Pleidoi Didik: Dana Hibah PSSI untuk Kampanye Pilwali Pasuruan

Pleidoi Didik: Dana Hibah PSSI untuk Kampanye Pilwali Pasuruan

PASURUAN, Radar Bromo– Edy Hari Respati Setiawan alias Didik berkelit menikmati dana hibah PSSI Askot Pasuruan senilai Rp 3,8 miliar. Dirinya menyebut, dana hibah terpakai pihak lain dan hanya menyisakan Rp 944 juta. Pembelaan itu disampaikan Didik, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Askot Pasuruan di PN Tipikor Surabaya. Didik membacakan pembelaan atau pleidoi atas dirinya di depan majelis hakim, Kamis (27/2). Pada pleidoinya, Didik menyatakan keberatan dengan tuntutan dan denda yang…

Selengkapnya...

Lilik Eks Kabid Olahraga Menangis saat Divonis 3 Tahun, Ini Rincian Putusan Hakim

Lilik Eks Kabid Olahraga Menangis saat Divonis 3 Tahun, Ini Rincian Putusan Hakim

BANGIL, Radar Bromo – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya memvonis bersalah Eks Kabid Olahraga di Dispora Kabupaten Pasuruan Lilik Wijayanti. Terdakwa kasus dugaan korupsi di tubuh Dispora itu dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Ia dianggap melanggar pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 tentang pemberantasan korupsi. Dia dinyatakan terbukti menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Bukan hanya kurungan…

Selengkapnya...

Bacakan Pleidoi, Lilik Minta Bebas, Pengacara Tegaskan Tanggung Jawab Bendahara

Bacakan Pleidoi, Lilik Minta Bebas, Pengacara Tegaskan Tanggung Jawab Bendahara

BANGIL, Radar Bromo – Penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan, Wiwik Tri Hariyati meminta majelis hakim membebaskan kliennya. Sebab, terdakwa Lilik Wijayanti yang merupakan eks Kabid Olahraga, dinilai tak bersalah. Permintaan itu diungkapkan Wiwik dalam sidang pembacaan pleidoi, Selasa (21/1). Tidak hanya Wiwik yang membacakan pleidoi. Lilik saat sidang juga membacakan pleidoi. Namun, pleidoi yang dibacanya berbeda dengan yang dibaca Wiwik, penasihat hukumnya. Hanya saja isi dari pleidoi yang dibacakan Lilik,…

Selengkapnya...

Eks Kabid Olahraga Dispora Dituntut 7 Tahun, Terancam Dimiskinkan

Eks Kabid Olahraga Dispora Dituntut 7 Tahun, Terancam Dimiskinkan

BANGIL, Radar Bromo – Lilik Wijayanti, terdakwa kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan, bakal mendekam lebih lama di penjara. Dalam sidang lanjutan Selasa (7/1), eks Kabid Olahraga itu dituntut hukuman 7 tahun penjara. Tuntutan itu diberikan atas pelanggaran pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Ia dianggap telah memperkaya diri sendiri atau orang lain hingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Bahkan,…

Selengkapnya...

Minta Kejari Seret Tersangka Lain Kasus Dispora

Minta Kejari Seret Tersangka Lain Kasus Dispora

BANGIL, Radar Bromo – Langkah Kejari Kabupaten Pasuruan dalam mengusut dugaan korupsi di Dispora setempat, terus mendapat sorotan. Tidak adanya tersangka baru, menjadi alasan. Sejumlah kalangan mendesak agar Kejari tidak diam di tempat. “Kami mendukung Kejari untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan,” kata Ketua LSM Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Habib Yusuf Asyegaf. Yusuf memandang, fakta-fakta persidangan sudah mengarah ke tersangka lain. Seharusnya, Kejari bisa mengambil langkah. Supaya, kasus yang menyita…

Selengkapnya...

Abdul Munif Tak Membantah Ada Pemotongan Anggaran 10 Persen Anggaran di Dispora

Abdul Munif Tak Membantah Ada Pemotongan Anggaran 10 Persen Anggaran di Dispora

BANGIL, Radar Bromo– Mantan Kepala Dinas Dispora Kabupaten Pasuruan, Abdul Munif berkelit atas pemberian perintah dalam pemotongan anggaran sebesar 10 persen dan Rp 2 juta pada setiap kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan. Lelaki yang kini menjabat sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut menegaskan, kalau adanya pemotongan sebesar 10 persen itu, adalah kesepakatan bersama. Pihaknya pun tak mengetahui siapa yang memberikan ide atas adanya pemotongan tersebut. Dalam sidang tersebut, Abdul Munif mengakui adanya pemotongan sebesar 10 persen…

Selengkapnya...

Korupsi Dispora: Rapat Putuskan Pemotongan 10 Persen, Lilik Ambil Uang Hanya untuk Beli Piring

Korupsi Dispora: Rapat Putuskan Pemotongan 10 Persen, Lilik Ambil Uang Hanya untuk Beli Piring

BANGIL, Radar Bromo – Siapa sebenarnya yang memutuskan pemotongan anggaran sebesar 10 persen untuk setiap kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan selama tahun 2017? Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Dispora di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya terungkap, keputusan itu dihasilkan dalam rapat internal Dispora. Namun, siapa yang memunculkan ide itu pertama kali dalam rapat, belum terungkap. Saksi yang diperiksa pada sidang lanjutan, Selasa (3/12) malam, hanya menyebut bahwa keputusan itu dihasilkan dalam rapat. Selanjutnya, keputusan itulah yang…

Selengkapnya...

Kasus Dispora Kab Pasuruan Jilid 2, Kejari Tunggu Sidang Lilik

Kasus Dispora Kab Pasuruan Jilid 2, Kejari Tunggu Sidang Lilik

BANGIL, Radar Bromo – Langkah Kejari Kabupaten Pasuruan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan jadi sorotan. Sebab, sejauh ini baru satu tersangka yang telah ditetapkan tersangka yang telah disidang dan telah ditahan. Ia adalah Lilik Wijayanti, eks kabid. Padahal, kejaksaan pernah menggembar-gemborkan adanya tersangka lain. Hal inilah yang dipertanyakan aktivias asal Pasuruan timur, Ismail Makki. Pihaknya mendorong pihak kejaksaan untuk lebih serius menangani kasus Dispora Kabupaten Pasuruan. Sebab, ia yakin ada…

Selengkapnya...

Kasus Dugaan Korupsi di Dispora Kab Pasuruan Mulai Disidang

Kasus Dugaan Korupsi di Dispora Kab Pasuruan Mulai Disidang

BANGIL, Radar Bromo – Kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan dengan terdakwa Lilik Wijayanti, mulai disidangkan, Senin (15/10). Eks Kabid Olahraga ini mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Sidang perdana bagi Lilik –panggilannya-, mengagendakan pembacaan dakwaan. Ia didakwa pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 atau pasal 12 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas…

Selengkapnya...

Sidang Perdana PK, Mantan Wali Kota Buchori Tak Ajukan Bukti Baru

Sidang Perdana PK, Mantan Wali Kota Buchori Tak Ajukan Bukti Baru

SIDOARJO – Tidak ada bukti baru yang diajukan mantan wali Kota Probolinggo dua periode, Muhammad Buchori saat sidang Peninjauan Kembali (PK) perdananya, Selasa (12/3). Ia hanya mengajukan upaya hukum lanjutan karena faktor keberatan atas putusan Mahkamah Agung (MA). Maklum, putusan kasasi yang diterima Buchori memang berat. Yakni, empat tahun penjara. Putusan tersebut lebih berat dua tahun dari putusan di tingkat banding dan pengadilan tingkat pertamanya. “Isinya mengenai hal itu. Tapi, kami tidak mempunyai novum atau…

Selengkapnya...
1 2