alexametrics
32.3 C
Probolinggo
Thursday, 29 October 2020
- Advertisement -

TAG

smpn 1 tutur

Polemik di SMPN 1 Tutur, Dewan Pendidikan Tegaskan Sumbangan

TUTUR, Radar Bromo - Proses klarifikasi polemik penarikan sumbangan atau pungutan di SMPN 1 Tutur oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan akhirnya tuntas. Hasilnya, Dewan...

Dewan Pendidikan Juga Klarifikasi Wali Murid untuk Selidiki Dugaan Pungutan di SMPN 1 Tutur

TUTUR, Radar Bromo - Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan masih terus mendalami adanya dugaan pungutan di SMPN 1 Tutur, Kabupaten Pasuruan. Targetnya, penelusuran itu rampung...

Dewan Pendidikan Bakal Klarifikasi-Panggil Para Pihak soal Keluhan Wali Murid SMPN 1 Tutur

TUTUR, Radar Bromo - Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan akan menurunkan tim untuk mengklarifikasi pungutan yang dikeluhkan sejumlah wali murid kelas VII di SMPN 1...

Dispendik Sebut Tarikan Sumbangan di SMPN 1 Tutur Sesuai Prosedur

TUTUR, Radar Bromo - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Iswahyudi angkat bicara terkait tudingan adanya pungutan di SMPN 1 Tutur yang dikeluhkan beberapa wali murid...

Wali Murid SMPN 1 Tutur Tanyakan Penggunaan BOS hingga Sumbangan

TUTUR, Radar Bromo - Sejumlah wali murid pelajar kelas VII, SMPN 1 Tutur Senin pagi (24/2) mendatangi sekolah setempat. Mereka menemui kepala sekolah dan pengurus...

Latest news

Rencana Normalisasi Kalimati; Sosialisasikan Uang Pengganti Rumah

Penggusuran memang menjadi pilihan saat program normalisasi Kalimati atau Bangiltak direalisasikan. Tapi, hal itu tidak akan dilakukan serta merta tanpa solusi bagi warga.

Ini Kata Misbakhun tentang UU Ciptaker, Disebut Justru Pro Rakyat

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun, menepis isu miring mengenai UU Cipta Kerja.

Dewan Sebut Pemilik Usaha yang Cemarkan Kaliputih Harus Disanksi

Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, mendesak kasus ini terus diselidiki dan pemilih usaha harus disanksi tegas.

BSU Pekerja Gelombang 2 Pasuruan-Probolinggo Cair Mulai November

Pencairan gelombang pertama sudah dicairkan sebesar Rp 1,2 juta sejak pertengahan Agustus sampai Oktober ini.

Laporan Perusakan APK Belum Sempurna, Tim Punya Waktu Dua Hari

Syarat formil itu meliputi subyek pelapor, terlapor, waktu kejadian serta saksi-saksi.
- Advertisement -