Temukan Ijazah Ponpes Ditolak untuk Daftar Pilkades, Wadul Dewan

Temukan Ijazah Ponpes Ditolak untuk Daftar Pilkades, Wadul Dewan

BANGIL, Radar Bromo – Banyaknya lulusan ponpes yang tak bisa diterima saat mendaftar bakal calon kades, menjadi perhatian sejumlah kalangan. Selasa (10/9), sejumlah warga yang mengatasnamakan diri Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Distrik Pasuruan, mendatangi dewan untuk meminta kejelasan. Ketua GMBI Distrik Pasuruan Asy’ari mengaku, banyak laporan masyarakat yang diterimanya. Mereka mengeluh tak bisa mencalonkan diri menjadi bakal calon kades lantaran ditolak panitia. Penyebabnya, mereka menggunakan ijazah Yarfailah yang merupakan keluaran dari pendidikan nonformal, ponpes. “Banyak…

Selengkapnya...

Dari 243 Pilkades di Kab Pasuruan, 201 Incumbent Kembali Mencalonkan

Dari 243 Pilkades di Kab Pasuruan, 201 Incumbent Kembali Mencalonkan

BANGIL, Radar Bromo-Jabatan kepala desa (kades) ternyata cukup “seksi”, sehingga cukup diminati. Hal ini terbukti dengan banyaknya incumbent yang berencana mencalonkan diri lagi jadi kepala desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, ada 201 incumbent yang berencana kembali maju dalam ajang kontestasi pilkades. Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Rido Nugroho menyampaikan, proses pendaftaran pilkades sudah dimulai. Memang, jumlah pasti bakal calon (balon) pilkades yang ikut…

Selengkapnya...

Butuh Belasan Miliar untuk Pilkades 242 Desa, Anggaran per Desa Tunggu Bupati

Butuh Belasan Miliar untuk Pilkades 242 Desa, Anggaran per Desa Tunggu Bupati

BANGIL – Pemkab Pasuruan memastikan akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) di 242 desa di Kabupaten Pasuruan. Karenanya, pilkades serentak itu telah dialokasikan anggaran Rp 19 miliar. Dana ini dialokasikan untuk menunjang kegiatan pemilihan di setiap desa. Mulai pencetakan undangan, kertas suara, dan sejumlah sarana dan prasarana lainnya. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Ridho Nugroho mengatakan, total anggaran biaya penyelenggaraan pilkades serentak sudah didok. Untuk 242 desa, disiapkan anggaran…

Selengkapnya...

Diajukan Rp 1,5 Miliar, Dana Pendampingan Pilkades Cuma Disetujui Segini

Diajukan Rp 1,5 Miliar, Dana Pendampingan Pilkades Cuma Disetujui Segini

BANGIL – Pesta demokrasi di tingkat desa, ternyata juga menelan dana yang tak murah. Betapa tidak, untuk biaya pendampingannya saja, Pemkab harus merogoh dana hingga Rp 1 miliar. Dana itu belum termasuk untuk kegiatan penyelenggaraan pilkades yang bisa mencapai belasan miliar rupiah. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Rido Nugroho mengungkapkan, biaya untuk pendampingan pilkades telah didok dalam APBD 2019. Hasilnya, pemerintah daerah menyiapkan dana Rp 1 miliar. “Dana…

Selengkapnya...

Dana Terbatas, Dana Pilkades Diefisiensi, Butuhnya Rp 1,5 M tapi Diajukan Rp 1 M

Dana Terbatas, Dana Pilkades Diefisiensi, Butuhnya Rp 1,5 M tapi Diajukan Rp 1 M

BANGIL – Biaya pendampingan untuk pelaksanaan pilkades serentak 2019 di Kabupaten Pasuruan, diprediksi bakal di bawah kebutuhan. Efisiensi penganggaran dalam pendampingan, membuat anggaran yang akan direalisasikan bakal jauh lebih kecil. Kabid Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Rido Nugroho mengatakan, kebutuhan untuk pendampingan pilkades serentak 2019, bisa menelan dana Rp 1,5 miliar. Namun, keterbatasan anggaran membuat penghematan harus dilakukan. Sehingga, anggaran yang direalisasikan bakal kurang dari kebutuhan. Rido -sapaannya- menguraikan,…

Selengkapnya...