Waduh, 99 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Pasuruan-Probolinggo Dinonaktifkan

Waduh, 99 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Pasuruan-Probolinggo Dinonaktifkan

BUGULKIDUL, Radar Bromo – Sebanyak 99.692 peserta BPJS Kesehatan yang disubsidi APBN, dinonaktifkan keanggotaannya. Mereka adalah penerima bantuan iuran (PBI) di Pasuruan dan Probolinggo. Indrina Damaryanti, kepala Cabang BPJS Kesehatan Pasuruan menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk Pasuruan dan Probolinggo. Namun, berlaku secara nasional. Per 1 Agustus, pemerintah menonaktifkan total 5,2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan. Termasuk, penonaktifan 99.692 peserta di Pasuruan dan Probolinggo. “Jadi, per awal Agustus di Pasuruan dan Probolinggo ada 99.692…

Selengkapnya...

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Masih Tunggu Kajian

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Masih Tunggu Kajian

PROBOLINGGO – Iuran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), akan dinaikan. Sebab, selama ini BPJS terus defisit. Namun, terkait kenaikan iuran ini, masih tahap pembicaraan dan kajian. Kepala Cabang BPJS Pasuruan Indrina Damaryanti mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 9,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menegaskan enggan menalangi seluruh defisit itu. Sehingga, BPJS harus memperbaiki diri agar bisa mandiri. Menurutnya, salah satu permasalahan inti yang membuat BPJS…

Selengkapnya...

DPRD Minta BPJS Kesehatan GTT/PTT Tetap Dilanjutkan

DPRD Minta BPJS Kesehatan GTT/PTT Tetap Dilanjutkan

KANIGARAN – Komisi III DPRD Kota Probolinggo tidak setuju dengan dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Alasannya, kebijakan itu selama ini sangat membantu jaminan kesehatan GTT/PTT. Jika dinonaktifkan, maka mereka tak lagi dapat jaminan kesehatan. Kecuali membayar sendiri. “Kami tidak setuju dengan adanya penonaktifan BPJS Kesehatan untuk GTT/PTT. Seharusnya bisa dibayarkan dulu untuk GTT dan PTT itu, karena kan sudah dianggarkan saat APBD 2019,” terang Ketua Komisi III…

Selengkapnya...

BPJS Kesehatan GTT/PTT di Kota Probolinggo Dinonaktifkan Sementara

BPJS Kesehatan GTT/PTT di Kota Probolinggo Dinonaktifkan Sementara

KANIGARAN – Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Probolinggo tak lagi bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan. Itu, setelah pemkot setempat menonaktifkan kepesertaan pegawai non-PNS tersebut. Jika ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan itu, GTT/PTT harus membayar iuran secara mandiri. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Imanto tidak menampik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan GTT/PTT. Hal itu diberlakukan pasca turunnya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres ini…

Selengkapnya...

Lagi, Sidang Singkat Gugatan pada BPJS-RSUD dr Moh Saleh

Lagi, Sidang Singkat Gugatan pada BPJS-RSUD dr Moh Saleh

MAYANGAN – Sidang gugatan Rp 1 triliun pada BPJS Cabang Probolinggo dan RSUD dr. Moh Saleh, Selasa (8/1) kembali berjalan singkat. Pengacara penggugat hanya menyerahkan replik secara tertulis dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo Kelas II itu. Sidang sendiri dimulai pukul 11.30 dengan dipimpin hakim ketua Hadi Sunoto didampingi hakim anggota, Lucy Ariesty dan Anton Saiful Rizal. Farid Budi Hermawan, tim kuasa hukum penggugat mengatakan, inti dari replik yaitu menolak tegas permohonan…

Selengkapnya...