WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2019 itu diterima Selasa (30/6) di auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.
Selengkapnya...
KANIGARAN – Pemkot Probolinggo memang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018. Namun, masih ada catatan dari LHP BPK dalam LKPD tersebut. Menyikapi catatan itu, DPRD Kota Probolinggo pun memberikan sejumlah rekomendasi pada Pemkot Probolinggo. Rekomendasi diberikan, terutama karena ada masalah yang sama setiap tahunnya. Dan, masalah itu selalu menjadi catatan dalam LHP BPK. “Meskipun Pemkot Probolinggo meraih opini WTP, tetap ada catatan yang menyertainya. Kami…
Selengkapnya...
PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Jumat (17/5). Bagi Kota Probolinggo, ini jadi yang ke dua berturut-turut setelah sebelumnya sempat “puasa”. Dari Kota Probolinggo, penyerahan opini WTP diterima langsung Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Ia didampingi Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur; Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Imanto; serta Plt Kepala Inspektorat Tartib Goenawan. “Alhamdulillah,…
Selengkapnya...
KRAKSAAN – Pemkab Probolinggo kembali mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terakhir, penghargaan ini diraih atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Penghargaan terakhir yang diberikan tahun 2019 tersebut, adalah prestasi yang mampu dipertahankan selama enam tahun. Opini tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2018. Dengan demikian, Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini WTP sejak tahun 2013 silam….
Selengkapnya...
MAYANGAN – Pemkot Probolinggo menargetkan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2018. Seluruh OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo pun diharapkan segera mengumpulkan laporan keuangan. Sehingga, Pemkot Probolinggo bisa menyerahkan laporan keuangan tepat waktu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk merealisasikan hal itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo memberikan deadline, 18 Januari 2019 sebagai batas pengumpulan laporan keuangan bagi OPD. “Targetnya 18 Januari 2019, OPD sudah mengumpulkan…
Selengkapnya...
BANGIL – Punya istri yang bisa memiliki penghasilan sendiri
