Rabu, 22 Aug 2018
radarbromo
icon-featured
Politik

Begini Cara Panwaslih untuk Antisipasi Serangan Fajar

Rabu, 13 Jun 2018 14:00 | editor : Muhammad Fahmi

sosialisasi, bawaslu, panwaslu, panwaslih, pilkada serentak

SOSIALISASI: Suasana sosialisasi pengawasan pemilu di Kecamatan Wonoasih, beberapa waktu lalu. (Istimewa)

MAYANGAN - Pengertian money politics kini lebih luas. Bila sebelumnya, terbatas pada pemberian uang dari paslon atau tim paslon pada masyarakat. Saat ini, Pemberian materi atau barang yang bertujuan mencari dukungan, juga masuk kategori money politics.

Hal ini diungkapkan Azam Fikri, komisioner Panwaslih Kota Probolinggo, divisi pencegahan dan hubungan antarlembaga.

“Politik uang atau money politics tidak hanya sebatas memberikan uang. Memberikan materi untuk mencari dukungan bisa masuk kategori politik uang,” ujarnya.

Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Disebutkan dalam pasal 187, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara Indonesia untuk memengaruhi pemilih akan dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

“Juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta sampai maksimal Rp 1 miliar,” terang Azam.

Salah satu waktu yang paling rawan politik uang yaitu H-1 pemungutan suara. “Atau yang biasa disebut dengan serangan fajar,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi ini, Panwaslih telah menyurati masing-masing paslon untuk tidak melakukan praktik serangan fajar. “Kami sampaikan juga dalam surat tersebut dampak dan sanksi yang diterima jika tetap melakukan praktik money politics,” ujarnya.

Ada beberapa wilayah yang dinilai Panwaslih sebagai daerah rawan politik uang. “Seperti di wilayah Selatan. Sebab, berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Selain itu juga pendidikan warga tidak setinggi di wilayah utara,” ujarnya.

Masalah politik uang juga merupakan salah satu variable dalam penentuan TPS rawan. “Ada variabelnya untuk menentukan TPS rawan politik uang. Seperti melihat dari sekitar TPS apakah ada semacam koordinator atau makelar untuk kegiatan bagi-bagi uang. Jika memang ada, maka bisa disebut TPS rawan,” ujarnya.

(br/put/mie/mie/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia