Masa Kerja Selesai Tapi Belum Laporan, Panja Sebut Tunggu Rapat Paripurna

Masa Kerja Selesai Tapi Belum Laporan, Panja Sebut Tunggu Rapat Paripurna

PASURUAN – Meski masa kerjanya telah berakhir, Panitia Kerja (Panja) LHP BPK DPRD Kota Pasuruan, belum juga melaporkan hasil kerjanya. Laporan Panja disebut telah tuntas dirumuskan. Akan tetapi, penyampaiannya menunggu digelar rapat paripurna. Ketua Panja LHP BPK, Ismu Hardiyanto menyampaikan, pihaknya telah merumuskan laporan Panja sesuai dengan kinerjanya selama ini. Di antaranya memuat hasil hearing Panja dengan Pemprov Jawa Timur, guna menguatkan pendapat hukum dalam rekomendasi. Politisi PKS itu juga mengaku belum menyampaikan laporan Panja…

Selengkapnya...

Panja Minta Pendapat ke BPK dan Pemprov soal Utang Pembayaran Proyek

Panja Minta Pendapat ke BPK dan Pemprov soal Utang Pembayaran Proyek

PASURUAN – Panitia Kerja (Panja) Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kota Pasuruan, belum juga merumuskan rekomendasi yang akan diberikan kepada Pemkot setempat. Itu dikarenakan saat ini Panja masih mengumpulkan pendapat hukum dari berbagai pihak. Wakil Ketua Panja LHP BPK, M Arief Ilham mengaku, Panja telah berkonsultasi dengan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Senin (24/6) lalu. “Kami konfirmasi apa saja yang disampaikan pihak Pemkot sewaktu hearing dengan Panja,” ujarnya kemarin (27/6). Di…

Selengkapnya...

Masa Kerja Panja LHP BPK Kota Pasuruan Diperpanjang, Ini Alasannya

Masa Kerja Panja LHP BPK Kota Pasuruan Diperpanjang, Ini Alasannya

PASURUAN – Panitia Kerja DPRD Kota Pasuruan akan segera menyusun rekomendasi untuk LHP BPK atas LKPD TA 2018 Kota Pasuruan. Namun, penyusunan rekomendasi itu masih menunggu Panja LHP BPK berkonsultasi dengan BPK. Untuk kepentingan konsultasi itu, masa kerja Panja pun diperpanjang. Sedianya, masa kerja Panja berakhir pada 20 Juni. Namun, kemudian diperpanjang sampai sepekan ke depan. “Masa kerja Panja diperpanjang karena kami belum sempat bertemu dengan BPK, Senin lalu. BPK mengagendakan konsultasi Panja digelar Senin…

Selengkapnya...

Ini Rekomendasi DPRD Terkait LHP BPK Kota Probolinggo 2018

Ini Rekomendasi DPRD Terkait LHP BPK Kota Probolinggo 2018

KANIGARAN – Pemkot Probolinggo memang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018. Namun, masih ada catatan dari LHP BPK dalam LKPD tersebut. Menyikapi catatan itu, DPRD Kota Probolinggo pun memberikan sejumlah rekomendasi pada Pemkot Probolinggo. Rekomendasi diberikan, terutama karena ada masalah yang sama setiap tahunnya. Dan, masalah itu selalu menjadi catatan dalam LHP BPK. “Meskipun Pemkot Probolinggo meraih opini WTP, tetap ada catatan yang menyertainya. Kami…

Selengkapnya...

Rencana Panja LHP BPK Kota Pasuruan Konsultasi dengan BPK Ditunda

Rencana Panja LHP BPK Kota Pasuruan Konsultasi dengan BPK Ditunda

PASURUAN – Panitia Kerja (Panja) LHP BPK DPRD Kota Pasuruan sejatinya mengagendakan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, Senin (17/6). Namun, hal itu urung terlaksana. Panja pun akhirnya hanya menggelar koordinasi internal dengan anggota. “Tadinya kami memang mau ke BPK hari ini (17/6). Hal itu untuk mengonfirmasi rencana aksi yang dilakukan Pemkot Pasuruan. Akan tetapi, tidak bisa hari ini. BPK meminta Senin depan,” kata Ketua Panja LHP BPK Ismu Hardiyanto. Lantaran…

Selengkapnya...

Karena Nunggak Pembayaran 4 Proyek Ini, Pemkot Pasuruan Hanya Raih WDP

Karena Nunggak Pembayaran 4 Proyek Ini, Pemkot Pasuruan Hanya Raih WDP

PASURUAN – Panitia Kerja (Panja) LHP BPK DPRD Kota Pasuruan kini fokus mengurai temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan TA 2018. Yang jadi sorotan yaitu ditemukannya empat proyek di Kota Pasuruan yang belum tuntas pembayarannya. Ketua Panja LHP BPK Ismu Hardiyanto menyampaikan, temuan ini diyakini menjadi salah satu penyebab menurunnya status predikat LHP BPK atas LKDP Kota Pasuruan TA 2018. Pada tahun 2017, Pemkot Pasuruan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)….

Selengkapnya...

DPRD Bentuk Panja LHP BPK untuk Pertanyakan Penyebab Raih WDP

DPRD Bentuk Panja LHP BPK untuk Pertanyakan Penyebab Raih WDP

PASURUAN – Predikat wajar dengan pengecualian (WDP) yang diraih Pemkot Pasuruan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 mulai disikapi DPRD Kota Pasuruan. DPRD membentuk panitia kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) untuk LKPD TA 2018. Ketua Panja LHP BPK Ismu Hardiyanto menyebut, pembentukan Panja dilakukan sebagai bentuk tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki badan legislatif. Pembentukan Panja dilakukan karena Kota Pasuruan mendapat predikat WDP dalam LHP BPK tahun 2018….

Selengkapnya...
1 2 3