Minggu, 19 Aug 2018
radarbromo
icon featured
Pasuruan

Pengajuan Izin Lembaga Madin Baru Harus Dapat Rekomendasi Desa

Senin, 25 Jun 2018 19:30 | editor : Fandi Armanto

madin, madrasah diniyah, mengaji, santri, ngaji

ILUSTRASI: Suasana pembelajaran madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan. (Dok. Radar Bromo)

PASURUAN - Tingginya pengajuan legalitas Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Pasuruan, membuat Kementerian Agama (Kemenag) makin memperketat persyaratan pendirian Madin. Selain terkait sarana prasarana, madin yang baru juga bakal diperketat dengan rekomendasi desa sebelum mendirikan Madin.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sarjono, kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PDPontren) Kemenag Kabupaten Pasuruan. Sarjono mengatakan, saat ini jumlah Madin yang ada sudah mendapat legalitas memang cukup tinggi. Bahkan, jumlahnya melebih jumlah total SD dan MI di Kabupaten Pasuruan. Dari jumlah SD dan MI sebanyak 1.007 lembaga, lembaga Madin sudah berjumlah 1.400.

“Idealnya jumlahnya sama karena siswa yang belajar Madin juga sebanyak jumlah pelajar khususnya di tingkat ULA atau dasar,” jelasnya.

Namun, per awal tahun ini, Kemenag sudah memperketat pengajuan legalitas Madin. Jika sebelumnya Madin bisa menumpang kegiatan belajar mengajar di musala atau lembaga lain. Namun, mulai tahun ini, Madin sudah harus memiliki gedung sendiri. Selain itu, juga wajib ada kepala madin, 2 guru madin dan 1 bagian administrasi, memiliki kurikulum, dan minimal ada 60 santri.

Selain itu, dikatakan ke depan, untuk madin yang berdiri di daerah yang padat penduduknya diperbolehkan berdiri jika masih dibutuhkan lembaga baru. “Boleh ada madin baru misal di 1 wilayah atau desa. Dengan catatan masyarakatnya padat dan wajib ada rekomendasi dari desa,” jelasnya.

Rekomendasi ini wajib ada dari desa dan tokoh masyarakat sekitar. Ini, agar jika sudah berjalan. Tidak ada permasalahan seperti saling merebut siswa atau di satu madin tertentu malah kekurangan santri. Karena itu, nantinya untuk Madin yang berdiri dengan jarak kurang dari 500 meter dengan Madin lain maka diwajibkan ada rekomendasi dari desa.

“Ini, agar menghindari terjadi ketersinggungan karena sekarang saja sudah ada laporan-laporan terkait Madin yang berjarak dekat. Sehingga, ke depan kita akan perketat lagi soal jarak juga,” pungkasnya.

(br/eka/fun/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia