ott kpk di kota pasuruan

PASURUAN, Radar Bromo – Terjerat kasus suap proyek gedung PLUT KUMKM, membuat Dwi Fitri Nurcahyo terancam dipecat sebagai ASN. Pemkot Pasuruan saat ini masih memproses pemecatan mantan Plh Kepala Dinas PUPR itu. Proses tersebut dilakukan lantaran perbuatan tindakan pidana korupsi, adalah pelanggaran yang berat. Berapapun jumlah hukumannya, seorang ASN harus diberhentikan dengan tidak hormat. Jika dipecat, Dwi juga tidak akan menerima hak-haknya, seperti pensiun. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Mokhamad Faqih mengaku tengah menindaklanjuti…

PASURUAN, Radar Bromo – Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Itu, setelah putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur memperberat hukuman subsider untuknya. Pria yang kini menjadi terdakwa kasus suap proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT–KUMKM) di Kota Pasuruan itu, mengajukan kasasi setelah salinan putusan banding keluar. Hal itu diutarakan pengacara Setiyono, Robinson. “Relaas dan salinan putusan bandingnya sudah kami terima dan kami pelajari….

SURABAYA, Jawa Pos – Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Menyusul putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang lebih berat dibanding putusan PN Tipikor Surabaya. Rencana untuk menempuh upaya hukum lanjutan itu disampaikan Robinson, pengacara Setiyono. Karena keputusan banding yang lebih berat itu, pihaknya berencana mengajukan kasasi. ”Kami masih menunggu relaas serta salinan putusan dari Pengadilan. Karena itu, sebagai dasar kami untuk mendiskusikannya dengan klien kami,” ucap Robinson,…

PASURUAN – Dugaan korupsi proyek PLUT KUMKM yang menjerat Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono berlanjut hingga tingkat banding. Baik penasihat hukum Setiyono maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, kini menunggu putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Penasihat Hukum Setiyono, Robinson mengaku belum mengetahui apakah perkara itu telah diputus oleh majelis hakim tinggi yang diketuai Robert Simorangkir. Sebab, pihaknya belum menerima salinan putusan hingga saat ini. “Kami belum menerima salinan putusannya sampai saat ini. Jadi,…