Usai Tahan Pasutri, Polisi Hentikan Penyelidikan Sertifikat Tanah Palsu

Usai Tahan Pasutri, Polisi Hentikan Penyelidikan Sertifikat Tanah Palsu

PURWODADI, Radar Bromo – Langkah penyelidikan polisi atas kasus sertifikat tanah palsu, akan berakhir di Nursiati, 44 dan Syamsul Arifin, 41. Polisi kemungkinan tak bisa menambah tersangka lagi selain pasutri warga Dusun Rejopasang, Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Penyebabnya, pembuat sertifikat tanah sudah meregang nyawa. Sebelumnya, Nursiati dan Syamsul Arifin dibekuk Selasa (21/1). Keduanya tersandung kasus penipuan yang diawali dengan perkara utang Rp 60 juta. Pasutri ini sempat menaruh jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Saat unit…

Selengkapnya...

Utang Rp 60 Juta, Pasutri di Purwoadi Ini Jaminkan Sertifikat Palsu, Akhirnya Dibekuk Polisi

Utang Rp 60 Juta, Pasutri di Purwoadi Ini Jaminkan Sertifikat Palsu, Akhirnya Dibekuk Polisi

PURWODADI, Radar Bromo – Pasangan suami-istri (pasutri) Nursiati, 44 dan Syamsul Arifin, 41, diamankan Polsek Purwodadi. Mereka diamankan setelah diketahui menjaminkan sertifikat tanah palsu untuk berutang. Petugas Buser Polsek Purwodadi mengamakan keduanya Selasa (21/1) pukul 18.00 di rumah mereka. Yaitu di Dusun Rejopasang, Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kanit Reskrim Polsek Purwodadi Aiptu Joko Santoso menjelaskan, peristiwa itu berawal pada Mei 2018. Saat itu mereka berutang uang Rp 60 juta pada Sartini, 35, warga…

Selengkapnya...

Program PTSL di Kab Probolinggo Tahun Ini Capai 45.000 Bidang, Masing-masing di Kecamatan Ini

Program PTSL di Kab Probolinggo Tahun Ini Capai 45.000 Bidang, Masing-masing di Kecamatan Ini

KRAKSAAN, Radar Bromo – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Probolinggo tahun ini mencakup 45.000 bidang. Jumlah tersebut tersebar di tujuh kecamatan dengan pembagian bidang yang berbeda-beda. Tujuh kecamatan itu meliputi, 16.850 bidang pada 7 desa di Kecamatan Maron; 2.100 bidang pada 1 desa di Kecamatan Kraksaan; 9.200 bidang pada 4 desa di Kecamatan Tegalsiwalan; 10.400 bidang pada 6 desa di Kecamatan Sukapura; 2.150 bidang pada 1 desa di Kecamatan Pakuniran; 2.200 bidang…

Selengkapnya...

Terlalu Lama, Warga Pertanyakan Penerbitan Sertifikat Pengganti

Terlalu Lama, Warga Pertanyakan Penerbitan Sertifikat Pengganti

PASURUAN – Pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan mendapat keluhan dari warga lantaran lamanya pengurusan sertifikat. Pasalnya, pengurusan berupa sertifikat pengganti yang dilakukan sejak 2016 silam, hingga kini tak kunjung selesai. Keluhan itu salah satunya disampaikan Muhammad Nasrul, warga Kota Malang. Selasa (19/2), dia akhirnya mendatangi kantor BPN Kabupaten Pasuruan di Jalan Pahlawan. Ia meminta kejelasan BPN terkait janji segera menerbitkan sertifikat pengganti sebuah lahan di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. Nasrul mengungkapkan,…

Selengkapnya...

Kuota Sertifikat Tanah Nelayan Turun, Tahun Depan Cuma Segini

Kuota Sertifikat Tanah Nelayan Turun, Tahun Depan Cuma Segini

BANGIL – Nelayan Kabupaten Pasuruan kembali mendapatkan jatah bantuan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat). Namun, kuota tahun depan lebih sedikit dibanding tahun ini. Jika tahun ini dapat 163 Sehat, tahun depan hanya dijatah 100 Sehat. Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Alamsyah Supriadi mengatakan, program sehat akan terus dilanjutkan. Tahun depan pihaknya mendapatkan kuota 100 sertifikat. “Untuk tahun ini ada 163 bidang tanah nelayan yang diberikan sertifikat tanah. Sedangkan, tahun depan alokasi…

Selengkapnya...

Sertifikat Tanah untuk Nelayan Ditarget Selesai Akhir Tahun

Sertifikat Tanah untuk Nelayan Ditarget Selesai Akhir Tahun

BANGIL – Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan terus memproses Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) untuk 163 nelayan di Kabupaten Pasuruan. Semuanya ditargetkan selesai Desember tahun ini. Alamsyah Supriadi, kepala Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan mengatakan, sampai akhir bulan Oktober, proses sertifikasi masih berlangsung. “Saat ini ada yang administrasi sudah lengkap, tapi juga masih ada yang proses pengukuran lahan, pemberkasan, dan sebagainya,” jelasnya. Dijelaskannya, Sehat adalah program pemerintah pusat dan berjalan sejak 2008. Tujuannya, agar nelayan memiliki…

Selengkapnya...