Hukuman Setiyono Diringankan Mahmakah Agung, Lalu Apa Langkah Selanjutnya?

Hukuman Setiyono Diringankan Mahmakah Agung, Lalu Apa Langkah Selanjutnya?

PASURUAN, Radar Bromo – Upaya hukum kasasi yang ditempuh Wali Kota Pasuruan (nonaktif) Setiyono, dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Setiyono dipotong. Hukuman Setiyono jadi lebih ringan 2 tahun 4 bulan, jika dibandingkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam amar putusan nomor 3781 K/Pid.Sus/2019 tanggal 4 Desember 2019, MA membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada 11 Juli 2019. MA juga menyatakan Setiyono terbukti melanggar…

Selengkapnya...

Dwi Fitri Segera Dipecat, Pemkot Sudah Terima Salinan Putusan Majelis Hakim

Dwi Fitri Segera Dipecat, Pemkot Sudah Terima Salinan Putusan Majelis Hakim

PASURUAN, Radar Bromo – Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo segera dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan. Ia juga tak akan mendapat pensiun sebagai konsekuensi atas kasus korupsi yang menjeratnya. Keputusan ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan Mokhammad Faqih. Menyusul salinan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk Dwi Fitri Nurcahyo yang sudah diterima BKD. Putusan majelis hakim itu sudah dinyatakan inkracht. Dengan…

Selengkapnya...

Tak Banding, Dwi Fitri Nurcahyo Kini Diproses Pecat

Tak Banding, Dwi Fitri Nurcahyo Kini Diproses Pecat

PASURUAN, Radar Bromo – Terjerat kasus suap proyek gedung PLUT KUMKM, membuat Dwi Fitri Nurcahyo terancam dipecat sebagai ASN. Pemkot Pasuruan saat ini masih memproses pemecatan mantan Plh Kepala Dinas PUPR itu. Proses tersebut dilakukan lantaran perbuatan tindakan pidana korupsi, adalah pelanggaran yang berat. Berapapun jumlah hukumannya, seorang ASN harus diberhentikan dengan tidak hormat. Jika dipecat, Dwi juga tidak akan menerima hak-haknya, seperti pensiun. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Mokhamad Faqih mengaku tengah menindaklanjuti…

Selengkapnya...

Tak Terima Putusan Banding, Setiyono Ajukan Kasasi

Tak Terima Putusan Banding, Setiyono Ajukan Kasasi

PASURUAN, Radar Bromo – Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Itu, setelah putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur memperberat hukuman subsider untuknya. Pria yang kini menjadi terdakwa kasus suap proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT–KUMKM) di Kota Pasuruan itu, mengajukan kasasi setelah salinan putusan banding keluar. Hal itu diutarakan pengacara Setiyono, Robinson. “Relaas dan salinan putusan bandingnya sudah kami terima dan kami pelajari….

Selengkapnya...

Gagal saat Banding, Setiyono Bakal Ajukan Kasasi, Kira-kira Bagaimana Hasilnya?

Gagal saat Banding, Setiyono Bakal Ajukan Kasasi, Kira-kira Bagaimana Hasilnya?

SURABAYA, Jawa Pos – Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Menyusul putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang lebih berat dibanding putusan PN Tipikor Surabaya. Rencana untuk menempuh upaya hukum lanjutan itu disampaikan Robinson, pengacara Setiyono. Karena keputusan banding yang lebih berat itu, pihaknya berencana mengajukan kasasi. ”Kami masih menunggu relaas serta salinan putusan dari Pengadilan. Karena itu, sebagai dasar kami untuk mendiskusikannya dengan klien kami,” ucap Robinson,…

Selengkapnya...

Putusan Banding Setiyono Sudah Turun, Hukuman Subsider Diperberat

Putusan Banding Setiyono Sudah Turun, Hukuman Subsider Diperberat

PASURUAN, Radar Bromo – Berakhir sudah penantian Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono atas putusan banding yang diajukannya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang memeriksa permohonan banding Setiyono, telah memutus perkara tersebut. Hasilnya, Majelis Hakim yang diketuai Robert Simorangkir itu, memperberat hukuman subsider untuk Setiyono. Hal itu terungkap dalam amar putusan yang diakses Radar Bromo melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Surabaya. Putusan banding dengan nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY itu telah dibacakan pada 11 Juli….

Selengkapnya...

Setiyono Menanti Putusan Banding yang Sampai Kini Belum Turun

Setiyono Menanti Putusan Banding yang Sampai Kini Belum Turun

PASURUAN – Dugaan korupsi proyek PLUT KUMKM yang menjerat Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono berlanjut hingga tingkat banding. Baik penasihat hukum Setiyono maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, kini menunggu putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Penasihat Hukum Setiyono, Robinson mengaku belum mengetahui apakah perkara itu telah diputus oleh majelis hakim tinggi yang diketuai Robert Simorangkir. Sebab, pihaknya belum menerima salinan putusan hingga saat ini. “Kami belum menerima salinan putusannya sampai saat ini. Jadi,…

Selengkapnya...

Divonis 6 Tahun Setiyono Pilih Pikir-pikir, Apakah Bakal Banding?

Divonis 6 Tahun Setiyono Pilih Pikir-pikir, Apakah Bakal Banding?

PASURUAN – Kasus suap proyek PLUT-KUMKM yang menyandung terdakwa Setiyono, akhirnya mencapai klimaksnya. Senin (13/5), dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Wali Kota Pasuruan nonaktif tersebut, divonis bersalah oleh Majelis Hakim dalam kasus suap yang menyeretnya. Dalam sidang pembacaan putusan, Setiyono divonis dengan hukuman enam tahun pidana. Putusan hakim terbilang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Ketua Majelis Hakim, I Wayan Sosiawan dalam amar putusannya menyatakan, Setiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah…

Selengkapnya...

BLP Sanggah Tudingan JPU KPK soal Lelang PLUT KUMKM yang Dinilai Janggal

BLP Sanggah Tudingan JPU KPK soal Lelang PLUT KUMKM yang Dinilai Janggal

PASURUAN – Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan menyanggah pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai proses lelang proyek PLUT KUMKM. Selama proses lelang proyek bernilai Rp 2,2 miliar itu dinilai telah sesuai dengan ketentuan. Sanggahan itu disampaikan Ketua Pokja II Agus Widodo, Jumat (22/3). Dia menyanggah pernyataan JPU KPK Kiki Ahmad Yani yang menyebutkan sejumlah ketentuan dalam proses lelang proyek. Khususnya lelang proyek yang menggunakan metode pemilihan langsung. Menurut Agus, penentuan…

Selengkapnya...

KPK: Proyek PLUT-KUMKM Janggal Sejak Proses Lelang

KPK: Proyek PLUT-KUMKM Janggal Sejak Proses Lelang

SIDOARJO – Pengondisian beberapa paket pekerjaan di lingkungan Pemkot Pasuruan menjadi fokus utama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ulasan mengenai proses lelang proyek PLUT-KUMKM yang mendasari kegiatan OTT KPK juga menjadi sorotan dalam sidang pemeriksaan saksi di PN Tipikor Surabaya, Senin (18/3). Hal itu terungkap ketika JPU KPK Kiki Ahmad Yani meminta saksi Agus Widodo selaku ketua Pokja II untuk menjelaskan ihwal proses lelang proyek PLUT-KUMKM. Agus menguraikan, saat kali pertama proyek…

Selengkapnya...
1 2 3 6