Senin, 20 Aug 2018
radarbromo
icon-featured
Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi Sewa Bengkok, Eks Kabid Dispertan Dituntut 4 Tahun

Senin, 11 Jun 2018 10:00 | editor : Muhammad Fahmi

erdeny dinarta, korupsi eks lahan bengkok

DIANTAR: ED (baju putih) ketika diantar ke Lapas Pasuruan beberapa waktu lalu. (Dok. Radar Bromo)

PURWOREJO - Kasus dugaan korupsi sewa eks tanah bengkok Pemkot Pasuruan kini mulai masuk fase penting. Erdeny Dinarta, eks Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian yang jadi terdakwa dituntut hukuman 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Siswono mengungkapkan, proses persidangan Erdeny terus berlanjut. Dalam persidangan beragendakan tuntutan jumat lalu (8/6), pihaknya menuntut Erdeny dengan pidana 4 tahun dan denda Rp 386 juta subsider 6 bulan penjara.

Tak hanya itu, Erdeny yang saat ditangkap menjabat Kabid Linmas di Dinas Satpol PP juga diminta untuk membayar denda kerugian negara terkait kasus itu. Yakni senilai Rp 200 juta. Bila tidak, ia dikenai subsider 1 tahun penjara.

Menurut Siswono, tuntutan itu dibuat berdasarkan fakta-fakta persidangan. “Saksi dan fakta di persidangan menunjukkan adanya kerugian negara akibat perbuatan terdakwa. Jadi, saya kira tuntutan itu sudah sesuai,” katanya.

Sementara itu, Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Lusi Rosanti menjelaskan, pihaknya sudah menerima salinan tuntutan dari JPU. Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk meringankan tuntutan yang diterima kliennya.

“Ya, Cuma saya belum bisa berkomentar banyak. Kami akan menjawab tuntutan JPU melalui pembacaan pledoi dua pekan lagi,” jelas Lusi.

Diketahui, pengusutan kasus ini bermula saat seksi Intel Kejari mendapatkan laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi pada program pemanfaatan eks bengkok di Dispertan. Program pemanfaatan ini berupa program pemanfaatan lahan bengkok milik Pemkot Pasuruan untuk petani.

Lahan yang dimanfaatkan seluas 163 hektare. Pengelolanya adalah kelompok buruh tani (KBT) bentukan Dispertan. Namun, dalam kurun waktu 2012-2015, uang sewa tidak disetorkan.

Selain itu, penyidik menemukan pengelolaan lahan eks bengkok seluas 21 hektare itu dikelola Dispertan. Padahal, seharusnya dikelola KBT.

(br/riz/mie/mie/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia