYA-Gubernur Jawa Timur, Soekarwo telah menetapkan upah minimum kota/ kabupaten di Jawa Timur, Kamis malam (15/11). Dalam surat keputusan (SK) nomor 188/ 665/ KPTS/ 013/ 2018 itu, Kabupaten Pasuruan termasuk daerah ring 1 atau jajaran tertinggi. UMK di Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebesar Rp 3.861.518. Kabupaten Pasuruan berada di urutan ke empat UMK tertinggi se-Jatim. Di bawah Kota Surabaya (Rp 3.871.052); Kabupaten Gresik (Rp 3.867.874) dan Kabupaten Sidoarjo (Rp 3.864.696). Dengan begitu, UMK 2019 Kabupaten Pasuruan…

Selengkapnya...

Usulan UMK Tembus Rp 4,2 Juta, Apa Kata Pengusaha?

Usulan UMK Tembus Rp 4,2 Juta, Apa Kata Pengusaha?

PANDAAN – Kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Pasuruan 2019 disebut Apindo setempat, akan mengancam kondisi perusahaan di kabupaten. Dengan nilai yang tinggi, perusahaan bisa gulung tikar. Bahkan, bisa eksodus atau keluar dari Kabupaten Pasuruan. Apindo sendiri mengusulkan angka Rp 3,8 juta saat rapat penentuan UMK Pasuruan yang digelar Dewan Pengupahan, Selasa (6/11). Sementara Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Pasuruan, kukuh dengan angka perhitungannya sendiri. Yaitu, Rp 4,2 juta. Rapat yang digelar di aula Dinas…

Selengkapnya...

Lakukan Survei Pekan Depan untuk Pembanding sebelum UMK 2019 Ditentukan

Lakukan Survei Pekan Depan untuk Pembanding sebelum UMK 2019 Ditentukan

PURWOREJO – Dinas Tenaga Kerja mulai bersiap sebelum penentuan upah minimum kota (UMK) untuk tahun 2019 mendatang. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dewan Pengupahan bakal melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) pekan depan. Kepala Disnaker Kota Pasuruan Mahbub Effendi mengungkapkan, penentuan UMK tahun 2019 tidak akan berbeda dengan tahun 2018. UMK harus mengacu dari inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 5,15 persen. “Besaran UMK masih akan kami bahas mulai Senin…

Selengkapnya...

Serikat Buruh Mulai Survei KHL di Tiga Pasar untuk Pembanding Angka UMK

Serikat Buruh Mulai Survei KHL di Tiga Pasar untuk Pembanding Angka UMK

SUKOREJO – Menjelang rapat Dewan Pengupahan, gabungan serikat buruh di Kabupaten Pasuruan mulai melakukan survei harga pasar sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Nantinya, hasil survei ini akan dibahas pada rapat Dewan Pengupahan sebagai pembanding usulan Upah Minimum Regional (UMR) 2019. Gunawan Karyanto, ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Pasuruan mengatakan, survei harga pasar rencananya dilakukan dua kali. Yang pertama dilakukan Sabtu (27/10) dan yang ke dua dilakukan pada awal November ini. “Kami lakukan…

Selengkapnya...

UMK di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Diprediksi Naik Jadi Rp 3,8 Juta

UMK di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Diprediksi Naik Jadi Rp 3,8 Juta

PASURUAN – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan diprediksi naik menjadi Rp 3,8 juta. Kenaikan itu bisa diprediksi, mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meski sudah diprediksi, namun kenaikan tidak serta merta diputuskan. Karena masih harus diputuskan oleh Dewan Pengupahan. Pada PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, penetuan UMK 2019 ditetapkan, bahwa inflasi nasional sebesar 2,88 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi nasional diketahui sebesar 5,15 persen. Sehingga, penentuan besaran upah minimum bertambah 8,03 persen. Inflasi itu diketahui…

Selengkapnya...

Periode Lama Usai, Formasi Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan Diperbarui

Periode Lama Usai, Formasi Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan  Diperbarui

PASURUAN– Di tahun 2018 ini, Dewan Pengupahan di Kabupaten Pasuruan dibentuk kembali. Ini lantaran masa periode dewan pengupahan yang lama sudah habis. Sehingga untuk penentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK ) tahun 2019, dewan pengupahan yang baru yang akan rapat dan pengusulan besaran UMK ke Bupati Pasuruan. Agus Hernawan, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa masa periode dewan pengupahan memang hanya 3 tahun. Sehingga tahun ini Dewan Pengupahan dibentuk kembali. Dan SK pembentukan…

Selengkapnya...