Jumat, 21 Sep 2018
radarbromo
icon-featured
Politik

Efek Money Politics Kecil untuk Ubah Dukungan dari Pemilih

Selasa, 15 May 2018 20:30 | editor : Fandi Armanto

tolak, politik uang, money politics, bawaslu, pilkada

PERLU DIWASPADAI: Sosialisasi money politics yang pernah digelar di Probolinggo. (Ridhowati Saputri/Radar Bromo)

MAYANGAN - Money politics diperkirakan memberikan efek kecil pada pemilih. Peluang mengubah dukungan karena money politics terbilang rendah. Hanya sedikit saja warga yang bersedia mengubah pilihan karena money politics.

Hal ini diungkapkan Sufriyanto, mantan ketua Bawaslu Jatim, Senin (13/5). "Peluang mengubah suara karena money politics itu rendah. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, hanya sedikit responden yang akan mengubah dukungannya karena money politics," ujarnya.

Sedangkan sisanya belum memastikan apakah akan mengubah pilihan suaranya atau tidak. “Bahkan, tidak sedikit responden yang menyatakan bahwa ambil uangnya, pilihan tetap sesuai hati nurani,” ujarnya.

Persentase yang relatif kecil ini, tidak sebanding dengan sanksi berat yang menanti jika ditemukan indikasi money politics. "Berbeda dengan pilkada sebelumnya, baru saat ini ada sanksi pembatalan sebagai calon, jika terbukti melakukan money politics. Ini sangat berat sanksinya, jika dibandingkan dengan peluang mengubah suara dengan money politics," ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Hudri, ketua KPU Kota Probolinggo mengungkapkan, masyarakat masih berpendapat bahwa money politics sebagai hal wajar dalam pilkada atau pemilu. “Ini, saya buktikan saat sosialisasi di wilayah selatan Kota Probolinggo. Saya menanyakan kalau ada yang memberikan uang, apakah mereka akan menerima. Serentak hampir semuanya menjawab akan menerima,” ujarnya.

Bahkan, saat Hudri menjelaskan tentang sanksi berat bagi penerima maupun pemberi money politics, warga menurutnya menjawab tidak apa-apa daripada tidak kebagian. “Praktik money politics mengubah persepsi masyarakat tentang politik. Serta mengidentikan pilkada dan pemilu sebagai hura-hura dan pesta politik saja,” jelasnya.

Sementara itu, Suef Priyanto, ketua Panwaslih Kota Probolinggo dalam sosialisasi pengawasan di Kantor Kecamatan Wonoasih beberapa waktu lalu menjelaskan, sanksi bagi pemberi dan penerima money politics sangat berat. Yaitu, sanksi penjara minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun.

“Dengan denda minimal Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. Apakah bersedia mendapat uang Rp 100 ribu saja, tapi kemudian dipenjara dan membayar denda sebesar itu,” ujarnya.

Selain itu, juga sanksi berat akan dikenakan paslon jika diketahui melakukan money politics secara terstruktur dan masif di 50 persen wilayah. “Sanksinya berupa pembatalan pencalonan,” ujarnya.

(br/fun/put/fun/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia