alexametrics
28.9 C
Probolinggo
Wednesday, 16 June 2021
Desktop_AP_Top Banner

Sejumlah Tokoh Ormas di Kab Probolinggo Minta Porkab Ditunda

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

KRAKSAAN, Radar Bromo – Tidak hanya Polres Probolinggo yang menyarankan gelaran Pekan Olahraga Kabupaten Probolinggo (Porkab) 2021 ditunda. Sejumlah tokoh dari ormas juga minta Porkab yang sedianya digelar Juli itu, ditunda saja. Sebab, kondisinya belum memungkinkan.

Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Syihabuddin Sholeh misalnya, meminta KONI Kabupaten Probolinggo menunda Porkab tahun ini. Sebab, sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah saat ini. Seperti di Kudus, Jateng dan Bangkalan, Madura.

“Kalau tidak hati-hati, bukan tidak mungkin hal itu juga terjadi di daerah lain. Termasuk di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Pertimbangan lainnya, karena beberapa agenda penting yang dianggap berpotensi menularkan Covid-19 belum boleh digelar sampai saat ini. Baik itu kegiatan keagamaan, maupun nonkeagamaan,

“Tahun ini ibadah haji kembali ditunda. Ini tahun kedua. Pengajian umum dilarang. Salat masih jaga jarak. Bahkan, salat Idul Fitri juga diimbau dilakukan di rumah,” katanya.

Selain itu, kegiatan perkantoran juga belum normal. Ada yang masih menerapkan work from home (WFH). Dunia pendidikan juga belum jelas kapan pembelajaran tatap muka (PTM) akan dimulai.

“Semua ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 belum selesai. Belum lagi, susahnya pemulasaraan jenazah positif Covid-19. Beberapa kejadian, misalnya sampai bentrok dengan petugas medis dan keamanan, karena jenazah diambil paksa oleh keluarganya,” lanjutnya.

Untuk itu, MUI Kabupaten Probolinggo meminta kepada Satgas Kabupaten Probolinggo agar tidak mengizinkan Porkab digelar tahun ini. Meski, panitia sudah menyatakan akan melaksanakan prokes ketat dan tidak ada penonton.

“Tapi, siapa yang bisa menjamin di lapangan? Karena event olahraga ini sangat emosional bagi para pendukungnya. Kalau sampai ada serbuan penonton, akan menjadi masalah baru di lapangan,” tutur Kiai Syihab, panggilannya.

Menurutnya, Porkab tidak perlu dipaksakan dilaksanakan tahun ini. Masih ada waktu di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga, upaya yang selama ini dilakukan untuk mengendalikan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo tidak sia-sia.

“Saat ini masyarakat (termasuk petugas keamanan dan medis) sudah capek. Selama 1 tahun lebih, di bawah kondisi yang mencemaskan dan menakutkan. Semua aktivitas dibatasi. Termasuk aktivitas perekonomian. Kami tidak ingin muncul klaster baru seperti daerah lain. Sehingga masyarakat kembali tidak bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya,” katanya.

Hal senada disampaikan Rois Syuriah PC NU Kraksaan KH Abdul Wasik Hannan. Menurutnya, gelaran Porkab akan menyebabkan kerumunan. Sehingga, potensi penyebaran Covid-19 dapat terjadi.

Selama ini, Pemkab Probolinggo sangat berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak orang. Dengan adanya Porkab, bukan tidak mungkin akan terjadi kelalaian terhadap penerapan protokol kesehatan. Sehingga, kemungkinan terburuk bisa terjadi.

“Kami tidak ingin terjadi kelengahan. Sebab, di Kudus dan Bangkalan terjadi lonjakan kasus akibat lengah. Kami harap Porkab ditunda agar hal serupa tidak terjadi di Kabupaten Probolinggo,” tuturnya.

Selain itu, gelaran Porkab dikhawatirkan akan jadi contoh yang tidak baik. Pemerintah sudah mewanti-wanti untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Tetapi, justru pemerintah mengizinkan kegiatan Porkab.

“Pemerintah sudah melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan, masa pemerintah sendiri yang mengadakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Apa kata masyarakat nanti? Mudah-mudahan pemerintah mempertimbangkan kembali,” tegasnya.

PD Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo Muh. Fadlal pun menuturkan, Pemkab Probolinggo perlu mempertimbangkan lagi apakah kondisi sudah aman atau tidak. Pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan pertimbangan perlu benar-benar memikirkan secara matang. Ledakan kasus yang terjadi di beberapa wilayah akibat kelalaian bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Porkab.

“Sudah ada pihak yang berkompeten memberikan masukan kepada penyelenggara, apa yang harusnya dilakukan. Jika melihat situasi yang belum memungkinkan ini, rasanya kurang tepat untuk digelar. Namun, jika sudah mendesak dan harus dilaksanakan, tentunya protokol kesehatan harus diperketat,” bebernya.

DPC Al Irsyad Kabupaten Probolinggo Ahmad M. Banawir menambahkan, pada prinsipnya gelaran Porkab dapat dilaksanakan. Namun, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, Porkab dilaksanakan tanpa suporter dan penonton. Sebab, ajang seperti ini dapat menjadi magnet yang akan menjadi pusat kerumunan. Tentunya, potensi penyebaran Covid-19 juga semakin tinggi.

Teknis pelaksanaan dengan menerapkan protokol kesehatan harus disusun dengan baik untuk meminimalisasi kemungkinan yang dapat terjadi.

“Sekarang sudah memungkinkan dilakukan, sebaran kasus Covid-19 sudah tidak seperti dulu. Yang jelas jika memang akan diselenggarakan, protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus,” ucapnya. (ar/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

KRAKSAAN, Radar Bromo – Tidak hanya Polres Probolinggo yang menyarankan gelaran Pekan Olahraga Kabupaten Probolinggo (Porkab) 2021 ditunda. Sejumlah tokoh dari ormas juga minta Porkab yang sedianya digelar Juli itu, ditunda saja. Sebab, kondisinya belum memungkinkan.

Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Syihabuddin Sholeh misalnya, meminta KONI Kabupaten Probolinggo menunda Porkab tahun ini. Sebab, sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah saat ini. Seperti di Kudus, Jateng dan Bangkalan, Madura.

“Kalau tidak hati-hati, bukan tidak mungkin hal itu juga terjadi di daerah lain. Termasuk di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Mobile_AP_Half Page

Pertimbangan lainnya, karena beberapa agenda penting yang dianggap berpotensi menularkan Covid-19 belum boleh digelar sampai saat ini. Baik itu kegiatan keagamaan, maupun nonkeagamaan,

“Tahun ini ibadah haji kembali ditunda. Ini tahun kedua. Pengajian umum dilarang. Salat masih jaga jarak. Bahkan, salat Idul Fitri juga diimbau dilakukan di rumah,” katanya.

Selain itu, kegiatan perkantoran juga belum normal. Ada yang masih menerapkan work from home (WFH). Dunia pendidikan juga belum jelas kapan pembelajaran tatap muka (PTM) akan dimulai.

“Semua ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 belum selesai. Belum lagi, susahnya pemulasaraan jenazah positif Covid-19. Beberapa kejadian, misalnya sampai bentrok dengan petugas medis dan keamanan, karena jenazah diambil paksa oleh keluarganya,” lanjutnya.

Untuk itu, MUI Kabupaten Probolinggo meminta kepada Satgas Kabupaten Probolinggo agar tidak mengizinkan Porkab digelar tahun ini. Meski, panitia sudah menyatakan akan melaksanakan prokes ketat dan tidak ada penonton.

“Tapi, siapa yang bisa menjamin di lapangan? Karena event olahraga ini sangat emosional bagi para pendukungnya. Kalau sampai ada serbuan penonton, akan menjadi masalah baru di lapangan,” tutur Kiai Syihab, panggilannya.

Menurutnya, Porkab tidak perlu dipaksakan dilaksanakan tahun ini. Masih ada waktu di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga, upaya yang selama ini dilakukan untuk mengendalikan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo tidak sia-sia.

“Saat ini masyarakat (termasuk petugas keamanan dan medis) sudah capek. Selama 1 tahun lebih, di bawah kondisi yang mencemaskan dan menakutkan. Semua aktivitas dibatasi. Termasuk aktivitas perekonomian. Kami tidak ingin muncul klaster baru seperti daerah lain. Sehingga masyarakat kembali tidak bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya,” katanya.

Hal senada disampaikan Rois Syuriah PC NU Kraksaan KH Abdul Wasik Hannan. Menurutnya, gelaran Porkab akan menyebabkan kerumunan. Sehingga, potensi penyebaran Covid-19 dapat terjadi.

Selama ini, Pemkab Probolinggo sangat berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak orang. Dengan adanya Porkab, bukan tidak mungkin akan terjadi kelalaian terhadap penerapan protokol kesehatan. Sehingga, kemungkinan terburuk bisa terjadi.

“Kami tidak ingin terjadi kelengahan. Sebab, di Kudus dan Bangkalan terjadi lonjakan kasus akibat lengah. Kami harap Porkab ditunda agar hal serupa tidak terjadi di Kabupaten Probolinggo,” tuturnya.

Selain itu, gelaran Porkab dikhawatirkan akan jadi contoh yang tidak baik. Pemerintah sudah mewanti-wanti untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Tetapi, justru pemerintah mengizinkan kegiatan Porkab.

“Pemerintah sudah melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan, masa pemerintah sendiri yang mengadakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Apa kata masyarakat nanti? Mudah-mudahan pemerintah mempertimbangkan kembali,” tegasnya.

PD Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo Muh. Fadlal pun menuturkan, Pemkab Probolinggo perlu mempertimbangkan lagi apakah kondisi sudah aman atau tidak. Pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan pertimbangan perlu benar-benar memikirkan secara matang. Ledakan kasus yang terjadi di beberapa wilayah akibat kelalaian bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Porkab.

“Sudah ada pihak yang berkompeten memberikan masukan kepada penyelenggara, apa yang harusnya dilakukan. Jika melihat situasi yang belum memungkinkan ini, rasanya kurang tepat untuk digelar. Namun, jika sudah mendesak dan harus dilaksanakan, tentunya protokol kesehatan harus diperketat,” bebernya.

DPC Al Irsyad Kabupaten Probolinggo Ahmad M. Banawir menambahkan, pada prinsipnya gelaran Porkab dapat dilaksanakan. Namun, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, Porkab dilaksanakan tanpa suporter dan penonton. Sebab, ajang seperti ini dapat menjadi magnet yang akan menjadi pusat kerumunan. Tentunya, potensi penyebaran Covid-19 juga semakin tinggi.

Teknis pelaksanaan dengan menerapkan protokol kesehatan harus disusun dengan baik untuk meminimalisasi kemungkinan yang dapat terjadi.

“Sekarang sudah memungkinkan dilakukan, sebaran kasus Covid-19 sudah tidak seperti dulu. Yang jelas jika memang akan diselenggarakan, protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus,” ucapnya. (ar/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2